Menkumham Klaim Pengesahan RKUHP Jadi Momen Bersejarah Yasonna H. Laoly. Foto: Humas PDIP

MerahPutih.com - Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan RKUHP diambil saat pembicaraan tingkat II di rapat paripurna ke-11 masa persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, di Kompleks Palemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12).

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan pengesahan ini merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri.

Baca Juga:

DPR Minta Pemerintah Pastikan Implementasi KUHP Tidak Rugikan Masyarakat

“Kita patut berbangga karena berhasil memiliki KUHP sendiri, bukan buatan negara lain. Jika dihitung dari mulai berlakunya KUHP Belanda di Indonesia tahun 1918, sudah 104 tahun sampai saat ini. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaruan hukum pidana sejak 1963,” ujar Yasonna usai rapat paripurna DPR RI.

Menurut Yasonna, produk Belanda ini dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu urgensi pengesahan RKUHP.

“Produk Belanda tidak relevan lagi dengan Indonesia. Sementara RUU KUHP sudah sangat reformatif, progresif, juga responsif dengan situasi di Indonesia,” katanya.

Yasonna menjelaskan KUHP yang baru saja disahkan telah melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR telah mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik.

Baca Juga:

Tok! DPR Sahkan RKUHP Jadi UU

“RUU KUHP sudah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan, seluruh penjuru Indonesia. Pemerintah dan DPR mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya dalam momen bersejarah ini,” ujarnya.

Meskipun demikian, Yasonna mengakui perjalanan penyusunan RKUHP tidak selalu mulus. Pemerintah dan DPR sempat dihadapkan dengan pasal-pasal yang dianggap kontroversial, di antaranya pasal penghinaan Presiden, pidana kumpul kebo, pidana santet, vandalisme, hingga penyebaran ajaran komunis.

Namun, Yasonna meyakinkan masyarakat bahwa pasal-pasal dimaksud telah melalui kajian berulang secara mendalam. Ia menilai pasal-pasal yang dianggap kontroversial bisa memicu ketidakpuasan golongan-golongan masyarakat tertentu.

Yasonna mengimbau pihak-pihak yang tidak setuju atau protes terhadap RKUHP dapat menyampaikannya melalui mekanisme yang benar. Masyarakat diperbolehkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“RUU KUHP tidak mungkin disetujui 100 persen. Kalau masih ada yang tidak setuju, dipersilakan melayangkan gugatan ke MK,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

DPR Sahkan RKUHP Besok

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ridwan Kamil Klaim Banjir Akibat Sungai Citarum Tinggal 20 Persen
Indonesia
Ridwan Kamil Klaim Banjir Akibat Sungai Citarum Tinggal 20 Persen

Penanganan banjir Sungai Citarum, Jawa Barat, disebut semakin membaik. Dalam dua tahun terakhir diklaim perbaikan Sungai Citarum tinggal 20 persen. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan Penanganan banjir sudah relatif lebih baik.

Pemprov DKI Segera Tentukan Nasib Izin Operasional ACT
Indonesia
Pemprov DKI Segera Tentukan Nasib Izin Operasional ACT

Pemerintah DKI Jakarta akan segera menyampaikan nasib izin operasional organisasi kemanusiaan ACT (aksi cepat tanggap) menyusul sejumlah petinggi ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri.

Umat Hindu Indonesia dan Dunia Dapat Beribadah Rutin di Candi Prambanan
Indonesia
Umat Hindu Indonesia dan Dunia Dapat Beribadah Rutin di Candi Prambanan

Candi Prambanan dapat menjadi pusat rumah ibadah bagi umat Hindu Indonesia dan dunia.

Hasil Pemeriksaan Tes Kebohongan Bharada E dan Kuat Ma'ruf
Indonesia
Hasil Pemeriksaan Tes Kebohongan Bharada E dan Kuat Ma'ruf

Bareskrim Polri selesai melakukan pemeriksaan terhadap Bharada Eliezer, Bripka Ricky, dan Kuat Ma'ruf menggunakan alat pendeteksi kebohongan.

Puan Disarankan Kunjungi Tokoh Masyarakat demi Tingkatkan Elektabilitas
Indonesia
Puan Disarankan Kunjungi Tokoh Masyarakat demi Tingkatkan Elektabilitas

Menurut Wasisto, untuk meningkatkan popularitas jelang Pemilu 2024, Puan harus terus berkunjung ke sejumlah tokoh masyarakat.

Perintah Kapolri: Minyak Goreng Harus Ada di Lapangan
Indonesia
Perintah Kapolri: Minyak Goreng Harus Ada di Lapangan

Kapolri menginstruksikan seluruh kepala polisi satuan wilayah melakukan pengawasan ketat kepada produsen dan distributor, guna memastikan penyaluran minyak goreng berjalan sesuai dengan tujuannya.

Fraksi yang Menolak Interpelasi Formula E Diminta Berpendapat di Paripurna
Indonesia
Fraksi yang Menolak Interpelasi Formula E Diminta Berpendapat di Paripurna

Fraksi PDIP dan PSI kompak melanjutkan kembali hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan untuk meminta penjelasan detail terkait ajang Formula E di Jakarta.

Polri Ancam Sikat Oknum Ormas yang Minta Jatah THR ke Pengusaha
Indonesia
Polri Ancam Sikat Oknum Ormas yang Minta Jatah THR ke Pengusaha

Melihat fenomena tersebut, Polri mengancam bakal menyikat para oknum ormas yang kedapatan membuat resah masyarakat.

PPKM Tak Akan Dihentikan meski Boleh Buka Masker di Ruang Terbuka
Indonesia
PPKM Tak Akan Dihentikan meski Boleh Buka Masker di Ruang Terbuka

Pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka ternyata tak berpengaruh terhadap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kemendagri Hanya Tetapkan Satu Wilayah Terapkan Level 2 PPKM
Indonesia
Kemendagri Hanya Tetapkan Satu Wilayah Terapkan Level 2 PPKM

Walaupun relaksasi kebijakan penggunaan masker telah dikeluarkan, masyarakat tetap harus waspada terhadap potensi-potensi yang dapat menyebabkan penularan COVID-19.