Menko Polhukam Bentuk Tim Pengkaji UU ITE Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas) 2024.

Mahfud mengaku sudah menerbitkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE.

Baca Juga

Menunggu Langkah Pemerintah Singkirkan Pasal Karet UU ITE

"UU ini ada di prolegnas tahun 2024. Sehingga bisa dilakukan, bahkan bisa cepat dimasukan. Istilahnya komulatif terbuka," kata Mahfud dalam jumpa pers, Senin (22/4).

Mahfud menyebut, pihaknya telah membentuk tim pengkajian revisi UU ITE. Menurutnya, dalam waktu dua bulan akan melaporkan hasil kajian mengenai revisi UU ITE.

"Sembari menunggu dua atau tiga bulan, Polri dan Kejaksaan penerapannya supaya betul-betul tidak multitafsir," ujar Mahfud.

Tangkapan layar - Menko Polhukam Mahfud MD saat menyampaikan pernyataan resmi melalui akun YouTube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa (2/2/2021). ANTARA/Syaiful Hakim/am.
Tangkapan layar - Menko Polhukam Mahfud MD saat menyampaikan pernyataan resmi melalui akun YouTube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa (2/2/2021). ANTARA/Syaiful Hakim/am.

Tim pengkajian UU ITE ini melibatkan tiga kementerian. Di antaranya Kemenko Polhukam, Kemenkominfo dan Kemenkum HAM. Hal ini dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana revisi UU ITE.

Sementara itu, Menkominfo Johnny G Plate menuturkan, tim pengkajian itu akan dipimpin pejabat Kemenko Polhukam dibantu dua sub tim yang dipimpin masing-masing oleh pejabat Kemenkominfo dan Kemenkum HAM.

Johnny menyebut, tim Kemenkominfo akan membuat petunjuk pelaksanaan UU ITE, utamanya di pasal 27, 28 dan 29

"Ketua Sub Tim 1 Henri Subiakto. Ketua Sub Tim 2 dari Kemenkum HAM Prof Widodo," kata Johnny. (Pon)

Baca Juga

Revisi UU ITE, Menko Polhukam Gandeng Kemenkominfo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berdasarkan Siwaslu, Penggunaan Hak Pilih di Pilgub dan Pilbup Lebih dari 80 Persen
Indonesia
Berdasarkan Siwaslu, Penggunaan Hak Pilih di Pilgub dan Pilbup Lebih dari 80 Persen

PTPS yang telah mengumpulkan hasil pengawasan sebanyak 175.593 dari 298.939 (59 persen)

Dishub DKI Belum Bahas SIKM Larangan Mudik Lebaran
Indonesia
Dishub DKI Belum Bahas SIKM Larangan Mudik Lebaran

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengaku belum ada rencana untuk membahas penerapan kembali Surat Izin Keluar Masuk Jakarta (SIKM).

Secara Umum, Kasus Sembuh COVID-19 di Provinsi Prioritas Alami Peningkatan
Indonesia
Secara Umum, Kasus Sembuh COVID-19 di Provinsi Prioritas Alami Peningkatan

Tren kesembuhan tertinggi berada di Sulawesi Selatan

PDIP Kritik Kebijakan Anies Izinkan Sepeda Non Lipat Masuk MRT Jakarta
Indonesia
PDIP Kritik Kebijakan Anies Izinkan Sepeda Non Lipat Masuk MRT Jakarta

"Saya tidak pernah melihat di luar negeri sepeda masuk transportasi publik dalam kota. Kalau antar kota, biasanya ada gerbong khusus buat taruh sepeda," ucap Gilbert di Jakarta, Jumat (26/3).

Kapolri Prediksi 'Herd Immunity' di Jawa Timur Terbentuk Akhir Agustus
Indonesia
Kapolri Prediksi 'Herd Immunity' di Jawa Timur Terbentuk Akhir Agustus

Sigit kembali mensosialisasikan kepada masyarakat soal pentingnya kebijakan PPKM darurat Jawa-Bali

Antisipasi Jadi Klaster COVID-19, Pengungsi Banjir Bekasi Bakal Dites Swab
Indonesia
Antisipasi Jadi Klaster COVID-19, Pengungsi Banjir Bekasi Bakal Dites Swab

"Prinsip bagi yang bergejala kita lakukan intervensi kuratif, kita testing dan tracing agar tidak meluas kalau ada," kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran

Gresya/Apriyani Butuh Doa Kita Semua Buka Keran Emas untuk Indonesia
Indonesia
Gresya/Apriyani Butuh Doa Kita Semua Buka Keran Emas untuk Indonesia

Kini Gresya/Apriyani bisa menorehkan nama harum mereka sebagai ganda putri pertama Indonesia yang lolos final

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Selebgram Terhadap Dedy Susanto Naik Penyidikan
Indonesia
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Selebgram Terhadap Dedy Susanto Naik Penyidikan

Dedy mengaku, laporannya terhadap RVT dibuat pada 21 Februari 2020

PSI: Wali Kota Tangsel Dianggap Gagal Jaga Netralitas ASN
Indonesia
PSI: Wali Kota Tangsel Dianggap Gagal Jaga Netralitas ASN

"PSI sudah ingatkan jauh-jauh hari mengenai netralitas ASN dalam pilkada. Tapi yang terjadi justru sebaliknya," kata Ferdi

SKB 3 Menteri soal Seragam Langkah Penting Jaga Kebebasan Beragama dan Beribadah
Indonesia
SKB 3 Menteri soal Seragam Langkah Penting Jaga Kebebasan Beragama dan Beribadah

Amnesty International menyambut baik Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang menyatakan pemerintah daerah dan sekolah negeri tidak boleh mewajibkan atau pun melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama sebagai langkah penting untuk menjaga kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia.