Menkopolhukam Jelaskan Nama Soeharto Tak Ada dalam Keppres Soal Kedaulatan Negara Presiden ke-2 Republik Indonesia H.M. Soeharto. ANTARA FOTO

MerahPutih.com - Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara menjadi sorotan karena tidak mencantumkan nama Presiden Soeharto.

Beleid tersebut mengatur penetapan Hari Penegakan Kedaulatan pada 1 Maret, merujuk pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dikenal publik turut melibatkan sosok Soeharto.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan soal Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tak mencantumkan nama Presiden RI Kedua Soeharto.

Baca Juga:

Peristiwa Desa Wadas, Demokrat Ungkit Kasus Kedung Ombo Era Soeharto

Menurut Mahfud, Keppres itu bukan buku sejarah, sehingga harus mencantumkan nama pihak-pihak yang terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

Namun, ia memastikan nama Soeharto tetap ada dalam sejarah peristiwa tersebut.

"Ini adalah keputusan presiden tentang titik krusial terjadinya peristiwa, yaitu hari yang sangat penting," kata Mahfud dalam keterangan video, Jumat (4/3).

Mahfud menjelaskan, dalam Keppres itu hanya menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan sebagai penggagas dan penggerak Serangan Umum 1 Maret 1949, yakni Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Panglima Jenderal Besar Soedirman.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, nama Soeharto dan tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam sejarah itu memang tidak dicantumkan.

Ia mengatakan, hal ini serupa dengan teks Proklamasi Kemerdekaan yang ditandatangani Soekarno-Hatta.

"Kalau disebut semua namanya sejarah. Kalau misalnya dalam Serangan Umum 1 Maret disebut semua tanggal sekian, persiapan dari sini lalu ada pesawat lewat, belok kiri, kanan, itu sejarah," tuturnya .

Baca Juga:

Masih Ada Patung Soeharto di Rumah Dinas Gibran

Mahfud juga menegaskan bahwa jejak sejarah keterlibatan Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 tidak hilang meski tak dicantumkan dalam Keppres.

Pasalnya, nama Soeharto dan tokoh-tokoh lain yang terlihat tetap ada dalam buku naskah akademik.

"Jejak sejarah tidak hilang dan ditulis dalam buku ini. Bahkan pernah dalam satu halaman itu nama Pak Harto ditulis dua kali, jadi tidak hilang jejak sejarahnya," jelas Mahfud.

Dikutip dari salinan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, pada bagian konsiderans huruf c disebutkan bahwa Keppres 2/2022 dibuat dengan menimbang peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.

Dalam poin tersebut, disebutkan bahwa Serangan Umum 1 Maret 1949 digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Poin tersebut juga menyebutkan bahwa Serangan Umum 1 Maret 1949 didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan laskar-laskar. (Knu)

Baca Juga:

Patung Soeharto Hingga Sarwo Edhi Lenyap, Kostrad: Permintaan Nasution

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
162 Kabupaten dan Kota Laporkan Peningkatan Kasus DBD
Indonesia
162 Kabupaten dan Kota Laporkan Peningkatan Kasus DBD

Kementerian Kesehatan mencatat di tahun 2022, jumlah kumulatif kasus DBD di Indonesia sampai pekan ke-22 dilaporkan 45.387 kasus.

Gelar Rakernas, NasDem Ingin Hadirkan Pemilu Tanpa Pembelahan
Indonesia
Gelar Rakernas, NasDem Ingin Hadirkan Pemilu Tanpa Pembelahan

Prananda Surya Paloh mengatakan, tema besar Rakernas adalah meneguhkan politik kebangsaan. Partai NasDem, kata dia, ingin menghadirkan politik yang santun tanpa ada gesekan saat pemilu digelar nanti.

Jaksa Bongkar Chat WA Azis Syamsuddin-Eks Walkot Tanjungbalai, Ada Kode 'Kawan Kita'
Indonesia
Jaksa Bongkar Chat WA Azis Syamsuddin-Eks Walkot Tanjungbalai, Ada Kode 'Kawan Kita'

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) membongkar isi pesan singkat antara mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dengan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M. Syahrial.

Warga Diizinkan Salat Id di JIS, tapi Tak Bisa Rasakan Rumput Lapangan
Indonesia
Warga Diizinkan Salat Id di JIS, tapi Tak Bisa Rasakan Rumput Lapangan

Pemerintah DKI Jakarta berencana mengadakan salat Idul Fitri 1443 Hijriah/2022 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

Gibran Buka Kembali PTM Pekan Depan
Indonesia
Gibran Buka Kembali PTM Pekan Depan

"Saya tidak menggampangkan. Itu hasil evaluasi sehingga PTM tetap dilanjutkan. Saya yakin orangtua siswa juga ingin PTM," kata Gibran, Jumat (11/2).

PDIP Munculkan Heru Jadi Pj Gubernur, Pimpinan DPRD DKI: Partai Gak Berwenang
Indonesia
PDIP Munculkan Heru Jadi Pj Gubernur, Pimpinan DPRD DKI: Partai Gak Berwenang

Oang yang bertanggung jawab menunjuk pj gubernur adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diawali Niat Baik, Jokowi Berdoa Semoga Dimudahkan Damaikan Ukraina-Rusia
Indonesia
Diawali Niat Baik, Jokowi Berdoa Semoga Dimudahkan Damaikan Ukraina-Rusia

Jokowi meminta doa semua pihak agar upaya perdamaian yang digagas pemerintah Indonesia menuai hasil sukses.

Wagub DKI Sebut WNI dari Luar Negeri Berpotensi Terpapar Omicron
Indonesia
Wagub DKI Sebut WNI dari Luar Negeri Berpotensi Terpapar Omicron

Adanya kerja sama dari semua pihak termasuk masyarakat, untuk membantu pemerintah menekan penyebaran COVID varian Omicron

Untuk Pertama Kalinya Esports Dipertandingkan di PON, Ini Tiga Cabang Gim yang Dimainkan
Indonesia
Untuk Pertama Kalinya Esports Dipertandingkan di PON, Ini Tiga Cabang Gim yang Dimainkan

Masing-masing game publisher mendanai dan bertanggung jawab terhadap gim yang dipertandingkan

Wagub Riza Tanggapi Rencana Apindo DKI Gugat Anies Imbas Kenaikan UMP 5,1 Persen
Indonesia
Wagub Riza Tanggapi Rencana Apindo DKI Gugat Anies Imbas Kenaikan UMP 5,1 Persen

Langkah hukum tersebut merupakan imbas dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen.