Menko Mahfud Pastikan Tak Ada Pembahasan Perppu KPK di Hari Antikorupsi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyatakan hingga kini tak ada pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Nggak ada pembahasan Perppu, ini hari antikorupsi," kata Mahfud usai menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Baca Juga

Jokowi Ogah Teken Perppu KPK karena Alasan Sopan Santun

Menurut Mahfud, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menentukan apakah akan menerbitkan Perppu KPK atau tidak. Pasalnya, kata Mahfud, Presiden Jokowi masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil yang menamai diri sebagai Tim Advokasi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan tiga diantaranya merupakan pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif dan Saut Situmorang.

Menko Polhukam Mahfud MD (depan) saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (27/11/2019). ANTARA/Syaiful Hakim
Menko Polhukam Mahfud MD (depan) saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (27/11/2019). ANTARA/Syaiful Hakim

Wakil ketua KPK Laode M Syarif menilai materi formil UU KPK hasil revisi masih banyak kesalahan. Atas dasar ini sebagai warga negara dan pimpinan KPK memberanikan diri menggugat UU KPK hasil revisi ke MK.

"Memang di dalam dokumen kami itu menjelaskan beberapa kaitan antara uji formilnya itu dengan beberapa isi yang ada di dalam UU KPK yang baru. Oleh karena itu maka yang kami minta adalah karena proses formilnya tidak sesuai dengan aturan UU dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kami bisa jelaskan yang akhirnya banyak ada kesalahan di materil," ucap Laode di Gedung MK, Jakarta, Rabu (20/11).

Baca Juga

Belum Terbitnya Perppu KPK Dianggap Kemunduran Demokrasi

Laode menyebut, proses UU KPK hasil revisi tidak sesuai dengan UU yang berlaku. Sehingga hal ini diyakini melanggar hukum.

"Tetapi tujuan utama pengujian ini kami mengacu pada untuk menguji formilnya dulu. Karena kami melihat bahwa proses pembentukan UU revisi KPK tidak sesuai dengan syarat-syarat pembentukan UU," tandasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Disdik DKI Buka Jalur Baru PPDB
Indonesia
Disdik DKI Buka Jalur Baru PPDB

Jalur baru PPDB ini untuk mengakomodir siswa yang tinggal dekat satu RW dengan sekolah.

Jakarta Kembali PSBB, KSP: Silakan tapi Harus Ada Keseimbangan
Indonesia
Jakarta Kembali PSBB, KSP: Silakan tapi Harus Ada Keseimbangan

"Jadi seperti arahan presiden, gubernur silakan mengambil tindakan sesuai data dan fakta di lapangan. Apakah harus direm," ungkap Donny.

Rupiah Anjlok ke Rp 15 Ribu per Dolar AS
Indonesia
Rupiah Anjlok ke Rp 15 Ribu per Dolar AS

Pada pukul 09.53 WIB, rupiah bergerak melemah 82 poin atau 0,55 persen menjadi Rp15.015 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.933 per dolar AS.

Presiden Jokowi dan Anak Buahnya tidak Adakan Open House Lebaran
Indonesia
Presiden Jokowi dan Anak Buahnya tidak Adakan Open House Lebaran

"Ini bagian dari konsistensi pemerintah untuk menerapkan physical distancing di semua aktifitas," tuturnya

Pimpinan KPK Ungkap Alasan Struktur Organisasi Jadi Gemuk
Indonesia
Pimpinan KPK Ungkap Alasan Struktur Organisasi Jadi Gemuk

"KPK kini mengembangkan pemberantasan korupsi dengan 3 metode, yaitu pertama, penindakan; kedua, pencegahan; dan ketiga, pendidikan sosialisasi dan kampanye," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Kasus Bansos, KPK Garap Staf PT. Tiga Pilar Agro Utama
Indonesia
Kasus Bansos, KPK Garap Staf PT. Tiga Pilar Agro Utama

Dalam pemeriksaan itu, penyidik mencecar Nuzulia seputar proses dan pelaksanaan pengadaan paket bansos

Ketua MPR Sebut Upaya Pelonggaran PSBB Harus Sesuai Kesepakatan Pemerintah Pusat dan Daerah
Indonesia
Ketua MPR Sebut Upaya Pelonggaran PSBB Harus Sesuai Kesepakatan Pemerintah Pusat dan Daerah

Bambang meminta agar tidak ada tumpang tindih kebijakan terkait penanganan COVID-19 di pusat dan daerah.

Kartu Pra Kerja Resmi Diluncurkan, Penerima Bisa Dapat Dana hingga Rp 7 Juta
Indonesia
Kartu Pra Kerja Resmi Diluncurkan, Penerima Bisa Dapat Dana hingga Rp 7 Juta

Pemerintah juga akan memberikan dana sebesar Rp500 ribu per orang

Bintang Emon Dibully Buzzer, Pengamat Minta Jokowi Turun Tangan
Indonesia
Bintang Emon Dibully Buzzer, Pengamat Minta Jokowi Turun Tangan

Stanislaus meminta kepada pemerintah untuk segera menindak para buzzer tersebut dan menyarankan agar Bintang Emon melaporkan para akun tersebut.