Menpan RB Terbitkan SE Penyesuaian Sistem Kerja ASN Selama PPKM Menteri PANRB Tjahjo Kumolo (ANTARA/HO-Kementerian PANRB)

Merahputih.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi COVID-19.

Tjahjo mengatakan sistem kerja ASN di wilayah Jawa dan Bali masih sama dengan ketentuan yang tertuang di SE Nomor 14 Tahun 2020 tentang tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN selama PPKM Darurat COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali.

Baca Juga:

Pengawasan PPKM di Perbatasan RI-Timor Leste Diperketat

“Tidak ada ketentuan atau edaran baru. Substansinya untuk perkantoran yang non-esensial tetap, yaitu 100 persen WFH (work from home),” kata Tjahjo, Kamis (22/7).

Untuk ASN di luar wilayah Jawa dan Bali, Tjahjo mengatur dalam SE terbaru tersebut tentang penyesuaian kinerja ASN di daerah dengan PPKM Mikro Level Empat, daerah dengan PPKM Mikro Level Tiga serta non-daerah Level Tiga dan Level Empat.

Sistem kerja ASN di wilayah luar Jawa dan Bali dengan PPKM Mikro Level Empat berpedoman pada penyesuaian sistem kerja sebagaimana diatur dalam SE Menpan RB Nomor 14 Tahun 2020.

Di wilayah dengan PPKM Mikro Level Tiga, ASN yang berdinas di kantor paling banyak 25 persen dan bekerja dari rumah sebanyak 75 persen.

ASN Pemprov DKI Jakarta berbaris saat Upacara Hari Pahlawan di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (10/11/2019). (ANTARA/Ricky Prayoga)
Ilustrasi - ASN Pemprov DKI Jakarta berbaris saat Upacara Hari Pahlawan di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (10/11/2019). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Sedangkan di luar wilayah Level Tiga dan Level Empat tersebut berlaku tugas kedinasan dengan memperhatikan kategori zona di daerah masing-masing.

Pada kabupaten dan kota dengan zona oranye atau zona merah, ASN bekerja di kantor sebanyak 25 persen. Sedangkan di kabupaten dan kota selain zona oranye dan zona merah, tugas kedinasan di kantor boleh dilakukan ASN sebanyak 50 persen.

“Tugas kedinasan di kantor dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan,” tulis Tjahjo dalam SE itu.

Baca Juga:

PPKM Darurat, Satpol PP Solo Catat 2.910 Pelanggaran

Tjahjo meminta penyesuaian sistem kerja ASN tersebut tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

“Surat edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi COVID-19,” ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 Selasa (17/11): Pasien Positif Bertambah 3.807 Kasus
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (17/11): Pasien Positif Bertambah 3.807 Kasus

Selain itu, juga dilaporkan kasus yang sembuh dari COVID-19 pada hari ini tercatat bertambah 3.193 orang

Eks Sekretaris MA Nurhadi Jalani Sidang Dakwaan Suap dan Gratifikasi
Indonesia
Eks Sekretaris MA Nurhadi Jalani Sidang Dakwaan Suap dan Gratifikasi

Nurhadi beserta menantunya Rezky Herbiyono bakal menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Pria Lansia Ini Meninggal di Tengah Kerumunan Massa FPI Penjemput Rizieq
Indonesia
Pria Lansia Ini Meninggal di Tengah Kerumunan Massa FPI Penjemput Rizieq

Sotong diketahui merupakan penjual ikan asal Bogor, Jakarta Barat

Calon Anggota KY Pilihan Jokowi Kompeten Jadi Komisioner
Indonesia
Calon Anggota KY Pilihan Jokowi Kompeten Jadi Komisioner

Tapi banyak faktor lain yang turut dinilai selama uji kelayakan dan kepatutan yaitu integritas, komitmen, dan kapasitas

Survei MarkPlus: Kepuasan Masyarakat Terhadap Polri Meningkat
Indonesia
Survei MarkPlus: Kepuasan Masyarakat Terhadap Polri Meningkat

Deputy Chairman MarkPlus, Taufik membeberkan, pada aspek layanan, penilaian pelayanan secara umum mendapat nilai 4,80 yang berarti baik.

Mahasiswa Untag Ciptakan Aplikasi Portal Supermarket
Indonesia
Mahasiswa Untag Ciptakan Aplikasi Portal Supermarket

Mahasiswa Teknik Informatika Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Ilham Fikri Abdillah menciptakan aplikasi Portal Supermarket untuk mendongkrak jumlah pembeli.

Bareskrim Usut Kasus Laporan Dugaan Penyalahgunaan Lahan oleh Rizieq Cs
Indonesia
Bareskrim Usut Kasus Laporan Dugaan Penyalahgunaan Lahan oleh Rizieq Cs

Bareskrim Polri masih menyelidiki laporan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII terkait dugaan penggunaan lahan tanpa izin untuk Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah.

Tetap Waras Bagi Jurnalis: Kelola Youtube Hingga Bisnis Herbal
Indonesia
Tetap Waras Bagi Jurnalis: Kelola Youtube Hingga Bisnis Herbal

merahputih.com berinisiasi mencanangkan kampanye Satgas Waras

Belum Divaksin. Peserta Diizinkan Ikuti Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Solo
Indonesia
Belum Divaksin. Peserta Diizinkan Ikuti Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Solo

Padahal, aturan pemerintah pusat semua peserta seleksi CPNS harus menyertakan sertifikat vaksin dan bukti hasil tes PCR negatif.

[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Maruf Sebut Pemerintah Tak Sengaja Pakai Dana Haji
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Maruf Sebut Pemerintah Tak Sengaja Pakai Dana Haji

"Wapres Pemerintah Gak Sengaja Memakai Dana Haji Jadi Gak Berdosa".