Menkumham Tolak Hasil KLB Partai Demokrat KLB Partai Demokrat. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak permohonan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) yang diajukan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Johni Allen Marbun dkk.

Menkumham Yasonna Laolly menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen fisik yang diajukan oleh kubu Moeldoko masih ditemukan beberapa persyaratan yang belum terpenuhi.

Baca Juga:

Saut Situmorang: KPK tidak Pernah Terbitkan Surat Ketetapan JC kepada Nazaruddin

"Dengan demikian Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang ditolak," kata Yasonna Laolly saat jumpa pers virtual pada Rabu (31/3).

Ilustrasi - Bendera Partai Demokrat (ANTARA Jatim/Ist)
Ilustrasi - Bendera Partai Demokrat (ANTARA Jatim/Ist)

Yasonna menambahkan, beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi kubu Moeldoko itu antara lain menyangkut AD/ART Partai Demokrat dalam keikutsertaan DPP, DPD, serta tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.

Adapun, terkait argumentasi tentang AD/ART pihak KLB Deli Serdang bukan kewenangan Kemenkumham. Sebab, yang terdaftar di Kemenkumham AD/ART Partai Demokrat tahun 2020.

Baca Juga:

LPSK Tanggapi Silang Pendapat KPK dengan Ditjen PAS soal Status JC Nazaruddin

"AD/ART, kami menggunakan rujukan yang telah disahkan di Kemenkumham 2020. Lalu argumen tentang AD/ART pihak KLB Deli Serdang kami tidak berwenang menilainya, biar itu menjadi ranah pengadilan," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DKI Bersyukur MA Menangkan Anies Cabut Izin Reklamasi Pulau I
Indonesia
DKI Bersyukur MA Menangkan Anies Cabut Izin Reklamasi Pulau I

MA membatalkan putusan sebelumnya yang dilayangkan pengembang Pulau I oleh PT Jaladri Kartika Pakci.

Kejagung: Tak Ada Inisiatif Serahkan Kasus Jaksa Pinangki
Indonesia
Punya Rekam Jejak, Ahok Layak Jadi Menteri
Indonesia
Punya Rekam Jejak, Ahok Layak Jadi Menteri

Sinyal kuat reshuffle kabinet keluar dari mulut Presiden Jokowi pada pertengahan Juni lalu saat Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna.

Tidak Ada Anggaran, Gibran Pakai Mobil Dinas Bekas saat Jadi Wali Kota Solo
Indonesia
Tidak Ada Anggaran, Gibran Pakai Mobil Dinas Bekas saat Jadi Wali Kota Solo

Pemkot Solo memastikan tidak ada anggaran dari APBD 2021 untuk pengadaan mobil dinas baru bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa.

Ketum PBNU Said Aqil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Ketum PBNU Said Aqil Sembuh dari COVID-19

Dokter menyatakan telah memeriksa spesimen Pengasuh Pesantren Al-Tsaqafah ini pada Senin (7/12). Ia kemudian melakukan tes biomolekuler pada malam harinya.

Ini Aturan yang Wajib Diikuti Pengelola Kantor Agar tak Jadi 'Kluster' Baru
Indonesia
Ini Aturan yang Wajib Diikuti Pengelola Kantor Agar tak Jadi 'Kluster' Baru

"Apabila menerima tamu, tamu juga diminta untuk mengisi self assessment," ujar Reisa

Survei LIPI: Masyarakat Pesimistis COVID-19 Akan Berakhir 2020
Indonesia
Survei LIPI: Masyarakat Pesimistis COVID-19 Akan Berakhir 2020

Survei dilakukan di 32 provinsi di Indonesia

23 Mobil Damkar Tangani Kebakaran Apartemen Taman Sari Sudirman
Indonesia
23 Mobil Damkar Tangani Kebakaran Apartemen Taman Sari Sudirman

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Jakarta Selatan mengerahkan 23 unit mobil pemadam untuk menangani kebakaran di lantai bawah tanah Apartemen Taman Sari Sudirman, Setiabudi.

Abu Janda-Natalius Pigai Duduk Satu Meja, PKB: Harus Diteladani
Indonesia
Abu Janda-Natalius Pigai Duduk Satu Meja, PKB: Harus Diteladani

Proses hukum terhadap Abu Janda tergantung dari pihak yang melaporkan

Ungkap Sulitnya Tertibkan Warga Jakarta Patuh Protokol Kesehatan, Polisi: Kadang Sampai Berantem
Indonesia
Ungkap Sulitnya Tertibkan Warga Jakarta Patuh Protokol Kesehatan, Polisi: Kadang Sampai Berantem

Meningkatkan kedisiplinan masyarakat memang butuh waktu yang cukup lama.