Menko Polhukam Mahfud: Mantan Anggota ISIS tak Akui sebagai WNI Menko Polhukam Mahfud MD (Zuhdiar Laeis)

MerahPutih.com - Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan warga negara Indonesia (WNI) yang pernah menjadi Foreign Terorists Fighter (FTF) atau mantan kombatan ISIS di Suriah tidak mengakui dirinya sebagai WNI.

Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa eks kombatan ISIS asal Indonesia itu selalu menghindar, bahkan tak mengakui dirinya lagi sebagai WNI.

Baca Juga

Rencana Pemulangan Eks Kombatan ISIS, Begini Kata Fadli Zon

"Ya, mereka kan 'tidak mengakui sebagai WNI," katanya.

Menurut dia, WNI eks simpatisan ISIS itu tidak pernah berkomunikasi dengan pemerintah. Keberadaan mereka di luar negeri justru ditemukan pihak luar.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/2/2020). ANTARA/Syaiful Hakim
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/2/2020). ANTARA/Syaiful Hakim

"Mereka kan tidak lapor. Hanya ditemukan oleh orang luar. Yang menemukan kan CIA, ICRC, (berkata) ini ada orang Indonesia. Kita juga enggak tahu apanya. Paspornya udah dibakar, terus mau diapain. Kalau kamu jadi pemerintah mau diapain kira-kira? Enggak bisa kan. Ya, dibiarin aja. Enggak bisa dipulangkan," katanya dilansir Antara

Baca Juga

Pengamat Curiga Pemulangan Ratusan WNI Kombatan ISIS Cuma Pengalihan Isu

Mahfud mengatakan bahwa para mantan kombatan tersebut menghindar dari pemerintah dan tidak pernah menampakan diri meski pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) telah mendatangi Suriah.

"Udah, udah mengirim. BNPT udah ke sana, kita udah ke sana. Hanya ketemu sumber-sumber otoritas resmi saja. Di situ ada ini katanya. Akan tetapi, orangnya enggak pernah menampakkan juga," kata Mahfud menjelaskan.

Selain itu, dia membantah kabar yang menyebut bahwa eks kombatan ISIS asal Indonesia tersebut minta dipulangkan.

"Iya, mereka 'kan tidak pernah menampakkan diri. Paspornya dibakar. Itu 'kan hanya laporan. Bahwa ada itu. Lalu ada isu-isu mereka ingin pulang. Siapa, tidak ada. Minta pulang ke siapa, itu laporan, kok. Laporan," kata Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan pemerintah sudah memutuskan untuk tidak memulangkan WNI yang terlibat jaringan terorisme di luar negeri, termasuk jaringan ISIS.

Mahfud di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2) menjelaskan bahwa keputusan tersebut karena pemerintah ingin memberi rasa aman kepada 267 juta rakyat Indonesia di Tanah Air dari ancaman tindak terorisme.

Baca Juga

Sudah Bakar Paspor, Istana Ogah Pulangkan Ratusan Kombatan ISIS

Berdasarkan data yang dikemukakan Mahfud, terdapat 689 WNI yang merupakan teroris lintas batas atau FTF. Namun, kata Mahfud, jika terdapat anak-anak dengan usia di bawah 10 tahun yang termasuk teroris lintas batas itu, pemerintah akan mempertimbangkan untuk memulangkannya.

"Dipertimbangkan setiap kasus. Apakah anak itu di sana ada orang tuanya atau tidak?" pungkasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Malam Minggu, Polisi Bubarkan Kerumunan Hingga Tawuran di Jakarta Pusat
Indonesia
Malam Minggu, Polisi Bubarkan Kerumunan Hingga Tawuran di Jakarta Pusat

Ada juga kelompok pemuda yang diamankan karena mau melakukan tawuran

Setengah Suara Telah Dihitung, Biden Masih Unggul Dibanding Trump
Indonesia
Setengah Suara Telah Dihitung, Biden Masih Unggul Dibanding Trump

Florida dan North Carolina menjadi dua negara bagian yang dimenangkan Trump pada 2016 atas Hillary Clinton dari Demokrat, bakal menjadi wilayah pertarungan yang sengit

Polda Metro Belum Terima Laporan Pembakaran Bendera PDIP
Indonesia
Polda Metro Belum Terima Laporan Pembakaran Bendera PDIP

"Bagaimana mau diperiksa orang nggak ada laporan polisi. Dasarnya apa periksa orang?," katanya.

Dalam Kurun Waktu 2 Bulan, Pariwisata NTT Rugi Rp5 Miliar
Indonesia
Dalam Kurun Waktu 2 Bulan, Pariwisata NTT Rugi Rp5 Miliar

Pandemi COVID-19 membuat semua sektor usaha terutama pariwisata mengalami kerugian karena ditutup untuk dikunjungi wisatawan.

Epidemiolog UI Minta Anies Hati-hati Terapkan New Normal di Jakarta
Indonesia
Epidemiolog UI Minta Anies Hati-hati Terapkan New Normal di Jakarta

"Jadi lebih baik hati-hati. Yakinkan itu semuanya sudah aman, semua kasus bisa diisolasi, semua PDP dan ODP bisa dikarantina," ucapnya.

Komentari Status Red Notice Djoko Tjandra Hilang, Jaksa Agung: Itu Selamanya Sampai Tertangkap
Indonesia
Komentari Status Red Notice Djoko Tjandra Hilang, Jaksa Agung: Itu Selamanya Sampai Tertangkap

Red notice terhadap Djoko sudah diajukan ke Interpol sejak 2009.

KPK Kaji Temuan BPK soal Potensi Kerugian Negara Terkait Bansos Sebesar Rp843 Miliar
Indonesia
KPK Kaji Temuan BPK soal Potensi Kerugian Negara Terkait Bansos Sebesar Rp843 Miliar

BPK menemukan adanya permasalahan data bantuan sosial (bansos) di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda).

Alasan Warga yang Pernah Positif COVID-19 Tak Divaksin
Indonesia
Alasan Warga yang Pernah Positif COVID-19 Tak Divaksin

Walaupun antibodi tersebut bisa turun, tetapi pemberian vaksin diprioritaskan yang belum terkena

Menag Fachrul Razi Waspadai Dampak Aksi Terorisme di Eropa
Indonesia
Menag Fachrul Razi Waspadai Dampak Aksi Terorisme di Eropa

Menurut Menag, terorisme adalah persoalan serius bagi kedamaian dunia. Gerakan ini kerap menghalalkan segala cara dalam melakukan tindak kekerasan, termasuk dengan justifikasi agama.

2 Penyiram Novel Dituntut Setahun, Polisi: yang Menentukan Hakim
Indonesia
2 Penyiram Novel Dituntut Setahun, Polisi: yang Menentukan Hakim

Polri ?menghargai seluruh prosesnya hingga vonis hakim