Menkumham Tepis Tudingan Intervensi Pemerintah Terkait Kisruh Demokrat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Laoly (kanan). ANTARA/Istimewa

MerahPutih.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak permohonan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) yang diajukan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Johni Allen Marbun dkk.

Dengan keputusan ini, pemerintah seakan menepis tudingan yang dilontarkan Partai Demokrat yang menyebut adanya intervensi pemerintah dalam kisruh yang terjadi di partai berlambang mercy biru tersebut.

Baca Juga

Menkumham Tolak Hasil KLB Partai Demokrat

"Kami kembali menyesalkan statement dari pihak-pihak yang sebelumnya menuding pemerintah campur tangan memecah belah parpol," kata Menkumham Yasonna Laoly saat jumpa pers virtual pada Rabu (31/3).

Yasonna mengatakan, pemerintah bertindak obyektif dan transparan dalam menangani permohonan yang diajukan kubu Moeldoko.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini juga menegaskan pihaknya hanya mendasarkan pada aturan perundang-undangan dan AD/ART Partai Demokrat yang telah terdaftar di lembar negara.

"Seperti kami sampaikan sejak awal bahwa pemerintah bertindak obyektif transparan dalam memberi keputusan tentang persoalan parpol ini," kata Yasonna.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. ANTARA/HO
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. ANTARA/HO

Menkumham Yasonna Laolly menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen fisik yang diajukan oleh kubu Moeldoko masih ditemukan beberapa persyaratan yang belum terpenuhi.

"Dengan demikian Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang ditolak," kata Yasonna Laolly saat jumpa pers virtual pada Rabu (31/3).

Yasonna menambahkan, beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi kubu Moeldoko itu antara lain menyangkut AD/ART Partai Demokrat dalam keikutsertaan DPP, DPD, serta tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.

Adapun, terkait argumentasi tentang AD/ART pihak KLB Deli Serdang bukan kewenangan Kemenkumham. Sebab, yang terdaftar di Kemenkumham AD/ART Partai Demokrat tahun 2020.

"AD/ART, kami menggunakan rujukan yang telah disahkan di Kemenkumham 2020. Lalu argumen tentang AD/ART pihak KLB Deli Serdang kami tidak berwenang menilainya, biar itu menjadi ranah pengadilan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Tolak Hasil KLB Demokrat, Mahfud Sebut Tudingan Miring ke Pemerintah Terbantahkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MPR Siap Gelar Sidang Tahunan 2020
Indonesia
MPR Siap Gelar Sidang Tahunan 2020

Persiapan acara Sidang Tahunan MPR sudah mendekati final baik secara teknis dan administratif.

Diserang Informasi Hoaks, Pemprov Pastikan PNS DKI Dapat Uang Tunjangan
Indonesia
Diserang Informasi Hoaks, Pemprov Pastikan PNS DKI Dapat Uang Tunjangan

Tidak ada draf pergub baru yang mengatur pemotongan TKD para PNS sebesar 65 persen

Dua Pekan Kedepan, Jokowi Perintahkan Kampanye Masif Pakai Masker
Indonesia
Dua Pekan Kedepan, Jokowi Perintahkan Kampanye Masif Pakai Masker

Jokowi ingin melibatkan PKK untuk bisa membantu melakukan kampanye penggunaan masker

Solo Tampung OTG COVID-19 di RSUD Bung Karno
Indonesia
Solo Tampung OTG COVID-19 di RSUD Bung Karno

Warga yang tidak punya tempat isolasi mandiri bisa langsung menghubungi petugas Puskesmas atau Gugus Tugas untuk dijemput.

Kuartal II 2021 Vaksin Selain Sinovac Dipastikan Masuk Indonesia
Indonesia
Kuartal II 2021 Vaksin Selain Sinovac Dipastikan Masuk Indonesia

Vaksin tersebut yakni Astra Zeneca, vaksin dari program Covax, dan Pfizer. Paling tidak, dari Covax, pemerintah sudah punya komitmen 10 persen dari kebutuhan.

KPK Periksa Pejabat Bappenas Terkait Korupsi PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
KPK Periksa Pejabat Bappenas Terkait Korupsi PT Dirgantara Indonesia

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRZ (Irzal Rizaldi Zailani)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Audio Jelek, Sidang Perdana Rizieq Shihab Ditunda
Indonesia
Audio Jelek, Sidang Perdana Rizieq Shihab Ditunda

Suparman meminta kepada pihak PN Jaktim untuk memperbaiki sistem persidangan berbasis virtual agar ke depan sidang Rizieq Shihab berjalan baik dan tidak ada gangguan seperti hari ini.

Polisi Akui Artis GA Buat Video Porno di Medan
Indonesia
Polisi Akui Artis GA Buat Video Porno di Medan

GA pada polisi mengaku kalau adegan dalam video pornonya yang viral di media sosial terjadi pada tahun 2017 silam.

Gelar Operasi Larangan Mudik, Polisi Diperintahkan Tidak Arogan
Indonesia
Gelar Operasi Larangan Mudik, Polisi Diperintahkan Tidak Arogan

Operasi Keselamatan Lodaya 2021 merupakan bentuk operasi kepolisian bidang lalu lintas yang mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, disertai penindakan hukum secara selektif prioritas.

Muhammad-Saras Miliki Modal Popularitas di Pilwakot Tangsel
Indonesia
Muhammad-Saras Miliki Modal Popularitas di Pilwakot Tangsel

Apalagi tingkat popularitas dan elektabilitas Muhammad yang juga Sekda Tangsel ini tidak terlalu buruk.