Menpan RB Punya Dasar Hukum Tindak ASN Penerima Bansos Menpan RB Tjahjo Kumolo. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Penyaluran penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah ternyata masih banyak yang salah sasaran. Data terbaru Kementerian Sosial menemukan 31 ribu lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menerima bansos.

Profesi ASN yang menerima bansos dari berbagai macam latar belakang, seperti tenaga pendidik, tenaga medis, dan lain sebagainya. Bahkan, masih masih ada warga yang tinggal di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat, tercatat sebagai penerima bansos COVID-19.

Baca Juga:

31 Ribu Lebih ASN Terima Bansos, Ada Juga Warga yang Tinggal di Menteng

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) angkat suara atas temua puluhan ribu ASN yang ikut terdaftar sebagai penerima bansos COVID-19. Menpan RB Tjahjo Kumolo menegaskan ASN yang terbukti menyalahgunakan wewenang dengan menerima bantuan sosial akan mendapat sanksi disiplin dan harus mengembalikan uang bantuan tersebut.

“Jika memang terbukti, barulah dapat diberikan sanksi disiplin, termasuk pengembalian uang bansos,” kata Tjahjo, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (19/11).

bansos covid dki
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Twitter/@aniesbaswedan

Tjahjo mengatakan sanksi disiplin yang dapat diberlakukan bagi ASN penerima bansos didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Dalam hal terbukti bahwa PNS bersangkutan melakukan penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain, maka dapat diberikan hukuman disiplin sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” tegasnya.

Kemenpan RB juga meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk melakukan penyelidikan dengan lengkap terhadap ASN yang terbukti menerima bansos, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Baca Juga:

Jawa Jadi Kunci Penurunan Kemiskinan di Indonesia

“Untuk memberikan hukuman disiplin kepada PNS dimaksud, Menteri Sosial harus memiliki data lengkap nama, NIP (nomor induk pegawai) dan instansi, untuk kemudian dilaporkan kepada PPK masing-masing agar dilakukan investigasi terhadap yang bersangkutan,” katanya.

Meskipun tidak diatur secara spesifik, lanjut Tjahjo, pada dasarnya ASN tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan sosial. “Pada dasarnya ASN merupakan pegawai Pemerintah yang memiliki penghasilan tetap, gaji dan tunjangan dari negara,” ungkap politikus PDIP itu.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, mengungkapkan terdapat puluhan ribu ASN diduga menerima bansos PKH dan BPNT. Dari data tersebut tercatat 28.965 orang di antaranya merupakan PNS yang masih aktif dan sisanya adalah pensiunan. Mensos menegaskan ASN tidak memiliki hak untuk menerima bansos karena tidak sesuai dengan kriteria Kemensos, yakni memiliki pekerjaan tetap. (Knu)

Baca Juga:

Bupati Bandung Barat Aa Umbara Didakwa Atur Proyek Bansos COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Pesan Vaksin COVID-19 Sinopharm Bisa Lewat E-Commerce
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pesan Vaksin COVID-19 Sinopharm Bisa Lewat E-Commerce

Penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 hanya ada 2 jalur

Buka Munas V Perhimpunan INTI, Jokowi Ajak Kolaborasi Sektor Ekonomi
Indonesia
Buka Munas V Perhimpunan INTI, Jokowi Ajak Kolaborasi Sektor Ekonomi

Munas V Perhimpunan INTI membahas dua agenda penting.

Novel Baswedan Cs Disarankan Jadi Pegawai Kontrak di KPK
Indonesia
Novel Baswedan Cs Disarankan Jadi Pegawai Kontrak di KPK

Selain itu aspek netralitas, kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, dan NKRI serta pemerintah yang sah termasuk penilaian terhadap anti-radikalisme

Joki Vaksinasi Diciduk Polisi, Dijanjikan Upah Setengah Juta
Indonesia
Joki Vaksinasi Diciduk Polisi, Dijanjikan Upah Setengah Juta

Keluhan tersebut disampaikan kepada Irvanti Oktaviany

Menaker Beri Peringatan Retail Giant Soal Hak-Hak Pekerja
Indonesia
Menaker Beri Peringatan Retail Giant Soal Hak-Hak Pekerja

Kementerian Ketenagakerjaan telah memfasilitasi pertemuan manajemen perusahaan retail Giant dan serikat pekerja/buruh.

Narapidana Pemeluk Katolik dan Kristen Dapat Remisi Maksimal 2 Bulan
Indonesia
Narapidana Pemeluk Katolik dan Kristen Dapat Remisi Maksimal 2 Bulan

Remisi Natal merupakan hak narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai peraturan perundang-undangan.

Denda Puluhan Juta dan Kurungan 3 Bulan Bagi Pelanggar Prokes di Jawa Barat
Indonesia
Denda Puluhan Juta dan Kurungan 3 Bulan Bagi Pelanggar Prokes di Jawa Barat

Denda maksimal bagi perorangan senilai Rp 5 juta dan bagi pelaku usaha Rp 50 juta, ditambah kurungan 3 bulan.

Pertama Kali Sejak Pandemi, Seluruh Toko Apple di AS Kembali Buka
Dunia
Pertama Kali Sejak Pandemi, Seluruh Toko Apple di AS Kembali Buka

Apple menyatakan bahwa semua toko mereka yang berjumlah 270 toko di seluruh Amerika Serikat (AS) telah dibuka kembali pada Senin waktu setempat.

21 Wilayah Ini Diperingatkan BMKG Soal Cuaca Ekstrem
Indonesia
21 Wilayah Ini Diperingatkan BMKG Soal Cuaca Ekstrem

Di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot

Ini Kunci Sukses Vaksinasi Versi Epidemolog Matematika ITB
Indonesia
Ini Kunci Sukses Vaksinasi Versi Epidemolog Matematika ITB

Saat ini, jumlah vaksin yang tersedia sangat terbatas. Sebagai contoh Jawa Barat yang jatahnya baru 97 ribuan vaksin COVID-19. Sedangkan kebutuhan vaksin Jawa Barat sekitar 33,5 juta.