Menko PMK: Setiap Libur Panjang Diiringi Kenaikan Kasus, Kadang Sangat Ekstrem Menko PMK Muhadjir Effendy. ANTARA/HO-Kemenko PMK

Merahputih.com - Jelang libur Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), pemerintah akan menetapkan kebijakan PPKM Level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan ini menuai atensi masyarakat yang mempertanyakan penerapannya di tengah kondisi COVID-19 Indonesia yang sudah melandai.

Baca Juga:

Penerapan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ganjar: Perayaan Natal Diadakan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, kebijakan PPKM Level 3 tersebut bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Nataru. Untuk mempertahankan tren COVID-19 yang sudah sangat baik tersebut, maka pengetatan libur Nataru harus dilakukan.

"Berdasarkan pengalaman, diyakini bahwa setiap ada libur panjang pasti akan diiringi dengan kenaikan kasus, bahkan kadang sangat ekstrem," jelasnya dalam keterangan pers, Minggu (21/11).

Ia memaparkan, pemerintah telah memiliki modal lebih baik dalam menangani libur Nataru tahun ini ketimbang tahun lalu.

Seperti capaian vaksinasi tahap pertama yang sudah 60 persen, angka kasus COVID-19 yang semakin landai, dan fatality rate yang semakin rendah.

"Kita tidak boleh sembrono, tidak boleh jemawa. Karena itu kita akan lebih hati-hati," tuturnya.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah tidak akan melakukan penyekatan di masa libur Nataru. Kebijakan lalu lintas masyarakat, kata dia, akan diatur lebih tertib dan ketat.

Baca Juga:

Pengusaha Keberatan dengan Aturan PPKM Level 3 saat Libur Nataru

Seperti pengecekan kesehatan yang lebih ketat mencakup status vaksinasi, negatif COVID-19, serta penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Setiap destinasi yang kemungkinan dituju masyarakat juga akan dipantau ketat oleh aparat terkait.

Meskipun demikian, Muhadjir tetap mengingatkan agar masyarakat tidak berpergian selama libur Nataru apabila tidak ada kepentingan mendesak.

"Seyogianya kalau tidak ada urusan yang primer, urusan mendesak, sebaiknya hindari untuk berpergian pada libur Nataru ini," imbaunya.

Sebagai informasi, dalam kebijakan PPKM Level 3 untuk libur Nataru akan lebih diintensifkan untuk mencegah kegiatan yang menyebabkan kerumunan banyak orang, seperti pawai, festival, dan arak-arakan di tahun baru.

Baca Juga:

Wapres Ma'ruf Buka-bukaan Alasan Geser Libur Maulid Nabi

Kemudian, untuk kegiatan ibadah Natal akan dibatasi sesuai dengan kebijakan PPKM Level 3.

Selain itu, dalam kebijakan PPKM Level 3 ini, sebagai upaya untuk mencegah munculnya gelombang kepergian orang di masa libur, pemerintah juga telah melarang pengambilan cuti akhir tahun bagi ASN, TNI/Polri, Karyawan BUMN, dan karyawan swasta. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Marak Investasi Bodong, Polisi Jangan Hanya Tunggu Aduan
Indonesia
Marak Investasi Bodong, Polisi Jangan Hanya Tunggu Aduan

Kasus investasi bodong sudah sering dilaporkan. Namun nyatanya praktik penipuan semacam ini masih beredar di masyarakat.

Anggota DPR Semprot Mendag karena Minyak Goreng Langka
Indonesia
Anggota DPR Semprot Mendag karena Minyak Goreng Langka

"Yang kedua tentu kami memyampaikan salam atas nama masyarakat kami, khususnya di dapil pak terima kasih banyak karena pak menteri sudah melengkapi penderitaan rakyat, pak," kata Mufti.

Anies Kembali Rekrut Nakes COVID-19, Gaji Rp 5 Juta Per Bulan
Indonesia
Anies Kembali Rekrut Nakes COVID-19, Gaji Rp 5 Juta Per Bulan

Penempatan Tenaga Kesehatan Profesional dalam rangka pengendalian COVID-19 adalah Dinas Kesehatan dan jejaringnya di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sempat Terhambat karena Banjir, Jalur KA Argopuro-Banyuwangi Kota Kembali Normal
Indonesia
Sempat Terhambat karena Banjir, Jalur KA Argopuro-Banyuwangi Kota Kembali Normal

Banjir yang menggenangi wilayah Banyuwangi membuat rel di daerah itu ikut terendam. Tepatnya di petak jalan antara Argopuro-Banyuwangi Kota.

3 Bulan Jelang Tutup Tahun, Pendapatan Negara Baru 77,7 Persen
Indonesia
3 Bulan Jelang Tutup Tahun, Pendapatan Negara Baru 77,7 Persen

Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada September 2021 meningkat delapan persen jika dibandingkan dengan September 2020 (year-on-year/yoy) menjadi Rp 7.287,3 triliun, dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,9 persen (yoy).

Pimpinan KPK Sebut Pernyataan Arteria Dahlan Bertentangan dengan UU
Indonesia
Pimpinan KPK Sebut Pernyataan Arteria Dahlan Bertentangan dengan UU

Pernyataan Arteria Dahlan disebut bertentangan dengan Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

KPK Panggil 7 Saksi Dalami Kasus TPPU Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Panggil 7 Saksi Dalami Kasus TPPU Rahmat Effendi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu memanggil sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE).

Pelat Nomor Kendaraan akan Diganti Putih, Ternyata Ini Alasannya
Indonesia
Pelat Nomor Kendaraan akan Diganti Putih, Ternyata Ini Alasannya

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berencana untuk mengubah warna dasar pelat nomor kendaraan dari hitam ke putih.

Kemenlu Tegaskan Kedubes Jepang Tak Pernah Keluarkan Peringatan Ancaman Teror
Indonesia
Firli Bahuri Pastikan Kepala Daerah yang Kena OTT Bupati Penajam Paser Utara
Indonesia
Firli Bahuri Pastikan Kepala Daerah yang Kena OTT Bupati Penajam Paser Utara

KPK terus bekerja hingga Indonesia terbebas dari belenggu korupsi