Menko Polhukam Pastikan Firli Bahuri Bukan Bawahan Kapolri Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD (Antara Foto/Syaiful Hakim)

MerahPutih.Com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tetap menjadi anggota Polri.

Menurut Mahfud, jabatan Ketua KPK setingkat dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang saat ini dijabat Jenderal Idham Azis.

Baca Juga:

Jadi Ketua KPK, Firli Bahuri Bersikukuh Ogah Mundur dari Polri

"Seperti menteri dengan menteri, kan bukan di bawahnya meski satu ini. Kita proporsional saja, itu hak Pak Firli lho untuk tetap menjadi anggota Polri, tapi tidak menjabat apapun di Polri,” kata Mahfud kepada wartawan, Jumat (27/12).

Ketua KPK Firli Bahuri jabatannya setara dengan Kapolri
Ketua KPK Firli Bahuri di gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Firli sudah mengundurkan diri dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

“Pak Firli di Polri tidak menjabat apapun. Hanya anggota Polri yang nonaktif, sudah mundur, dan diberhentikan dari jabatan sebagai Kapolda Sumsel,” tegas Mahfud.

Firli Bahuri juga tidak lagi menjadi bawahan Kapolri Jenderal Idham Azis karena jabatan ketua komisi antirasuah setingkat dengan pimpinan korps Bhayangkara.

Sebelumnya Firli pernah menjabat sebagai Kepala Baharkam Polri, namun digeser menjadi Analis Kebijakan Utama jelang pelantikannya sebagai Ketua KPK. Mahfud juga menjelaskan sesuai aturan, Firli bisa kembali bekerja di Polri bila sesuai usia kerja serta berhenti sebagai Ketua KPK.

Baca Juga:

Mahfud MD Tegaskan Ketua KPK Berhak Tetap Jadi Anggota Polri

"Kalau yang ditanyakan Pak Firli merangkap pejabat di Polri, (dia) tidak rangkap jabatan apapun. Hanya anggota Polri yang non aktif," kata Mahfud.

Presiden Joko Widodo resmi melantik Firli sebagai Ketua KPK pada Jumat (20/12) lalu. Selain mantan Kapolda Sumsel, empat pimpinan yang diambil sumpahnya adalah Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pamolango, dan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK.(Knu)

Baca Juga:

Dewas KPK Minta Firli Bahuri Mundur dari Kepolisian

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lawan 'Corona Efek', Jokowi Siapkan Kartu Prakerja dan 'Bayar' Influencer Rp72 M
Indonesia
Lawan 'Corona Efek', Jokowi Siapkan Kartu Prakerja dan 'Bayar' Influencer Rp72 M

Total ada 8 kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi imbas dari wabah virus corona.

Pengamat Soroti Pola Komunikasi Pemerintah Hadapi Virus Corona
Indonesia
Pengamat Soroti Pola Komunikasi Pemerintah Hadapi Virus Corona

Pemerintah juga harus membangun sistem informasi yang terintegrasi dan sosialisasi secara masif

Daripada Bikin Pansus Banjir, DPRD Mending Serap Aspirasi Masyarakat
Indonesia
BMKG: Cuaca Ekstrem dan Hujan Lebat Diprediksi Landa Indonesia Sepekan ke Depan
Indonesia
BMKG: Cuaca Ekstrem dan Hujan Lebat Diprediksi Landa Indonesia Sepekan ke Depan

cuaca ekstrem dan hujan lebat selama 1 sampai 4 Januari 2020 berpotensi turun di Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Komunitas Basket Pramugari adakan Pertandingan Persahabatan Lawan TMI Basketball Academy
Olahraga
Komunitas Basket Pramugari adakan Pertandingan Persahabatan Lawan TMI Basketball Academy

Mayoritas punggawa AGC adalah pramugari dan karyawan di maskapai

Karyawan Positif Corona, BNI Tutup 7 Kantor di Yogyakarta
Indonesia
Karyawan Positif Corona, BNI Tutup 7 Kantor di Yogyakarta

Seluruh pelayanan di kantor yang ditutup akan dialihkan ke kantor cabang terdekat.

Pemprov DKI Tak Larang Warga Gelar Lomba 17 Agustus, Tapi...
Indonesia
Pemprov DKI Tak Larang Warga Gelar Lomba 17 Agustus, Tapi...

17 Agustusan kalau bisa dilakukan dengan cara online

Ini Alasan Kecepatan Tes COVID-19 Tak Bisa Merata di Tiap Daerah
Indonesia
Ini Alasan Kecepatan Tes COVID-19 Tak Bisa Merata di Tiap Daerah

Grafik laju dari perubahan penambahan hari-perhari menjadi tuntunan pemerintah untuk melakukan tes yang lebih masif.

3 Ribu Lebih Pelanggar Ditindak di Hari Pertama Operasi Zebra, Didominasi Lawan Arus
Indonesia
3 Ribu Lebih Pelanggar Ditindak di Hari Pertama Operasi Zebra, Didominasi Lawan Arus

4.982 pelanggar yang hanya diberikan teguran oleh petugas di lapangan

 Anggota Wantimpres Desak Agar Biaya Tes Massal Corona Digratiskan
Indonesia
Anggota Wantimpres Desak Agar Biaya Tes Massal Corona Digratiskan

"Saya berharap itu digratiskan karena tentu lebih baik. Kalau pun harus ada biaya semurah mungkinlah," kata Agung