Menkominfo Dorong BUMN dan Swasta Gunakan Produk Dalam Negeri Menkominfo Johnny G. Plate (ketiga kanan), dalam Showcase dan Business Matching Produk IT dan Digital, di Exhibition Hall Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Senin (18/4). Foto: Kominfo/AYH

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mendorong badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan pemerintah, dan rumah tangga serta sektor swasta untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri.

Baca Juga

Menkominfo Pastikan Pemerintah Tak Pernah Lakukan Peretasan

Hal tersebut, lanjutnya, menjadi wujud nyata kolaborasi memberdayakan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dan menjadikan produk dalam negeri bagian dari rantai pasok industri global.

“Tidak saja belanja produk dalam negeri dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tetapi sektor rumah tangga juga. Saya mengajak masyarakat melalui acara yang diinisiasi oleh Kemenkop UKM ini sebagai bagian dari Gerakan Nasional Belanja Produksi dalam Negeri," kata Johnny dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (18/4).

Menurut politisi Nasdem ini, keberpihakan pemerintah untuk penggunaan produk dalam negeri tekah diwujudkan dengan memasukkan produk UMKM dan produk dalam negeri lain ke dalam e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Johnny menyebutkan, sampai dengan bulan ini tercatat lebih dari 250.000 yang terdaftar di e-Katalog LKPP.

“Pemerintah berpihak kepada produk di dalam negeri dan ini kegiatan affirmatif, didorong, didukung untuk kita laksanakan. Dalam e-Katalog LKPP, UMKM kita sudah mendaftarkan produk-produknya,” tuturnya.

Baca Juga

Menkominfo dan Dubes Spanyol Bahas Kerja Sama Sektor TIK

Kata Johnny, jika semua produk dalam negeri dan UMKM terdaftar di e-Katalog LKPP akan memudahkan lembaga pemerintah membelanjakan APBN. Oleh karena itu, ia mendorong pelaku UMKM untuk segera mendaftarkan produk dan jasa ke e-Katalog LKPP.

“Untuk produk-produk hasil UMKM segera mendaftar di e-Katalog. Syaratnya sudah disederhanakan juga oleh Kepala LKPP dari sebelumnya delapan tahap sekarang, sekarang tinggal dua tahap,” jelasnya.

Johnny menegaskan pemerintah sudah mengalokasikan APBN khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bahkan, alokasi itu lebih besar dari yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

“Kami sudah menyiapkan APBN 2022 porsi produk dalam negerinya itu sekitar Rp 16 Triliun lebih atau setara dengan lebih dari 60 persen. Nah, kita harapkan agar itu dapat dilaksanakan sepanjang tahun 2022. Itu sudah jauh di atas amanat Inpres yaitu hanya 40 persen,” ujarnya.

Menurut Johnny, selama ini produk dalam negeri, terutama produk UMKM diperagakan masing-masing pihak secara mandiri. Oleh karena itu, dia mengapresiasi upaya Kementerian Koperasi dan UMKM dalam mempromosikan produk UMKM dan ultra mikro Indonesia.

“Kominfo sendiri memberikan dukungan dan endorsement kepada Kementerian Koperasi dan UMKM. Sampai dengan bulan ini dari terdapat 34 juta UMKM Indonesia, 19 juta diantaranya sudah digital onboarding,” jelasnya.

“Bahkan sudah memenuhi standar SNI untuk beberapa sektor tertentu, itu tidak seberat seperti sebelumnya. Sudah menjadi lebih sederhana dalam rangka keberpihakan itu, dan saya tentu memberikan dukungan kepada UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM agar hasil produk-produk UMKM Indonesia terdaftar di dalam e-Katalog LKPP,” pungkasnya. (*)

Baca Juga

Menkominfo Tegaskan Jokowi Minta Tidak Ada Lagi Bicara Penundaan Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dilihat dari BOR, Kasus COVID-19 di Jakarta Masih Terkendali
Indonesia
Dilihat dari BOR, Kasus COVID-19 di Jakarta Masih Terkendali

Kasus positif di DKI Jakarta per Selasa (30/11) sebanyak 41 orang

Pandemi COVID-19 Dinilai Berdampak pada Penurunan Kualitas Demokrasi dan Keragaman
Indonesia
Pandemi COVID-19 Dinilai Berdampak pada Penurunan Kualitas Demokrasi dan Keragaman

Selain berpengaruh besar terhadap kesehatan dan perekonomian, pandemi juga dinilai ikut mempercepat penurunan kualitas demokrasi Indonesia dan banyak negara lain.

Hotel di Surabaya Serap Berbagai Produk UMKM
Indonesia
Hotel di Surabaya Serap Berbagai Produk UMKM

Sebanyak 46 hotel yang menandatangani NKB itu masih sebagian kecil dari jumlah total sekitar 240 hotel di Surabaya.

 KPK Telusuri Aset Bupati Probolinggo Tidak Tercantum LHKPN
Indonesia
KPK Telusuri Aset Bupati Probolinggo Tidak Tercantum LHKPN

KPK menetapkan Puput Tantriana Sari dan suaminya sekaligus Anggota DPR nonaktif Hasan Aminuddin serta 18 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap seleksi jabatan di Pemkab Probolinggo.

Jakarta Alokasikan Rp 1 Triliun untuk Normalisasi Sungai dan Waduk
Indonesia
Jakarta Alokasikan Rp 1 Triliun untuk Normalisasi Sungai dan Waduk

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk normalisasi sungai dan waduk dalam upaya pencegahan banjir.

Penghujung Februari, Angka Paparan COVID-19 Hanya 25.054 Orang
Indonesia
Penghujung Februari, Angka Paparan COVID-19 Hanya 25.054 Orang

Provinsi dengan kasus sembuh terbanyak hari ini dimiliki DKI Jakarta dengan pertambahan 11.384 kasus.

Pemkot Bandung Izinkan Konser Musik
Indonesia
Pemkot Bandung Izinkan Konser Musik

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai mengizinkan pergelaran konser musik yang mengundang keramaian setelah kasus COVID-19 di Kota Kembang semakin melandai.

Petani Membutuhkan Kehadiran Pemerintah dan Kebesaran Hati Pengusaha
Indonesia
Petani Membutuhkan Kehadiran Pemerintah dan Kebesaran Hati Pengusaha

Kehadiran pemerintah terutama diperlukan ketika musim panen agar ada pembeli gabah dengan harga tidak rendah.

Tanggapan Pimpinan DPR soal Rencana Vaksin COVID-19 Mandiri Berbayar
Indonesia
Tanggapan Pimpinan DPR soal Rencana Vaksin COVID-19 Mandiri Berbayar

Pimpinan DPR RI memberikan tanggapan soal rencana vaksin COVID-19 berbayar yang bisa dilakukan individu atau perorangan.

Wagub DKI: Izin ke Polisi kalau Reuni 212 di Patung Kuda
Indonesia
Wagub DKI: Izin ke Polisi kalau Reuni 212 di Patung Kuda

Reuni 212 yang melibatkan banyak orang sangat berpotensi meningkatkan kembali tren COVID-19 di ibu kota.