Menlu Retno Sebut Perusahaan Tiongkok Jajaki Investasi di Sektor Energi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada Selasa (26/7/2022). ANTARA/Biro Pers Sekretariat Presiden.

MerahPutih.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri (Premier) RRT Li Keqiang di Villa 14, Diaoyutai State Guesthouse, Beijing, Selasa (27).

Menyampaikan pernyataan usai pertemuan tersebut, Menteri Retno menyebut sejumlah perusahaan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berminat untuk melakukan investasi sektor energi di Indonesia.

"Pembicaraan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut sudah cukup detail dan sekali lagi tampak komitmen kuat para investor RRT untuk memperkuat investasi berkualitas di Indonesia yang saling menguntungkan," kata Retno di Beijing pada Selasa (26/7).

Baca Juga:

Bertemu Jokowi, Presiden Tiongkok Sebut Punya Hubungan Mesra dengan Indonesia

"Pada tanggal 25 Juli Menko Marves dan saya telah melakukan beberapa pertemuan dengan investor RRT yaitu Tongkun Holding Group Co dan Xinfengming Group Co di bidang pembangunan mata rantai petrokimia di Kalimantan Utara," ungkap Retno.

Pertemuan juga dilakukan dengan Chery Automobile Co. Ltd mengenai investasi kendaraan listrik dan baterai UV serta dengan Synfuels China Technology Co Ltd mengenai investasi proyek transisi energi, pengolah coal to liquid (CTL) dan gas to liquid (GTL).

"Dan terakhir pertemuan dengan Fuhai Group mengenai investasi pengembangan pabrik besi dan baja, pabrik kimia batu bara, pembangkit listrik, manufaktur mesin, kilang minyak, pelabuhan di kawasan industri di Jambi," tambah Retno.

Menurut Retno, pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Xi maupun Premier Li berfokus untuk meningkatkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dan kerja sama di bidang prioritas lainnya, antara lain perdagangan, investasi, kesehatan, maritim, dan isu kawasan dan dunia.

"Di bidang investasi, investasi yang berkualitas untuk pembangunan ekonomi hijau, antara lain di bidang energi terbarukan, pengembangan mobil listrik, pengembangan industri baterai, dan pengembangan green industrial park. Kedua pemimpin juga membahas peningkatan investasi untuk mengembangkan industri hilirisasi petrokimia dan sektor telekomunikasi serta semi konduktur," jelas Retno.

Baca Juga:

Bahas Isu Ekonomi, Jokowi Terbang ke Tiongkok

Kerja sama konkret yang sangat menguntungkan dalam konteks Global Development Initiative atau GDI akan dilakukan kedua negara.

"Jika kerja sama konkret dapat dilakukan maka pencapaian SDGs negara berkembang dapat lebih baik," ungkap Retno.

Dalam kunjungan tersebut, kedua negara juga telah menyepakati beberapa kesepakatan yaitu:

1. Pembaruan nota kesepahaman (MoU) sinergi poros maritim dunia dan belt road initiative

2. MoU kerja sama pengembangan dan penelitian vaksin dan genomika

3. MoU mengenai pembangunan hijau

4. Pengaturan kerja sama kelautan

5. Protokol mengenai ekspor nanas Indonesia

6. Pengaturan kerja Sama pertukaran informasi dan penegakan pelanggaran kepabeanan

7. Rencana aksi kerja sama pengembangan kapasitas keamanan siber dan teknologi. (*)

Baca Juga:

Pemerintah Tiongkok Sediakan Rp 1,1 Miliar bagi Warga Laporkan Pendatang Ilegal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mendagri Minta KPU Kalkulasi Anggaran Pemilu Secara Matang
Indonesia
Mendagri Minta KPU Kalkulasi Anggaran Pemilu Secara Matang

KPU diminta melakukan kalkulasi anggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 secara cermat dan matang.

Pertengahan Ramadan, Nihil Daerah Level 4 dan Tersisa 2 Daerah Level 3 PPKM
Indonesia
Pertengahan Ramadan, Nihil Daerah Level 4 dan Tersisa 2 Daerah Level 3 PPKM

Sebagai negara dengan penduduk muslim tertinggi di dunia, maka pencegahan penyebaran virus COVID-19 perlu dilakukan.

Waspada, Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Selatan Cianjur
Indonesia
Waspada, Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Selatan Cianjur

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan warga di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, akan ancaman gempa bumi hingga tsunami.

Level PPKM Jakarta Turun, Anies: Kita Ingin Kondisi Ini Bisa Terjaga
Indonesia
Level PPKM Jakarta Turun, Anies: Kita Ingin Kondisi Ini Bisa Terjaga

Pencapaian baik penanganan kasus COVID-19 ini wajib terus dipertahankan dengan cara menaati prokes.

Legislator PKB Harap Plt Kepala Daerah Tidak Dirancang Jadi 'Batalion Politik'
Indonesia
Legislator PKB Harap Plt Kepala Daerah Tidak Dirancang Jadi 'Batalion Politik'

Karena itu, tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan Presiden dan Mendagri

Pemerintah Diminta Siapkan Strategi Respons Kenaikan Harga Minyak dan Gas Bumi
Indonesia
Pemerintah Diminta Siapkan Strategi Respons Kenaikan Harga Minyak dan Gas Bumi

Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, meminta pemerintah menyiapkan strategi untuk merespon kenaikan minyak dan gas bumi. "Saya meminta pemerintah memiliki langkah alternatif untuk mengimbangi kenaikan harga minyak dan gas bumi dunia selain menaikan harga," kata LaNyalla, Senin (18/4).

Larangan Ekspor Batu Bara Bikin Indonesia Terhindar Krisis Energi
Indonesia
Larangan Ekspor Batu Bara Bikin Indonesia Terhindar Krisis Energi

Dalam jangka menengah dan panjang, Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri BUMN Erick Thohir membangun mekanisme DMO.

Tilang Kendaraan tak Lolos Uji Emisi Berlaku 13 November
Indonesia
Tilang Kendaraan tak Lolos Uji Emisi Berlaku 13 November

"Prinsipnya kami dari Pemprov minta supaya sejak tanggal 13 ini sudah siap uji emisi nya," ucap Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (3/11).

Mabes Polri Klaim akan Transparan Usut Kasus Baku Tembak di Rumah Kadiv Propam
Indonesia
Mabes Polri Klaim akan Transparan Usut Kasus Baku Tembak di Rumah Kadiv Propam

Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Maryoto berjanji bekerja secara transparan dalam melakukan pengusutan kasus penembakan antara Brigadir J dengan Bharada E ini.

Penjelasan Hukum Jika Pelapor Dugaan Kasus Korupsi Tidak Bisa Dilaporkan
Berita
Penjelasan Hukum Jika Pelapor Dugaan Kasus Korupsi Tidak Bisa Dilaporkan

SKB KPK dan Polri dan tafsir pasal 310 KUHP, kehormatan yang diserang harus individu, tidak bisa lembaga.