Menpan RB Sebut ASN di PPKM Level 3 dan 4, 100 Persen WFH Menteri PANRB Tjahjo Kumolo (ANTARA/HO-Kementerian PANRB)

MerahPutih.com - Pemerintah telah menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 di sejumlah wilayah.

Kebijakan tersebut mulai diterapkan terhitung sejak 21 hingga 25 Juli.

Terkait hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memastikan, tidak ada ketentuan baru terkait sistem kerja PNS maupun PPPK selama PPKM Level 3 dan 4.

Baca Juga:

PPKM Darurat, Satpol PP Solo Catat 2.910 Pelanggaran

"Tidak ada ketentuan atau edaran baru terkait perpanjangan PPKM," ujar MenPAN-RB Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (22/7).

Tjahjo mengatakan, PNS di sektor non-esensial/kritikal tetap bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

ASN Pemprov DKI Jakarta berbaris saat Upacara Hari Pahlawan di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (10/11/2019). (ANTARA/Ricky Prayoga)
Ilustrasi - ASN Pemprov DKI Jakarta berbaris saat Upacara Hari Pahlawan di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (10/11/2019). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Menurut dia, hal itu telah ditetapkan dalam surat edaran sebelumnya.

"Substansinya untuk perkantoran yang non-esensial/kritikal, tetap, yaitu 100 persen WFH," tegasnya.

Baca Juga:

Pengawasan PPKM di Perbatasan RI-Timor Leste Diperketat

Sementara itu, terkait perkantoran pemerintah diatur di dalam Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali.

Di mana dalam Inmendagri tersebut diatur untuk sektor esensial maksimal PNS yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO) maksimal 25 persen.

"Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 persen maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat," demikian petikan Inmendagri. (Knu)

Baca Juga:

PPKM Darurat Ganti Nama, Polda Metro Sebut Tak Ada Perubahan Pengamanan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kantor KAMI Diteror Petasan
Indonesia
Kantor KAMI Diteror Petasan

Namun, ia belum bisa merinci soal peristiwa tersebut. Tetapi dipastikan ledakan itu akibat petasan.

Militer Myanmar Beredel 5 Perusahaan Media
Dunia
Militer Myanmar Beredel 5 Perusahaan Media

Dewan Militer Myanmar mencabut izin atau memberedel lima perusahaan media independen.

Datangi KPK, Anies Jelaskan Soal Program dan Peraturan di Jakarta
Indonesia
Datangi KPK, Anies Jelaskan Soal Program dan Peraturan di Jakarta

Anies diketahui diperiksa sebagai saksi kasus tersebut bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Penuntasan Kasus Novel Baswedan Simbol Kesungguhan Negara Melawan Korupsi
Indonesia
Penuntasan Kasus Novel Baswedan Simbol Kesungguhan Negara Melawan Korupsi

"Penuntasan kasus Novel Baswedan adalah simbol kesungguhan negara melawan korupsi. Pengungkapan dalang kasus Novel adalah bagian penting dari penegakkan keadilan di negeri ini," kata Isnur dalam keterangannya, Senin (12/4).

Hujan Minggu Malam, Pemprov DKI Angkut 511 Meter Kubik Sampah
Indonesia
Hujan Minggu Malam, Pemprov DKI Angkut 511 Meter Kubik Sampah

Intensitas guyuran hujan sedang hingga lebat di Jakarta pada Minggu (4/10) kemarin malam menyisakan sampah sebanyak 511 meter kubik (m3).

Kedepankan Restorative Justice di Kasus Lois Owien, Polisi Dapat Apresiasi
Indonesia
Kedepankan Restorative Justice di Kasus Lois Owien, Polisi Dapat Apresiasi

Berkaca dari kasus ini, diharapkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial

Enam Petugas Lapas Tangerang dan Dua Napi Diperiksa Polisi
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Pangandaran
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Pangandaran

Gempa dengan magnitudo 5,9 yang terjadi di laut Jawa tepatnya 90 kilometer barat daya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, pada Minggu (25/10).

BPIP Minta Persoalan Hukum Diselesaikan Secara Konstitusional
Indonesia
BPIP Minta Persoalan Hukum Diselesaikan Secara Konstitusional

"Kalau ada persoalan perselisihan, persoalan hukum, hendaknya itu bisa diselesaikan secara hukum dan konstitusi. Negara ini kan negara konstitusi yang melindungi setiap orang," ujar Benny

75 Pegawai KPK Tetap 'Ngantor' Meski Tak Dilantik Jadi ASN
Indonesia
75 Pegawai KPK Tetap 'Ngantor' Meski Tak Dilantik Jadi ASN

"Tetap masuk kantor seperti biasa. Nggak ada perbedaan, kawan-kawan tetap memberi dukungan kepada kami," kata Yudi