Menkumham Diminta Secepatnya Batalkan Kepengurusan Demokrat Pimpinan AHY Ketum Demokrat AHY. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly diminta segera mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) dibawah pimpinan Moeldoko dan membatalkan susunan kepengurusan Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Semoga Bapak Menteri Hukum dan HAM dapat secepatnya membatalkan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 dan membatalkan susunan kepengurusan Partai Demokrat masa bakti 2020-2025 pimpinan AHY," ujar juru bicara PD kubu KLB, Muhammad Rakhmat di Hambalang Sport Center, Kabupaten Bogor, Kamis (25/3).

Baca Juga:

Ini Alasan KLB Tunjuk Moeldoko Jadi Ketua Umum Demokrat

Menurut Rakhmat, KLB Partai Demokrat di Deli Serdang legal secara hukum. Sebab, KLB digelar berdasarkan konstitusi dan kesepakatan bersama para kader Partai Demokrat.

Di KLB Deli Serdang, anggota Partai Demokrat berkumpul untuk mengambil sebuah kesepakatan bersama dalam forum tertinggi pengambilan keputusan.

''Hal ini sudah memenuhi ketentuan konstruksi yuridis dari kondisi partai politik sebagai sebuah persekutuan perdata," jelas Rakhmat.

SBY saat konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021). (ANTARA/M Fikri Setiawan)
SBY saat konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

Rakhmat ingin agar Yasonna tidak terpengaruh opini publik yang menyesatkan. Dia pun yakin Yasonna akan bekerja profesional menyikapi hal ini.

"Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sekelompok orang yang merusak demokrasi di Indonesia," bebernya.

Baca Juga:

Kader Demokrat Soloraya Gelorakan Lawan Moeldoko

Dia juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan.

"Kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dan kepada pemerintahan Bapak Presiden Jokowi atas kegaduhan dan keresahan yang semestinya tidak perlu terjadi," kata dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Luhut Minta Tambahan 20 Juta Vaksin COVID-19 Pada UEA
Indonesia
Luhut Minta Tambahan 20 Juta Vaksin COVID-19 Pada UEA

"Saya bicara sama Menteri Suhail (Menteri Energi dan Industri UEA Suhail Mohamed Al Mazrouei) mau minta tambahan 20 juta lagi masuk sini," kata Luhut.

Korban Tewas Gempa Majene Capai 90 Orang
Indonesia
Korban Tewas Gempa Majene Capai 90 Orang

Hingga hari kelima pascagempa bumi magnitudo 6,2 yang menguncang Majene, Sulawesi Barat, total 90 orang dilaporkan meninggal dunia.

Tenggang Waktu Penyampaian Draf UU Ciptaker Hanya Sampai Besok
Indonesia
Tenggang Waktu Penyampaian Draf UU Ciptaker Hanya Sampai Besok

Sembilan fraksi partai politik yang ada di DPR telah menyepakati, mengikuti, dan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap UU Cipta Kerja

Sekwan Positif COVID-19, Karyawan DPRD DKI Diminta Tes Corona
Indonesia
Sekwan Positif COVID-19, Karyawan DPRD DKI Diminta Tes Corona

Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Hadameon Aritonang dinyatakan terpapar virus COVID-19.

Aksi Panjat Rambu Lalu Lintas Buat Kemacetan Parah di Jalan Sudirman
Indonesia
Aksi Panjat Rambu Lalu Lintas Buat Kemacetan Parah di Jalan Sudirman

Agustinus Woro kembali berulah. Kali ini, ia nekat memanjat rambu penunjuk arah di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.

Kemenlu Pastikan WNI di Myanmar Masih Aman
Indonesia
Kemenlu Pastikan WNI di Myanmar Masih Aman

Kemenlu menyatakan kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Myanmar saat ini masih relatif aman.

Komjen Listyo Sesumbar Tak Jadikan Polri Penegak Hukum Tumpul ke Atas
Indonesia
Komjen Listyo Sesumbar Tak Jadikan Polri Penegak Hukum Tumpul ke Atas

Calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Jakarta Pusat.

Polisi Petakan Persoalan Kamtibmas Tahun 2021 Dampak COVID-19
Indonesia
Polisi Petakan Persoalan Kamtibmas Tahun 2021 Dampak COVID-19

Persoalan keamanan lainnya adalah adanya potensi penyebaran paham-paham radikalisme

Ahok Klaim Saran dan Kritiknya Diterima Erick Thohir
Indonesia
Ahok Klaim Saran dan Kritiknya Diterima Erick Thohir

“Tadi habis bertemu Menteri BUMN. Kritik dan saran yang saya sampaikan, diterima dengan baik oleh Pak Erick,” ujar Ahok

Majelis Hakim PN Jaktim Kabulkan Keinginan Rizieq Sidang Tatap Muka
Indonesia
Majelis Hakim PN Jaktim Kabulkan Keinginan Rizieq Sidang Tatap Muka

Majelis Hakim mengabulkan permintaan terdakwa, Rizieq Shihab untuk sidang tatap muka atau online dalam persidangan perkara karantina kesehatan yang membelitnya.