Menkumham Yasonna Pastikan Hadiri Sidang Perppu COVID-19 di MK Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. (ANTARAnews/tss)

MerahPutih.Com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memastikan bakal hadir dalam sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang COVID-19. Sidang tersebut akan digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (20/5).

Yasonna menegaskan dirinya tetap akan hadir meski perppu yang dimohonkan untuk diuji materi sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dalam sidang lanjutan tersebut, Yasonna berencana hadir bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Baca Juga:

Amien Rais Cs Ajukan Judicial Review Perppu Corona, Mahfud MD Tak Gentar

“Saya bersama Menteri Keuangan dan Jaksa Agung tetap hadir di sidang MK Rabu besok. Meski Objectum Litis (perppu) yang dimohonkan pengujian oleh pemohon sudah tidak ada, karena sudah disahkan presiden dan diundangkan Menkumham menjadi Undang-Undang,” kata Yasonna, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (19/5).

Menteri Yasonna akan hadiri sidang uji materi Perppu Corona di MK
Menkumham Yasonna Laoly akan hadiri sidang uji materi Perppu Corona di MK (Foto: antaranews)

Sesaat setelah diterbitkan pada akhir Maret 2020, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 itu digugat tiga pemohon ke Mahkamah Konstitusi. Ketiganya adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, Din Syamsuddin serta Amien Rais dan kawan-kawan, serta aktivis Damai Hari Lubis.

Dalam Rapat Paripurna, Selasa (12/5), DPR mengesahkan perppu tersebut menjadi undang-undang. Akibat keputusan DPR itu, satu dari tiga pemohon uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mencabut gugatannya di MK. Gugatan yang dicabut adalah yang dimohonkan oleh aktivis Damai Hari Lubis. Sementara dua gugatan lain yang dimohonkan oleh MAKI dan kawan-kawan serta Din Syamsuddin-Amien Rais dan kawan-kawan tetap dilanjutkan.

Para pemohon uji materi menilai Covid-19 tidak termasuk dalam kegentingan memaksa dan APBN hanya boleh direvisi melalui APBN perubahan, bukan melalui perppu. Selain itu, pemohon juga menyoroti Pasal 27 ayat (1) yang mengatur imunitas hukum pemerintah dan/atau anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) karena dianggap bentuk pengistimewaan pejabat tertentu yang berpotensi pada terjadinya tindak pidana korupsi.

Sedangkan pemerintah berkali-kali menegaskan bahwa Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidak menghilangkan delik korupsi atas pejabat pemerintah pelaksana perppu.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, pasal 27 dalam perppu tersebut hanya memberikan jaminan bagi pelaksana perppu agar tidak khawatir dalam mengambil keputusan secara cepat.

Baca Juga:

DPR Awasi Perppu Corona Agar Tidak Terjadi Penyelewengan

"Tidak ada istilah kebal hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaksana perppu ini. Pasal 27 pada perppu tersebut tidak berarti menghapus delik korupsi. Pasal 27 hanya memberi jaminan agar pelaksana perppu tidak khawatir dalam mengambil keputusan karena kondisi saat ini memerlukan keputusan yang cepat," ujar Yasonna.

"Tidak ada yang namanya kebal hukum bila terjadi korupsi. Bila ditemui bukti adanya keputusan yang dibuat sengaja menguntungkan diri atau kelompoknya, tetap akan diproses di pengadilan dan ditindak secara hukum," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Perppu Corona Terbitan Jokowi Layak Digugat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Istana Benarkan Mobil Rombongan Presiden Jokowi Terobos Banjir di Kalsel
Indonesia
Istana Benarkan Mobil Rombongan Presiden Jokowi Terobos Banjir di Kalsel

Mobil rombongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerobos banjir yang cukup tinggi saat kunjungan kerja di Kalimantan Selatan, Senin (18/1).

BPOM: Dexamethasone Tidak Bermanfaat untuk Kasus COVID-19 Ringan dan Sedang
Indonesia
BPOM: Dexamethasone Tidak Bermanfaat untuk Kasus COVID-19 Ringan dan Sedang

Dexamethason yang digunakan tanpa indikasi medis dan tanpa resep dokter dapat mengakibatkan efek samping

PJAA: Perluasan Ancol Agar Warga Jakarta tak ke Luar Negeri
Indonesia
PJAA: Perluasan Ancol Agar Warga Jakarta tak ke Luar Negeri

Menurut Teuku, dengan perluasan Ancol dan bertambah wahana tentu akan berdampak pada semakin besarnya pengunjung yang akan datang ke lokasi tersebut.

Ancaman Boikot Produk Prancis Dinilai Tak Akan Rugikan Indonesia
Indonesia
Pakar Hukum: Bangsa Indonesia Sangat Kehilangan Syekh Ali Jaber
Indonesia
Pakar Hukum: Bangsa Indonesia Sangat Kehilangan Syekh Ali Jaber

akar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad turut berbela sungkawa atas wafatnya salah satu ulama panutan di Indonesia Syekh Ali Jaber

Ada Indikasi Penipuan dalam Kasus Gagal Bayar Jiwasraya
Indonesia
Ada Indikasi Penipuan dalam Kasus Gagal Bayar Jiwasraya

Terungkap fakta baru dalam Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya yakni adanya indikasi penipuan yang menguntungkan salah satu pihak.

Sekat Plastik di Lapak Pedagang, Pasar Gede Solo Jadi Percontohan Prokes
Indonesia
Sekat Plastik di Lapak Pedagang, Pasar Gede Solo Jadi Percontohan Prokes

Lapak Yatmi tempat berjualan buah pisang tersebut terlihat tidak seperti biasanya. Ada sekat bening dari plastik yang menempel pada rangka pipa paralon.

Dishub DKI Tunggu Arahan Luhut Setop Operasional Bus Luar Kota dari dan ke Jakarta
Indonesia
Dishub DKI Tunggu Arahan Luhut Setop Operasional Bus Luar Kota dari dan ke Jakarta

"Nah, tentu kami dari Dishub setelah ada arahan dari Pak Menko bahwa ini ditunda dulu ya ditunda," kata Syafrin

Kang Emil Nyatakan di Jawa Barat Tak Ada Zona Merah COVID-19
Indonesia
Kang Emil Nyatakan di Jawa Barat Tak Ada Zona Merah COVID-19

Karena di Jawa Barat sendiri, mayoritas daerahnya memiliki zona risiko COVID-19 rendah tertinggi di Indonesia

Novel Baswedan dan Keluarganya Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Novel Baswedan dan Keluarganya Sembuh dari COVID-19

"Iya benar (negatif COVID-19). Insyaa Allah akan segera beraktivitas kembali," kata Novel