Menko Polhukam Bentuk Tim Pengkaji UU ITE Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas) 2024.

Mahfud mengaku sudah menerbitkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE.

Baca Juga

Menunggu Langkah Pemerintah Singkirkan Pasal Karet UU ITE

"UU ini ada di prolegnas tahun 2024. Sehingga bisa dilakukan, bahkan bisa cepat dimasukan. Istilahnya komulatif terbuka," kata Mahfud dalam jumpa pers, Senin (22/4).

Mahfud menyebut, pihaknya telah membentuk tim pengkajian revisi UU ITE. Menurutnya, dalam waktu dua bulan akan melaporkan hasil kajian mengenai revisi UU ITE.

"Sembari menunggu dua atau tiga bulan, Polri dan Kejaksaan penerapannya supaya betul-betul tidak multitafsir," ujar Mahfud.

Tangkapan layar - Menko Polhukam Mahfud MD saat menyampaikan pernyataan resmi melalui akun YouTube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa (2/2/2021). ANTARA/Syaiful Hakim/am.
Tangkapan layar - Menko Polhukam Mahfud MD saat menyampaikan pernyataan resmi melalui akun YouTube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa (2/2/2021). ANTARA/Syaiful Hakim/am.

Tim pengkajian UU ITE ini melibatkan tiga kementerian. Di antaranya Kemenko Polhukam, Kemenkominfo dan Kemenkum HAM. Hal ini dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana revisi UU ITE.

Sementara itu, Menkominfo Johnny G Plate menuturkan, tim pengkajian itu akan dipimpin pejabat Kemenko Polhukam dibantu dua sub tim yang dipimpin masing-masing oleh pejabat Kemenkominfo dan Kemenkum HAM.

Johnny menyebut, tim Kemenkominfo akan membuat petunjuk pelaksanaan UU ITE, utamanya di pasal 27, 28 dan 29

"Ketua Sub Tim 1 Henri Subiakto. Ketua Sub Tim 2 dari Kemenkum HAM Prof Widodo," kata Johnny. (Pon)

Baca Juga

Revisi UU ITE, Menko Polhukam Gandeng Kemenkominfo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tersangka
Indonesia
KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tersangka

Pepen juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi

Bappebti: Masa Depan Aset Kripto Buatan Indonesia Cerah
Indonesia
Bappebti: Masa Depan Aset Kripto Buatan Indonesia Cerah

Plt Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, pihaknya melihat masa depan aset kripto buatan Indonesia cukup cerah.

Ironi Indonesia Negara Produsen Sawit Terbesar Kesulitan Minyak Goreng
Indonesia
Ironi Indonesia Negara Produsen Sawit Terbesar Kesulitan Minyak Goreng

"Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis bahwa kita malah kesulitan mendapatkan minyak goreng. Saya tahu negara perlu pajak, perlu devisa, perlu surplus neraca perdagangan," kata Jokowi.

Dewas KPK Didorong Limpahkan Hasil Pemeriksaan Etik Lili Pintauli ke Penegak Hukum
Indonesia
Dewas KPK Didorong Limpahkan Hasil Pemeriksaan Etik Lili Pintauli ke Penegak Hukum

Dewas juga perlu meneruskan hasil pemeriksaan ke KPK

Gabung ke Pemerintahan Jokowi, PAN Disebut Tergoda Kursi Kabinet
Indonesia
Gabung ke Pemerintahan Jokowi, PAN Disebut Tergoda Kursi Kabinet

Partai koalisi pendukung pemerintah kini semakin membludak. Hal ini tak lepas dengan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN).

KRL Masih Terapkan Aturan STRP dan Pakai Masker Ganda
Indonesia
KRL Masih Terapkan Aturan STRP dan Pakai Masker Ganda

Khusus layanan di Stasiun-stasiun wilayah Kabupaten Lebak (Stasiun Rangkasbitung, Citeras, Maja) mulai 22 Juli esok akan kembali beroperasi dengan pembatasan, yaitu pada pagi hari pukul 04:00 - 07:30 WIB dan pada sore hari pukul 16:15 - 19:15 WIB.

Pakar Sebut Jaksa Tidak Bedakan Penyitaan dan Perampasan Aset di Kasus Asabri-Jiwasraya
Indonesia
Pakar Sebut Jaksa Tidak Bedakan Penyitaan dan Perampasan Aset di Kasus Asabri-Jiwasraya

"KUHAP membatasi bahwa yang dapat dirampas adalah terbatas pada barang yang dapat dibuktikan berasal atau terkait erat dengan kejahatan (korupsi)," ujar Eva.

PKS Usul Hak Angket Minyak Goreng, Komisi VI: Kita Bukan Cari Gaduh Tapi Solusi
Indonesia
PKS Usul Hak Angket Minyak Goreng, Komisi VI: Kita Bukan Cari Gaduh Tapi Solusi

"Kita bukan mencari kegaduhan, tetapi mencari solusi. Jadi, kita lihat dulu satu persatu masalahnya dan kita cari solusi yang terbaik untuk kebijakan ke depan," ujarnya.

Pemerintah Izinkan Salat Idul Fitri di Masjid dan Lapangan Terbuka
Indonesia
Pemerintah Izinkan Salat Idul Fitri di Masjid dan Lapangan Terbuka

Masyarakat dipersilakan melakukan salat Idul fitri 1 Syawal 1443 Hijriah di masjid atau di lapangan terbuka. Namun, syaratnya mematuhi protokol kesehatan.

Perayaan Imlek, Umat Tridharma Panjatkan Doa di Klenteng Tien Kok Sie Solo
Indonesia
Perayaan Imlek, Umat Tridharma Panjatkan Doa di Klenteng Tien Kok Sie Solo

Perayaan Imlek di Solo, Jawa Tengah diadakan secara sederhana oleh umat Tri Dharma (Konghucu, Buddha, dan Tao).