Menko PMK Sindir Ada Pejabat yang Berusaha Tutupi Kelaparan di Papua Tengah Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers penanganan kelaparan di Papua. (ANTARA/Asep Firmansyah).

MerahPutih.com - Kasus kelaparan di Papua Tengah menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy angkat bicara tentang penanganan dari kasus kelaparan tersebut.

Muhadjir menyampaikan kasus kelaparan di Papua Tengah ini coba ditutupi oleh oknum pejabat dengan dalih masyarakat mengalami diare bukan kelaparan.

Baca Juga

6 Orang Meninggal Akibat Kelaparan di Papua, TNI Diperintahkan Kawal Bantuan

"Sudah tahu rakyatnya lapar, pejabatnya masih minta supaya tidak diumumkan kelaparan. 'Itu hanya diare'. Ya, diare karena lapar itu," ujar Muhadjir di Kota Yogyakarta, Jumat (11/8).

"Gak ada visum dokter, 'oh ini mati karena lapar'. Kan enggak ada. Ya memang diare. Diarenya karena makan umbi-umbian yang sudah busuk penuh bakteri. Ya meninggallah dia," tegas Muhadjir.

Baca Juga

Suhu Makin Panas, Kelaparan Mengancam

Muhadjir merinci kasus kelaparan di Papua Tengah ini disebabkan oleh adanya kabut es. Kabut es ini membuat tanaman umbi-umbian yang jadi bahan pangan utama masyarakat di Papua Tengah menjadi busuk.

"Gitu kok dibilang krisis pangan, kelaparan gak boleh," urai Muhadjir.

Muhadjir membeberkan dirinya sempat menelepon Sekretaris Daerah untuk menanyakan kondisi di lapangan.

"Sekdanya tak telepon. Gimana sih Pak, sampenyan kok bisa punya pernyataan bahwa itu bukan karena kelaparan tapi karena diare. 'Disuruhe, Pak Menko'.," terang Muhadjir.

"Ini mentolo gitu lho. Ketika rakyat sedang meregang nyawa, kita masih ingin cari-cari, khawatir kalau nanti tidak berprestasi," pungkas Muhadjir. (Cahyo/Yogyakarta)

Baca Juga

Seperempat Miliar Orang Hadapi Tingkat Kelaparan Akut

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ganjar Pranowo Dianggap tidak Punya Gagasan, Begini Kata FX Rudy
Indonesia
Ganjar Pranowo Dianggap tidak Punya Gagasan, Begini Kata FX Rudy

"Gagasan dikeluarkan ketika mereka direkomendasi, kan belum direkomendasi, jadi belum membuat gagasan. Itu sama ketika Presiden Jokowi dapat rekomendasi partai," kata Rudy,

Luhut Buka Suara soal Kecelakaan di Proyek Kereta Cepat
Indonesia
Luhut Buka Suara soal Kecelakaan di Proyek Kereta Cepat

Luhut memastikan insiden tersebut tidak akan membuat proyek kereta cepat molor.

Presiden Jokowi Tandatangani Keppres Larangan Jual Rokok Batangan
Indonesia
Presiden Jokowi Tandatangani Keppres Larangan Jual Rokok Batangan

Presiden memutuskan pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi. Ditambah dengan pelarangan penjualan rokok batangan, pengawasan iklan, promosi, sponsorship produk tembakau di media penyiaran, dan lain-lain.

Sumber Dentuman Keras Bikin Heboh Warga Gambir Akhirnya Terungkap
Indonesia
Sumber Dentuman Keras Bikin Heboh Warga Gambir Akhirnya Terungkap

Warga di sekitar kawasan Gambir, Jakarta Pusat, dihebohkan dengan suara dentuman dahsyat, Jumat (6/1).

[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Pecat 6 Menteri
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Pecat 6 Menteri

Artikel sedikit membahas mengenai adanya isu akan adanya reshuffle kabinet lagi, namun Jokowi enggan membicarakannya lebih jauh.

Novel Baswedan Ungkap Pegawai KPK Lakukan Tindakan Asusila ke Istri Tahanan
Indonesia
Novel Baswedan Ungkap Pegawai KPK Lakukan Tindakan Asusila ke Istri Tahanan

Setelah kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang tejadi di rumah tahanan (Rutan) KPK. Kini, muncul kabar adanya tindakan asusila yang dilakukan pegawai KPK terhadap istri dari tahanan kasus korupsi.

Hakim Beberkan Peran Besar Kuat Ma'ruf hingga Divonis 15 Tahun Penjara
Indonesia
Hakim Beberkan Peran Besar Kuat Ma'ruf hingga Divonis 15 Tahun Penjara

Hakim mengungkap bahwa Kuat Ma'ruf sengaja menutup jalan keluar Brigadir J.

Jelang Pemilu 2024, Demokrat Janji Gaji ASN dan TNI-Polri Naik Tiap Tahun
Indonesia
Jelang Pemilu 2024, Demokrat Janji Gaji ASN dan TNI-Polri Naik Tiap Tahun

Partai Demokrat menebar janji politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Partai berlambang mercy ini ingin gaji ASN, Nakes, TNI-Polri, Perangkat Desa, pensiunan dinaikkan tiap tahun.

Bawaslu Tak Permasalahkan Pendaftaran Capres-Cawapres Dipercepat Asal Tidak Langgar UU
Indonesia
Bawaslu Tak Permasalahkan Pendaftaran Capres-Cawapres Dipercepat Asal Tidak Langgar UU

Menurutnya, hal itu tidak menjadi persoalan, asalkan tidak melanggar aturan Undang-Undang (UU).

Anies Yakin Pemilu 2024 Jadi Ajang Adu Gagasan
Indonesia
Anies Yakin Pemilu 2024 Jadi Ajang Adu Gagasan

Anies Baswedan optimistis Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dapat menjadi ajang dalam mengadu gagasan dan program kerja demi Indonesia Maju.