Menkum HAM Yasona Laoly Diperiksa KPK Menkum HAM Yasona Laoly (dua dari kanan) saat tiba di gedung KPK, Selasa (25/6). (MP/Ponco)

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (25/5). Mengenakan kemeja putih, Yasonna terlihat tiba di Gedung lembaga antirasuah sekitar pukul 10.00 Wib.

Politisi PDIP itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka dugaan korupsi anggota DPR Fraksi Golkar Markus Nari. Yasonna akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi II DPR RI.

Tak banyak komentar yang disampaikan Yasonna kepada awak media. Anak buah Megawati Soekarnoputri itu berjanji akan menyampaikan keterangan setelah menjalani pemeriksaan.

"Nantilah pas kembalinya," kata Yasonna saat tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).

Selain Yasonna, lembaga antirasuah juga akan memeriksa mantan Menpan RB Taufiq Effendi dan anggota DPR Arif Wibowo sebagai saksi untuk Markus Nari.

BACA JUGA: Periksa Tiga Politikus Golkar, KPK Dalami Proses Penganggaran e-KTP

KPK menetapkan politisi Partai Golkar, Markus Nari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP pada Juli 2017 lalu. Markus diduga memperkaya diri sendiri, atau orang lain dalam pengadaan paket e-KTP tahun 2011-2013 yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 5,9 triliun.

Gedung KPK
Gedung kantor KPK. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

Markus diduga berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR. Berdasar fakta persidangan, Markus bersama sejumlah pihak lain meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar pada 2012.

KPK menduga, dari Rp 5 miliar yang dimintanya Markus telah menerima uang sebesar Rp 4 miliar. Uang ini diduga untuk memuluskan pembahasan anggaran perpanjangan proyek e-KTP tahun 2013 sebesar Rp 1,49 triliun.

Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini merupakan kasus kedua yang menjerat Markus. Sebelumnya, Markus telah menyandang status tersangka kasus dugaan menghalangi, merintangi, atau menggagalkan penyidikan dan penuntutan perkara e-KTP yang dilakukan KPK.

BACA JUGA: PDIP Bocorkan Komposisi Kabinet Jokowi

Sejauh ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. Delapan orang tersebut yakni, Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Andi Narogong dan Made Oka Masagung.

Saat ini, tinggal Markus Nari yang masih dalam proses penyidikan KPK. Sementara tujuh orang lainnya sudah divonis bersalah korupsi proyek e-KTP secara bersama-sama dengan pidana masing-masing yang berbeda. (pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Setelah COVID-19, Umat Islam Arab Banyak Yang Murtad
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Setelah COVID-19, Umat Islam Arab Banyak Yang Murtad

Pencarian juga dilakukan menggunakan kata kunci berbahasa Arab

 MAKI Desak KPK Segera Usut Dugaan Korupsi Kartu Prakerja
Indonesia
MAKI Desak KPK Segera Usut Dugaan Korupsi Kartu Prakerja

"Artinya, jika ada dugaan korupsi misalnya dugaan mark up, maka KPK sudah bisa memulai penyelidikan atau setidak-tidaknya memulai pengumpulan bahan dan keterangan," ujarnya.

Ada 'King Maker' di Kasus Djoko Tjandra, Siapa Ya?
Indonesia
Ada 'King Maker' di Kasus Djoko Tjandra, Siapa Ya?

Boyamin mengaku tidak dapat membawa bukti soal 'King Maker' ini ke Polri maupun Kejaksaan Agung

KPK Periksa Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid Terkait Kasus Imam Nahrawi
Indonesia
KPK Periksa Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid Terkait Kasus Imam Nahrawi

Dalam kasus ini KPK menetapkan mantan Menpora Imam Nahrawi dan asisten pribadinya Miftahul Ulum sebagai tersangka suap dana hibah KONI

Skenario Awal Berubah, Tersangka Tidur Tiga Jam dengan Jenazah Hakim PN Medan
Indonesia
Skenario Awal Berubah, Tersangka Tidur Tiga Jam dengan Jenazah Hakim PN Medan

Salah satu fakta baru yakni tersangka ZH yang tak lain merupakan istri korban sempat tidur selama tiga jam di samping jenazah suaminya setelah melakukan eksekusi.

Adik Ipar Edo Kondolongit Diduga Tewas Dianiaya Tahanan Lain
Indonesia
Adik Ipar Edo Kondolongit Diduga Tewas Dianiaya Tahanan Lain

Hal ini berdasarkan rekaman CCTV di dalam rutan.

Basarah: Semua Pemuka Agama Harus Dilindungi dan Diberi Kebebasan Sampaikan Dakwah
Indonesia
PDIP Jamin Takkan Dikte Jokowi Pilih Dewan Pengawas KPK, Cuma Kasih 'Garis'
Indonesia
PDIP Jamin Takkan Dikte Jokowi Pilih Dewan Pengawas KPK, Cuma Kasih 'Garis'

Garis politik bahwa KPK punya misi khusus untuk memberantas korupsi tapi melalui pencegahan

Peringati Hari Pahlawan, Anies Singgung Ketimpangan dan Kesejahteraan di Jakarta
Indonesia
Peringati Hari Pahlawan, Anies Singgung Ketimpangan dan Kesejahteraan di Jakarta

Anies menyatakan masih banyak masalah yang harus diselesaikan di Ibu Kota

Hari Ini Bebas dari LP Sukamiskin, Diskon Remisi Nazaruddin Sampai 4 Tahun
Indonesia
Hari Ini Bebas dari LP Sukamiskin, Diskon Remisi Nazaruddin Sampai 4 Tahun

Aris mengatakan, sejatinya Nazar bebas murni pada 13 Agustus 2020.