Menkopolhukam Tak Mau Ada Negosiasi dalam Penagihan Utang BLBI Hasil tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)

MerahPutih.com - Penagihan uang utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terus berlangsung.

Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD memastikan, tidak boleh ada lagi negosiasi dalam penagihan utang obligor atau yang punya kewajiban bayar utang BLBI.

Pasalnya, hal ini sudah berlarut-larut selama 22 tahun.

Baca Juga:

Mahfud MD: Setiap Ganti Pejabat Obligator BLBI Minta Nego

"Ada catatan memang setiap ganti pejabat, setiap ganti menteri, ganti dirjen, itu selalu ada upaya dari obligor dan debitur itu nego ke pemerintah, mengaku tidak punya utanglah, ingin menghitung kembali lah, sehingga tertunda-tunda sampai saat ini," jelas Mahfud dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (5/11).

Mahfud mengatakan, pintu negosiasi para obligor telah tertutup.

"Oleh sebab itu, ini udah 22 tahun kan, endak boleh begitu lagi mari kita selesaikan sekarang, endak ada nego lagi sekarang, datang saja ke kantor jelaskan kalau punya bukti sudah lunas dan itu sah ya kita nyatakan lunas," tuturnya.

Obligor BLBI diminta menjelaskan langsung kepada Satgas BLBI jika merasa memiliki bukti pelunasan utang. Sehingga pemerintah akan tegas menindak tegas pengembalian aset negara terkait BLBI.

"Tapi kalau belum dan jaminan masih ada di kita jangan coba-coba dijual, disewakan atau dialihkan ke pihak lain, itu tidak boleh. Enggak ada nego-nego sekarang, masa nego terus 22 tahun," imbuhnya.

Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rionald Silaban dalam Konferensi Pers Penguasaan Aset Eks BLBI di Jakarta, Jumat (27/08/2021). (ANTARA/Agatha Olivia)
Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rionald Silaban dalam Konferensi Pers Penguasaan Aset Eks BLBI di Jakarta, Jumat (27/08/2021). (ANTARA/Agatha Olivia)

Sebelumnya, Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) terus berupaya melakukan penagihan utang kepada obligor BLBI.

Terkini, Satgas menyita tanah seluas 120-124 hektare di Karawang yang merupakan aset PT Timor Putra Nasional terkait Tommy Soeharto.

"Benar, hari ini Satgas BLBI menyita tanah seluas sekitar 120 hektare di Karawang beserta seluruh aset industri yang ada di dalamnya," ujar Mahfud.

Baca Juga:

Aset Tommy Soeharto Rp 600 Miliar Disita Satgas BLBI

Mahfud mengatakan, aset tanah yang disita itu merupakan kawasan industri di Karawang.

Dia menyebut, sebelumnya aset tersebut dijaminkan Tommy Soeharto kepada negara.

"Ini adalah kawasan industri yang dulu dijaminkan oleh Tommy Soeharto kepada negara. Kita punya dokumen hukum untuk melakukan itu," tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Tunjuk Kabareskrim Jadi Penagih Utang Pengemplang BLBI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komisi I Ingatkan Panglima TNI Tidak Boleh Dijabat Plt
Indonesia
Komisi I Ingatkan Panglima TNI Tidak Boleh Dijabat Plt

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengingatkan calon Panglima TNI harus dilantik sebelum Marsekal Hadi Tjahjanto resmi pensiun.

Peringatan 100 Hari Wafatnya KGPAA Mangkunegara IX, Mangkunegaran Gelar Tahlilan
Indonesia
Peringatan 100 Hari Wafatnya KGPAA Mangkunegara IX, Mangkunegaran Gelar Tahlilan

Dalam acara peringatan 100 hari itu dari Mangkunegaran akan menggelar acara tahlil dan yasin serta doa bersama.

IDAI Publikasikan Ratusan Anak Meninggal Dunia akibat COVID-19
Indonesia
IDAI Publikasikan Ratusan Anak Meninggal Dunia akibat COVID-19

Selama Maret - Desember 2020, pada gelombang pertama, didapatkan 37.706 kasus anak terkonfirmasi terinfeksi virus corona.

Jokowi Larang Pejabat Gelar Bukber Hingga Open House
Indonesia
Jokowi Larang Pejabat Gelar Bukber Hingga Open House

Dua kegiatan itu diminta untuk ditiadakan oleh Jokowi bukan tanpa sebab

Cegah Peredaran Narkoba, Polres Jakbar Dirikan Posko di Kampung Ambon
Indonesia
Cegah Peredaran Narkoba, Polres Jakbar Dirikan Posko di Kampung Ambon

Polda Metro Jaya telah mendirikan posko pengamanan di Kampung Ambon, Komplek Permata, Cengkareng, Jakarta Barat.

Menkes Budi Sebut Kasus COVID-19 di Ranah Sekolah Relatif Sedikit
Indonesia
Menkes Budi Sebut Kasus COVID-19 di Ranah Sekolah Relatif Sedikit

Setalah melawati 14 hari, sekolah tersebut bisa kembali melakukan tatap muka

Kritik Firli Bahuri, Koalisi Sipil Tembakan Laser "Berani Jujur Pecat" ke Gedung KPK
Indonesia
Kritik Firli Bahuri, Koalisi Sipil Tembakan Laser "Berani Jujur Pecat" ke Gedung KPK

Tembakan laser berkelir merah dan hijau tersebut juga membentuk tulisan lain seperti, "Mosi Tidak Percaya", dan "Rakyat Sudah Mual".

Mendes Sebut 40 Persen Dana Desa Dialokasikan untuk Program BLT
Indonesia
Mendes Sebut 40 Persen Dana Desa Dialokasikan untuk Program BLT

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi mengalokasikan Dana Desa sebesar 40 persen untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Jabar Bangun Jembatan Gantung Ekowisata di Bogor
Indonesia
Jabar Bangun Jembatan Gantung Ekowisata di Bogor

Rencananya EAL dibuka untuk umum pada 2023 menghadirkan beberapa ikonik landmark salah satunya adalah jembatan gantung. Selain itu akan hadir juga kereta gantung sepanjang 836 meter.

ICW Sindir Jaksa Agung karena tak Ajukan Kasasi Putusan Banding Pinangki
Indonesia
ICW Sindir Jaksa Agung karena tak Ajukan Kasasi Putusan Banding Pinangki

"ICW mengucapkan selamat kepada Bapak ST Burhanudin selaku Jaksa Agung dan jajarannya di Kejaksaan Agung karena telah berhasil mempertahankan vonis ringan kepada Pinangki Sirna Malasari," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana