Menko Polhukam Beri Penjelasan soal Pati TNI yang Diangkat Jadi Pj Kepala Daerah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

MerahPutih.com - Gubernur Maluku melantik sejumlah penjabat di wilayah Maluku, salah satunya Brigjen Andi Chandra As'aduddin yang dilantik menjadi penjabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB).

Brigjen Andi Chandra As'aduddin dilantik menggantikan Bupati Seram Bagian Barat, Yustinus Akerina yang masa jabatannya berakhir 22 Mei 2022 lalu.

Baca Juga:

Respons Wakil Ketua Komisi II DPR soal Kabinda Sulteng jadi Pj Bupati Seram

Penunjukan Andi Chandra yang berlatar belakang TNI menjadi perhatian karena memunculkan pro dan kontra.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan, penempatan perwira tinggi (pati) TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah tidak menyalahi aturan.

"Soal penempatan TNI sebagai penjabat kepala daerah, diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah, maupun oleh vonis MK (Mahkamah Konstitusi) dan itu dibenarkan," kata Mahfud dikutip dari Antara, Selasa, (25/5).

Dia menjelaskan, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa anggota TNI tidak boleh bekerja di luar institusi TNI, kecuali di 10 institusi kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) seperti di Kemenkopolhukam, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Dan itu boleh TNI bekerja di sana," tukasnya.

Penempatan anggota aktif TNI maupun Polri sebagai penjabat kepala daerah, lanjut Mahfud, juga diperkuat oleh UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di Pasal 27 UU ASN itu disebutkan bahwa anggota TNI dan Polri boleh masuk ke birokrasi sipil, selama diberi jabatan struktural yang setara dengan tugasnya.

"Kemudian ini disusul oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, dimana di situ disebutkan TNI, Polri boleh menduduki jabatan sipil tertentu dan diberi jabatan struktural yang setara," jelasnya.

Baca Juga:

Irjen Fadil Imran soal Pj Gubernur DKI: Saya Tidak Berminat, Catat Itu!

Mantan ketua MK itu juga mengomentari perihal vonis MK yang sering disalahpahami dalam merespons penempatan anggota aktif TNI dan Polri sebagai penjabat kepala daerah.

Vonis MK itu, menurut Mahfud, menyebutkan dua hal. Anggota TNI dan Polri tidak boleh bekerja di institusi sipil, kecuali pada 10 institusi kementerian yang selama ini sudah ada.

"Lalu, kata MK, sepanjang anggota TNI dan Polri itu sudah diberi jabatan tinggi madya atau pratama boleh, ya boleh menjadi penjabat kepala daerah. Itu sudah Putusan MK Nomor 15, yang banyak dipersoalkan orang tuh, (Peraturan MK) Nomor 15 (Tahun) 2022 itu.Coba dibaca keputusannya dengan jernih," katanya.

Dia mengatakan Pemerintah telah empat kali menunjuk anggota aktif TNI dan Polri sebagai penjabat kepala daerah, yaitu pada 2017, 2018, 2020 dan 2022.

"Pada 2017, kami menggunakan ini, (kemudian) 2018, yang terbanyak itu 2020. Itu banyak sekali dan itu sudah berjalan seperti itu," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Gubernur Sultra Tolak Lantik Pj Bupati, PKS: Imbas Pemerintah Abai Pertimbangan MK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Baca Buku Strategi Ngeles
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Baca Buku Strategi Ngeles

Gambar Anies yang sedang membaca buku bercover “101 cara ngeles” merupakan hoaks lama yang kembali beredar.

PDIP Sebut Kawasan Pinggiran Jakarta Tak Dapatkan 'Sentuhan'
Indonesia
PDIP Sebut Kawasan Pinggiran Jakarta Tak Dapatkan 'Sentuhan'

Anies dinilai luput merawat taman dan danau

Jaksa Agung Kaji Penerapan Hukuman Mati untuk Koruptor, Firli: Perlu Didukung
Indonesia
Jaksa Agung Kaji Penerapan Hukuman Mati untuk Koruptor, Firli: Perlu Didukung

“Saya menyambut baik dengan adanya gagasan Jaksa Agung RI tentang rencana untuk mengkaji hukuman mati kepada pelaku korupsi, perlu didukung," ucap Firli

Masyarakat Diminta Beri Masukan Konstruktif ke Polisi Soal Pemberantasan Pungli
Indonesia
Masyarakat Diminta Beri Masukan Konstruktif ke Polisi Soal Pemberantasan Pungli

Bambang mengaku berterima kasih atas kritik dan masukan Emerson

Tahun Ini Terendah se-Indonesia, UMP DIY 2022 Naik 4,3 Persen
Indonesia
Tahun Ini Terendah se-Indonesia, UMP DIY 2022 Naik 4,3 Persen

"UMP 2022 DIY ditentukan naik menjadi Rp 1.840.951,53. Naik sebesar Rp 75.915,53 atau sebesar 4,30 persen dibanding UMP 2021," ucap Sultan di kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (19/11).

Pansus Targetkan RUU IKN Disahkan Awal Tahun Depan
Indonesia
Pansus Targetkan RUU IKN Disahkan Awal Tahun Depan

DPR menargetkan RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang (UU) pada awal tahun depan.

Pemerintah Soroti Ketidakadilan Investasi Antara Negara Maju dan Berkembang di G20
Indonesia
Pemerintah Soroti Ketidakadilan Investasi Antara Negara Maju dan Berkembang di G20

Bahlil menilai investasi industri hijau masih sangat timpang hanya satu per lima dari investasi energi hijau yang mengalir ke negara-negara berkembang.

Temukan Penimbun Minyak Goreng, Warga Diminta Lapor Polisi
Indonesia
Temukan Penimbun Minyak Goreng, Warga Diminta Lapor Polisi

Polisi melakukan pengecekan terhadap pendistribusian dan stok minyak goreng satu harga di pasaran.

Butuh Kajian Mendalam Soal Wacana Penerapan Cukai pada BBM
Indonesia
Butuh Kajian Mendalam Soal Wacana Penerapan Cukai pada BBM

Yulian Gunhar mengatakan, bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi perihal kebijakan cukai bagi BBM, sehingga belum berencana melakukan pembahasan.

Penetapan Sirkuit Formula E Molor Lagi
Indonesia
Penetapan Sirkuit Formula E Molor Lagi

Contoh jadi balap motor dan lain-lain