Menko Polhukam Bentuk Tim Khusus Tangani Mafia Tanah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. (ANTARA/HO-Kemenko Polhukam RI/pri.)

MerahPutih.com - Pemerintah terus berupaya untuk memberantas mafia tanah di tanah air.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD akan membentuk tim untuk menangani kasus mafia tanah yang sudah vonis. Tim yang dibentuk lintas kementerian.

Tujuannya untuk menyelesaikan banyaknya kasus-kasus hukum terkait pertanahan. Sehingga, pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait hal tersebut.

Baca Juga:

Mahfud MD: Mafia Tanah Kerap Menangkan Perkara di Pengadilan

"Tujuannya melakukan asesmen, termasuk membentuk tim lintas kementerian untuk melakukan penilaian dan penyelesaian atas kasus-kasus tanah," ujar Mahfud MD dalam keterangan persnya, Kamis (2/6).

Mahfud MD sendiri usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas Lintas Kementerian dan Lembaga terkait Pembentukan Tim Analisis untuk kasus-kasus pertanahan yang bermasalah secara hukum di kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Kamis (2/6).

Hadir dalam rapat lintas kementerian dan lembaga, Menteri Hukum dan HAM, Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri Keuangan, Jamdatun, serta pejabat utama dari BPKP, Kemendagri, dan Kemenko Polhukam.

Pertemuan ini, kata dia, membahas vonis-vonis yang sudah berkekuatan hukum tetap di bidang pertanahan, yang harus dieksekusi oleh negara, di mana negara harus membayar.

Baca Juga:

Tindakan Polda Metro Soal Ancaman Mafia Tanah terhadap Dino Patti Djalal

Menurut Mahfud, masalah tanah meliputi masalah hukum yang rumit, ada persoalan administrasi, ada persoalan mafia tanah, persoalan tumpang tindih putusan, dan lainnya.

"Maka, pemerintah memutuskan semua hal ini akan diselesaikan sebagai kewajiban negara,” ujar Mahfud.

Pembentukan PP ini, merupakan tindak lanjut upaya pemerintah dalam menangani masalah mafia tanah yang masih kerap terjadi.

Mahfud menambahkan, tim yang akan menangani dan memberantas mafia tanah yang sudah ada di Kejaksaan Agung, kepolisian, dan Kantor Staf Presiden.

Tim tersebut akan didorong agar dapat mengungkap dan menyelesaikan kasus mafia tanah ini secara hukum.

"Pemerintah berkomitmen, mafia tanah ini akan kita selesaikan secara bertahap,” pungkas Mahfud MD. (Knu)

Baca Juga:

Polres Klaten Bongkar Kasus Mafia Tanah, Satu ASN Ditetapkan Tersangka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerindra DKI Serahkan Proses Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E ke KPK
Indonesia
Gerindra DKI Serahkan Proses Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E ke KPK

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Syarif mengatakan, pihaknya enggan memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai penyelidikan dugaan kasus korupsi ajang balap mobil bertenaga listrik itu. Sebab, hal tersebut merupakan ranah penegak hukum.

DPRD DKI Segera panggil Dirut Pasar Jaya Bahas Bansos COVID-19 Tahun 2020
Indonesia
DPRD DKI Segera panggil Dirut Pasar Jaya Bahas Bansos COVID-19 Tahun 2020

PRD DKI Jakarta segera membahas dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 tahun 2020 saat rapat dengan Perumda Pasar Jaya sebagai perusahaan yang ditunjuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyalurkan bansos.

Dua Hari Uji Coba, Hampir Seribu Kendaraan Langgar Aturan Ganjil Genap di Lokasi Baru
Indonesia
Dua Hari Uji Coba, Hampir Seribu Kendaraan Langgar Aturan Ganjil Genap di Lokasi Baru

Polda Metro Jaya telah memperluas titik ganjil genap di wilayah DKI Jakarta. Semula, penerapan gage yang berlaku di 13 titik diperluas menjadi 26 kawasan.

MKD Pasang Badan Terkait Somasi Ade Armando ke Sekjen PAN
Indonesia
MKD Pasang Badan Terkait Somasi Ade Armando ke Sekjen PAN

Tim hukum Ade Armando tak berhak melakukan somasi kepada Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno.

Yandri Susanto Gantikan Zulhas sebagai Wakil Ketua MPR
Indonesia
Yandri Susanto Gantikan Zulhas sebagai Wakil Ketua MPR

Partai Amanat Nasional (PAN) telah memutuskan memilih Yandri Susanto sebagai Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN.

Institute of The Arts Beberkan Alasan Beri Gelar Profesor Tertinggi ke Megawati
Indonesia
Institute of The Arts Beberkan Alasan Beri Gelar Profesor Tertinggi ke Megawati

Institut Seni Seoul atau Seoul IInstitute of The Arts (SIA) secara resmi menganugerahkan gelar Honorary Chair Professor, gelar profesor kehormatan tertinggi kepada Megawati Soekarnoputri.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Mengandung Logam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Mengandung Logam

Akun twitter dengan nama @dinagustavsson memposting sebuah cuitan disertai gambar dengan narasi yang mengklaim bahwa Jepang stop vaksin sejak vaksin Covid-19 terdapat kandungan logamnya.

Polda Jateng Tetapkan Dua Tersangka Kasus Jual Beli Minyak Goreng Oplosan
Indonesia
Polda Jateng Tetapkan Dua Tersangka Kasus Jual Beli Minyak Goreng Oplosan

Polda Jawa Tengah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus menjual belikan minyak goreng oplosan di wilayah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Pertemuan Kedua TIIWG G20, Pemkot Solo Siapkan Kirab Budaya dan Pameran UMKM
Indonesia
Pertemuan Kedua TIIWG G20, Pemkot Solo Siapkan Kirab Budaya dan Pameran UMKM

Untuk pembukaan G20 tahap kedua nanti, para delegasi dari masing-masing negara anggota G20 akan disuguhi dengan Kirab Budaya, Pameran UMKM, hingga Gala Dinner di Keraton Kasunanan Surakarta.

PDIP Minta Anies Tak Manfaatkan Jabatan Gubernur Usai Jadi Capres NasDem
Indonesia
PDIP Minta Anies Tak Manfaatkan Jabatan Gubernur Usai Jadi Capres NasDem

PDI Perjuangan DKI Jakarta menitip pesan kepada Anies Baswedan pasca-ditetapkan sebagai calon presiden (capres) oleh Partai NasDem.