Menko Perekonomian Jelaskan Alasan Kenaikan Iuran BPJS Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan alasan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan naik yang akan dimulai Juli 2020.

Menurut Ketua Umum Golkar ini, kenaikan iuran ditujukan untuk menjaga keberlanjutan operasional lembaga tersebut.

Baca Juga:

Naikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai Pusing Anggaran Negara Tekor Karena Corona

"Tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan. Untuk itu, ada iuran yang disubsidi pemerintah, nah ini tetap yang diberikan subsidi. Untuk yang lain tentu diharapkan jadi iuran yang bisa menjalankan keberlanjutan operasi BPJS Kesehatan,” ujar dia dalam konfrensi pers virtual, Rabu (13/5).

Menko Perekonomian jelaskan alasan kenaikan iuran BPJS
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: antaranews)

Menurut Airlangga, terdapat dua kelompok peserta BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan itu selalu ada dua, ada kelompok masyarakat yang disubsidi, dan ada yang membayar iuran, dipotong untuk iuran, tetapi terhadap keseluruhan operasionalisasi BPJS, dirasakan diperlukan subsidi pemerintah,” ujar dia.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sendiri berlaku untuk Kelas I dan II. Kenaikannya hampir 2 kali lipat dan berlaku mulai 1 Juli 2020.

Airlangga menjelaskan, iuran untuk Kelas I dan II memang merupakan iuran yang tidak disubsidi pemerintah. Iuran Kelas I dan II memang ditujukan untuk menjaga keuangan BPJS Kesehatan.

Sedangkan untuk kelas III baru akan naik tahun 2021. Menurutnya untuk kelas ini pemerintah masih memberikan subsidi.

"Ada iuran yang disubsidi pemerintah nah ini yang tetap diberikan subsidi. Sedangkan yang lain menjadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan keberlanjutan dari pada operasi BPJS Kesehatan," terangnya.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sendiri tertuang dalam keputusan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berikut ini kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 34 sebagaimana dikutip, Rabu (13/5/2020):

Baca Juga:

Naikan Iuran BPJS, Jokowi Dinilai Tidak Memiliki Empati Kepada Rakyat

Iuran Kelas I yaitu sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta

Iuran Kelas II yaitu sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta. Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp 25.500, tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35 ribu.(Knu)

Baca Juga:

Ribuan Pelanggar PSBB di Jakarta Didominasi Pengendara Motor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kepolisian Jaga Ketat Demo Mahasiswa Papua Depan Kemendagri
Indonesia
Kepolisian Jaga Ketat Demo Mahasiswa Papua Depan Kemendagri

Masyarakat Papua juga memegang puluhan poster lainya yang bertuliskan berbagai tuntutan.

Kontak dengan Facundo Contin, Maradona Jalani Tes Usap COVID-19
Indonesia
Kontak dengan Facundo Contin, Maradona Jalani Tes Usap COVID-19

Legenda sepak bola Argentina Diego Maradona positif terpapar COVID-19 setelah kontak dengan Facundo Contin yang sebelumnya dinyatakan terjangkit.

Ahmad Riza: DKI Sudah Lakukan Mini Lockdown Sejak Awal Pandemi Corona
Indonesia
Ahmad Riza: DKI Sudah Lakukan Mini Lockdown Sejak Awal Pandemi Corona

"Perlu juga kami sampaikan sejak awal, kami juga sudah melakukan mini lockdown dengan istilah lain. Ada istilah psbl jadi berskala kampung," kata Riza

Kasus Fetish Jarik Buktikan RUU PKS Mendesak Disahkan
Indonesia
Kasus Fetish Jarik Buktikan RUU PKS Mendesak Disahkan

Kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini, termasuk kasus fetish jarik, memperkuat pentingnya pemerintah dan DPR segera menyelesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Seluruh Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim Mendadak Dites Urine, Ini Hasilnya
Indonesia
Seluruh Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim Mendadak Dites Urine, Ini Hasilnya

Ditresnarkoba Polda Jawa Timur menggelar tes urine mendadak bagi anggota Kepolisian yang tengah berdinas.

Jenguk Demonstran, Anggota DPR Adian Napitupulu Sambangi Polda Metro Jaya
Indonesia
Jenguk Demonstran, Anggota DPR Adian Napitupulu Sambangi Polda Metro Jaya

Ratusan orang terkait demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10) kemarin.

Jemput Lansia Bisa Percepat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Jemput Lansia Bisa Percepat Vaksinasi COVID-19

Pemerintah mencatat, jumlah penerima vaksin COVID-19 bertambah sebanyak 216.216 orang sehingga total menjadi 10.261.791 orang penduduk Indonesia.

Gara-gara Langgar Prokes, Enam Turis Bali Apes Didenda Rp1 Juta
Indonesia
Gara-gara Langgar Prokes, Enam Turis Bali Apes Didenda Rp1 Juta

Enam orang warga negara asing (WNA) di Bali didenda sebesar Rp1 juta karena melanggar protokol kesehatan.

Keluarga Korban Minta KRI Nanggala 402 Diangkat dari Kedalaman 838 Meter
Indonesia
Keluarga Korban Minta KRI Nanggala 402 Diangkat dari Kedalaman 838 Meter

TNI Angkatan Laut berencana untuk mengangkat KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan laut utara Bali.

Update COVID-19 Selasa (6/10): 311.176 Positif, 236.437 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (6/10): 311.176 Positif, 236.437 Sembuh

Pada periode 5 - 6 Oktober 2020, ada penambahan 121 pasien COVID-19 yang tutup usia