Menpan RB Ingatkan Jangan Ada yang Dilanggar Saat Novel Cs Ditarik ke Polri Menteri PANRB Tjahjo Kumolo (ANTARA/HO-Kementerian PANRB)

Merahputih.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh dilanggar terkait penarikan pegawai nonaktif KPK menjadi ASN Polri.

"Bagaimana (tentang) undang-undangnya, bagaimana aturannya, dan UU tentang ASN tidak bisa dilanggar. Tentu perlu cek detail dimana nanti tim BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan Polri mendalaminya," kata Tjahjo dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (30/9).

Baca Juga:

PPKM Darurat, Satpol PP Solo Catat 2.910 Pelanggaran

Terkait formasi yang akan dibuka untuk pegawai nonaktif KPK tersebut, Tjahjo mengatakan hal itu menjadi kewenangan Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Polri memberikan kesempatan kepada sebanyak 57 pegawai nonaktif KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN di Polri.

Listyo telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait rencana penarikan pegawai nonaktif KPK tersebut ke Polri untuk memenuhi kebutuhan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Presiden, menurut Listyo, telah memberikan restu untuk perekrutan pegawai nonaktif KPK tersebut ke lingkungan Polri.

Novel Baswedan cs pamit dari Gedung Merah Putih KPK. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Novel Baswedan cs pamit dari Gedung Merah Putih KPK. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

"Tanggal 27 (September), kami mendapatkan surat jawaban dari Pak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis. Prinsipnya, beliau setuju pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri," kata Listyo di Papua, Selasa (28/9).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dikutip dari akun Twitter miliknya mengatakan kebijakan Presiden Joko Widodo menyetujui permohonan Kapolri tersebut benar.

"Langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum. Tapi kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar," kata Mahfud.

Baca Juga:

Pengawasan PPKM di Perbatasan RI-Timor Leste Diperketat

Dasar persetujuan Presiden tersebut, menurut Mahfud, adalah Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS. Selain itu, Presiden dapat mendelegasikan hal itu kepada Polri sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014," ujar Mahfud. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengolahan Anoda Logam Antam-Loco Montrado
Indonesia
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengolahan Anoda Logam Antam-Loco Montrado

KPK pun berharap publik dapat ikut serta mengawasi proses penyidikan perkara ini

Vaksinasi COVID-19 Untuk Lansia di Jabar Terkendala Akses
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Untuk Lansia di Jabar Terkendala Akses

Menurut Atalia, banyak kelompok lansia yang kesulitan untuk datang ke tempat-tempat sentra vaksinasi yang tersedia.

Mural Kritik PPKM, Polresta Surakarta Lakukan Penyelidikan
Indonesia
Mural Kritik PPKM, Polresta Surakarta Lakukan Penyelidikan

Polresta Surakarta melakukan menyelidiki terkait munculnya mural berisi kritikan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Solo, Jawa Tengah.

Infrastruktur Digital Diperlukan untuk Jawab Tantangan Ekonomi Global
Indonesia
Infrastruktur Digital Diperlukan untuk Jawab Tantangan Ekonomi Global

Pemerintah membangun infrastruktur digital sebagai fondasi pelaksanaan transformasi digital nasional. Hal itu diperlukan untuk menjawab tantangan ekonomi global sekaligus mendukung adopsi teknologi masa depan.

Sandiaga Targetkan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru Lewat Pemberdayaan UMKM
Indonesia
Sandiaga Targetkan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru Lewat Pemberdayaan UMKM

Mewujudkan target tersebut diperlukan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Ketua DPD Apresiasi Polda Jatim Asuh Anak Yatim Piatu Korban COVID-19
Indonesia
Ketua DPD Apresiasi Polda Jatim Asuh Anak Yatim Piatu Korban COVID-19

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, memberikan apresiasi kepada Polda Jatim yang akan mengasuh sekitar 7.044 anak yatim piatu korban COVID-19.

PDIP Diprediksi Kalah Pilpres jika Paksakan Duet Ganjar-Puan
Indonesia
PDIP Diprediksi Kalah Pilpres jika Paksakan Duet Ganjar-Puan

Wacana menduetkan Gubernur Jawa Tangah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani dalam Pilpres 2024 diyakini bakal berdampak buruk bagi PDI Perjuangan (PDIP).

Puan Ingin Masyarakat Pulang Berwisata Jadi Bahagia, Bukan Menderita karena Corona
Indonesia
Puan Ingin Masyarakat Pulang Berwisata Jadi Bahagia, Bukan Menderita karena Corona

Panduan ini menjadi acuan untuk pemerintah daerah dan kelompok yang bergerak di sektor wisata

Tembok Keraton Kartasura Dijebol, Dirjen Kebudayaan: Ada Sanksi Bagi Perusak
Indonesia
Tembok Keraton Kartasura Dijebol, Dirjen Kebudayaan: Ada Sanksi Bagi Perusak

Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid angkat bicara terkait rusaknya situs cagar budaya tembok Keraton Kartasura yang dijebol. Ia mengingatkan adanya sanksi bagi siapapun yang merusak Benda Cagar Budaya.

Polisi di Seluruh Tingkatan Diminta Patuhi Instruksi Kapolri
Indonesia
Polisi di Seluruh Tingkatan Diminta Patuhi Instruksi Kapolri

Mari jadikan kesalahan yang terjadi di Polsek Sei Tuan, Deli Serdang Polda Sumut dan Polres Kota Tangerang Polda Banten sebagai pembelajaran