Menkumham Diminta Secepatnya Batalkan Kepengurusan Demokrat Pimpinan AHY Ketum Demokrat AHY. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly diminta segera mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) dibawah pimpinan Moeldoko dan membatalkan susunan kepengurusan Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Semoga Bapak Menteri Hukum dan HAM dapat secepatnya membatalkan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 dan membatalkan susunan kepengurusan Partai Demokrat masa bakti 2020-2025 pimpinan AHY," ujar juru bicara PD kubu KLB, Muhammad Rakhmat di Hambalang Sport Center, Kabupaten Bogor, Kamis (25/3).

Baca Juga:

Ini Alasan KLB Tunjuk Moeldoko Jadi Ketua Umum Demokrat

Menurut Rakhmat, KLB Partai Demokrat di Deli Serdang legal secara hukum. Sebab, KLB digelar berdasarkan konstitusi dan kesepakatan bersama para kader Partai Demokrat.

Di KLB Deli Serdang, anggota Partai Demokrat berkumpul untuk mengambil sebuah kesepakatan bersama dalam forum tertinggi pengambilan keputusan.

''Hal ini sudah memenuhi ketentuan konstruksi yuridis dari kondisi partai politik sebagai sebuah persekutuan perdata," jelas Rakhmat.

SBY saat konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021). (ANTARA/M Fikri Setiawan)
SBY saat konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

Rakhmat ingin agar Yasonna tidak terpengaruh opini publik yang menyesatkan. Dia pun yakin Yasonna akan bekerja profesional menyikapi hal ini.

"Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sekelompok orang yang merusak demokrasi di Indonesia," bebernya.

Baca Juga:

Kader Demokrat Soloraya Gelorakan Lawan Moeldoko

Dia juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan.

"Kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dan kepada pemerintahan Bapak Presiden Jokowi atas kegaduhan dan keresahan yang semestinya tidak perlu terjadi," kata dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
2 Warga dan 1 Tentara Tewas Ditembak, Kafe RM Ditutup Permanen
Indonesia
2 Warga dan 1 Tentara Tewas Ditembak, Kafe RM Ditutup Permanen

Kafe Raja Murah sudah tiga kali melanggar protokol kesehatan saat pandemi COVID-19.

Aksi Mahasiswa Long March di Tangerang
Foto
Aksi Mahasiswa Long March di Tangerang

Ribuan mahasiswa melakukan long march untuk menolak penetapan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI di jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten,

Vaksinasi Corona Massal Lansia di Solo Dimulai, 6.826 orang Disuntik Sinovac
Indonesia
Vaksinasi Corona Massal Lansia di Solo Dimulai, 6.826 orang Disuntik Sinovac

Vaksinasi corona massal tahap kedua dengan menyasar lansia di Solo, Jawa Tengah dimulai serentak, Senin (1/3). Total ada sebanyak 6.826 orang lansia disuntik vaksin Sinovac.

Warga Jakarta Diminta Waspada Banjir Rob
Indonesia
Warga Jakarta Diminta Waspada Banjir Rob

Masyarakat Jakarta diminta untuk mewaspadai potensi terjadinya rob atau banjir akibat air pasang di pesisir Jakarta pada 28-30 Mei 2021.

Komnas HAM Targetkan Akhir Bulan Ini Rekomendasi Kasus TWK KPK Rampung
Indonesia
Komnas HAM Targetkan Akhir Bulan Ini Rekomendasi Kasus TWK KPK Rampung

Ahli yang dimintai keterangan oleh Komnas HAM yakni ahli hukum tata negara

Jokowi Sebut PPKM Darurat Bisa Berlaku 2 Pekan
Indonesia
Jokowi Sebut PPKM Darurat Bisa Berlaku 2 Pekan

"Nanti keputusannya apakah seminggu atau dua minggu," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu., Rabu (30/6).

Gempa Magnitudo 5,5 Guncang Jayapura
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,5 Guncang Jayapura

Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,5 mengguncang Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Rabu (17/2) dini hari, sekitar pukul 02.09 WIB.

KPK Periksa Staf BCA Terkait Kasus Korupsi Jalan Rp 475 Miliar
Indonesia
KPK Periksa Staf BCA Terkait Kasus Korupsi Jalan Rp 475 Miliar

Handoko merupakan tersangka dalam kasus ini

PN Jakarta Pusat Kembali Lockdown Selama 2 Hari
Indonesia
PN Jakarta Pusat Kembali Lockdown Selama 2 Hari

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali mengeluarkan kebijakan lockdown atau menutup aktivitas sementara setelah ditemukan adanya 7 orang positif COVID-19.

Jenderal Polisi Ini Terpilih Jadi Direktur Penyidikan KPK
Indonesia
Jenderal Polisi Ini Terpilih Jadi Direktur Penyidikan KPK

Dengan terpilihnya Brigjen Setyo, saat ini posisi jabatan strategis di bidang penindakan KPK diisi seluruhnya dari kepolisian.