Menkumham Yasonna: Pers Tidak Boleh Kalah Hadapi Pandemi COVID-19 Menkumham Yasonna Laoly. (ANTARA/Ho-Kementerian Hukum dan HAM)

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan, disrupsi digital dan pandemi COVID-19 telah menekan industri media massa di seluruh dunia termasuk Indonesia. Yasonna meminta dunia pers tidak kalah dan mati menghadapi kondisi tak menentu ini.

Hal itu disampaikan Yasonna dalam Konvensi Nasional Media Massa 'Pers Nasional Bangkit dari Krisis Pandemi COVID-19 dan Tekanan Disrupsi Digital' yang diselenggarakan Dewan Pers memperingati Hari Pers Nasional 2021, Senin (8/2).

Baca Juga

HPN 2021, Industri Media Diminta Berubah di Tengah Pandemi COVID-19

"Meski vaksin telah ditemukan belum ada tanda-tanda pandemi segera berakhir. Apakah kemudian kita pasrah menghadapinya? Jawabannya pasti tidak. Pers tidak boleh kalah apalagi mati menghadapi keadaan ini," kata Yasonna.

Menurut Yasonna, pers harus tetap hidup untuk meyuarakan kebenaran, menggaungkan tuntutan 'wong cilik' dari pelosok serta menyuarakan kritisisme secara bertanggung jawab. Yasonna menekankan hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh pers dan media massa, bukan media sosial.

"Pers adalah bagian esensi dunia demokrasi, bahkan menjadi pilar keempat selain trias politica. Pers harus tetap hidup sebagai jaminan hidupnya demokrasi yang sehat di Indonesia," ujarnya.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. (ANTARAnews/tss)

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Perusahaan media yang sebagian besar pemasukannya bersumber dari penerimaan iklan harus menelan pil pahit. Sebab, perusahaan saat ini memilih untuk memangkas anggaran iklan atau promosinya untuk dapat bertahan. Tekanan dari dunia digital selama satu dekade terakhir dan tekanan akibat pandemi membuat banyak perusahaan media gulung tikar.

Yasonna menambahkan, untuk menghadapi ketatnya persaingan usaha dunia digital dan tekanan akibat pandemi, pers dan media massa harus menerapkan integrasi media melalui sebuah platform baru yang disebut konvergensi media.

Baca Juga

Dewan Pers: Pemidanaan Jurnalis di 2020 Preseden Buruk

Yasonna memastikan, Kementerian Hukum dan HAM mendukung konvergensi media. Dia menyambut baik setiap masukan dari insan pers dan perusahaan media dalam menyusun rancangan regulasi mengenai konvergensi media yang saat ini belum diatur.

"Konvergensi ini belum ada regulasinya sehingga membuat pers dan perusahaan menjadi gamang. Kemkumham sangat terbuka lebar bagi seluruh stakeholder untuk berdiskusi terkait hal ini agar produk regulasi menguntungkan seluruh pihak, baik pemerintah, insan pers dan perusahaan media demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang cerdas, kritis sejahtera dan berkeadilan," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Realisasi Jakarta Langit Biru, Pemprov Uji Emisi Gratis Rutin
Indonesia
Realisasi Jakarta Langit Biru, Pemprov Uji Emisi Gratis Rutin

DKI Jakarta akan menggelar uji emisi gratis bagi kendaraan pribadi warga Jakarta, dimulai Selasa, 3 November 2020 mendatang.

Pemerintah Larang WN India Masuk ke Indonesia
Indonesia
Pemerintah Larang WN India Masuk ke Indonesia

Pemerintah mengambil langkah tegas dengan melarang warga negara India masuk ke Indonesia. Hal ini menyusul 'Tsunami COVID-19' di negara Bollywood itu.

Gerindra Bantah Fadli Zon Dicopot dari Jabatan Wakil Ketua Umum
Indonesia
Gerindra Bantah Fadli Zon Dicopot dari Jabatan Wakil Ketua Umum

Partai Gerindra meluruskan informasi yang menyebutkan Fadli Zon dicopot dari jabatannya sebagai wakil ketua umum.

BREAKING NEWS: Operasi Dini Hari, KPK Tangkap Menteri Edhy Prabowo
Indonesia
BREAKING NEWS: Operasi Dini Hari, KPK Tangkap Menteri Edhy Prabowo

Informasi yang dihimpun MerahPutih.com, Edhy ditangkap dalam dugaan kasus korupsi proyek ekspor benih lobster atau benur.

Bantu Mahasiswa Baru Belajar Jarak Jauh, Mahasiswa Unair Bikin Aplikasi
Indonesia
Bantu Mahasiswa Baru Belajar Jarak Jauh, Mahasiswa Unair Bikin Aplikasi

Analitica adalah aplikasi edukasi yang juga untuk SBMTPN, Mandiri, Kedinasan, dan CPNS.

Mahasiswa NTT di Tangsel Gaungkan Pemilu Damai
Indonesia
Mahasiswa NTT di Tangsel Gaungkan Pemilu Damai

Kegiatan ini sendiri turut dihadiri oleh TNI, Polri hingga Forkopimda kota Tangsel

Sekitar 25 Juta Orang Indonesia Mengidap Penyakit Autoimun
Indonesia
Sekitar 25 Juta Orang Indonesia Mengidap Penyakit Autoimun

Penyakit Autoimun menduduki peringkat ketiga penyakit mematikan di dunia. Bahkan, di Indonesia penderita Autoimun antara 5 sampai 10 persen.

Bawaslu: Kampanye Langsung Masih Jadi Pilihan, Protokol Kesehatan Masih Dilanggar
Indonesia
Bawaslu: Kampanye Langsung Masih Jadi Pilihan, Protokol Kesehatan Masih Dilanggar

Pelanggaran protokol kesehatan tersebut ditemukan di 35 Kabupaten/Kota

Lompat dari Lantai 13 RSUI Depok, Pasien COVID-19 Tewas
Indonesia
Lompat dari Lantai 13 RSUI Depok, Pasien COVID-19 Tewas

Humas RSUI Kinanti membenarkan kasus tersebut

Wagub DKI: PPKM Sebelumnya Belum Efektif Turunkan Kasus COVID-19
Indonesia
Wagub DKI: PPKM Sebelumnya Belum Efektif Turunkan Kasus COVID-19

Pemda DKI memutuskan untuk melanjutkan PPKM kedua selama 14 hari, mulai dari 26 Januari besok sampai 8 Februari 2021 mendatang.