Menko Airlangga Sebut Forum P20 Harus Mampu Selesaikan Tantangan Geopolitik Global Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Pembahasan multilateral platform seperti G20, PBB, WTO, harus relevan dengan situasi saat ini dan memastikan stabilitas internasional. Oleh karena itu, pertemuan Parliament 20 (P20) diharapkan dapat menyelesaikan masalah geopolitik.

Forum G20 sendiri merupakan forum yang terbentuk dari krisis ekonomi tahun 1998 dan saat ini mewakili 85 persen PDB global dan 75 persen perdagangan dunia. Di tengah krisis multidimensi dengan posisi negara yang sangat terfragmentasi saat ini, G20 harus tetap memiliki peran yang kuat dan tidak boleh redup.

Baca Juga:

Jelang P20 di Jakarta, Kapolda Metro Tak Ingin Tragedi Kanjuruhan Terulang

"Sebagian besar konteks dalam concrete deliverables yang dibahas pada pertemuan-pertemuan working group dan engagement group telah disepakati. Satu-satunya masalah yang masih ada adalah geopolitik," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia akan terus membangun infrastruktur digital karena cross border dari payment membutuhkan dukungan infrastruktur digital yang mumpuni.

"Indonesia juga mendapatkan apresiasi dari FAO dan berbagai lembaga internasional karena salah satu keberhasilan ekosistem Indonesia di sektor pangan salah satunya karena pembiayaan yang murah. Beberapa negara ingin mereplikasi program tersebut, termasuk juga mendapatkan perhatian dari World Bank," paparnya.

Ia pun menekankan, krisis global yang sedang terjadi harus diatasi bersama-sama dengan semangat solidaritas agar tidak menimbulkan ego yang akan mempersulit negara-negara di dunia untuk bertahan.

"Seperti, tantangan keamanan, ekonomi, dan lingkungan ini telah menunda upaya kita untuk mempercepat pemulihan," tegas Airlangga.

Baca Juga:

BPOM Awasi Peredaran Pangan di Sekitar Lokasi KTT G20

Terkait tantangan yang muncul akibat perubahan iklim, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia mementingkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Indonesia telah melakukan transisi energi dengan berbagai upaya mulai dari co-firing PLTU dengan blue ammonia, carbon capture dan storage, serta financial model untuk untuk PLTU yang tidak efisien. Hal tersebut juga terkait dengan target untuk mencapai net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

"Transisi energi harus berkeadilan, berkelanjutan, dan afordable bagi masyarakat," tegas Airlangga.

Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa Indonesia mendesak negara-negara maju untuk memenuhi janji mereka untuk menyediakan pendanaan untuk penanganan perubahan iklim sebesar USD100 miliar kepada negara-negara berkembang.

Menyoal kondisi perekonomian nasional saat ini, Airlangga juga menjelaskan bahwa kinerja ekonomi Indonesia hingga saat ini baik dan mampu tumbuh 5,44 persen pada Q2 tahun 2022.

"Indonesia optimis karena memiliki modalitas ekonomi yang sembari melanjutkan reformasi struktural yang ada. Kinerja perdagangan Indonesia juga bertahan di rekor tinggi selama dua puluh delapan bulan berturut-turut, mencapai USD24,8 miliar," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

Menteri Luhut Sebut Persiapan KTT G20 di Bali Sudah Paten

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Tak Bisa Pastikan Kehadiran Vladimir Putin dan Zelenskyy di KTT G20
Indonesia
Jokowi Tak Bisa Pastikan Kehadiran Vladimir Putin dan Zelenskyy di KTT G20

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Indonesia siap menerima para tamu.

Penyebar Hoaks Ijazah Palsu Jokowi Dijerat Pasal Berlapis
Indonesia
Penyebar Hoaks Ijazah Palsu Jokowi Dijerat Pasal Berlapis

Dittipidsiber Bareskrim Polri menetapkan BTM dan SNR sebagai tersangka penistaan agama dan ujaran kebencian.

Minyak Goreng Langka, Praktik 'Beli Bersyarat' Merajalela di Yogyakarta
Indonesia
Minyak Goreng Langka, Praktik 'Beli Bersyarat' Merajalela di Yogyakarta

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapatkan laporan maraknya praktik pembelian bersyarat (tying) dalam penjualan minyak goreng di sejumlah pasar tradisional, modern dan ritel di wilayah DIY.

KPU Jabar Temukan Anggota TNI Dicatut Jadi Anggota Partai
Indonesia
KPU Jabar Temukan Anggota TNI Dicatut Jadi Anggota Partai

"Seperti kasus di Kota Cimahi, ada anggota TNI yang namanya ternyata masuk (dicatut) anggota partai, padahal ternyata bukan anggota parpol. Itu nanti kalau tidak dihapus mereka bisa kena sanksi," ujarnya.

Pakar Gunung Api ITB Jelaskan Tiga Sebab Erupsi Gunung Semeru
Indonesia
Pakar Gunung Api ITB Jelaskan Tiga Sebab Erupsi Gunung Semeru

Meskipun isi dapur magmanya sedikit yang bisa dilihat dari aktivitas kegempaan, Semeru tetap bisa erupsi

4 Pelaku Perampokan Toko Emas di Kawasan Mal BSD Ditangkap
Indonesia
4 Pelaku Perampokan Toko Emas di Kawasan Mal BSD Ditangkap

Setelah lama buron, komplotan perampok toko emas di BSD Serpong, Tangerang Selatan akhirnya ditangkap, Jumat (16/9).

Kisruh Desa Wadas, Fahri Hamzah Sentil Anggota DPR RI
Indonesia
Kisruh Desa Wadas, Fahri Hamzah Sentil Anggota DPR RI

"Anggota @DPR_RI dapil Wadas mana ndasmu?" cuit Fahri Hamzah lewat akun twitter pribadinya yang diunggah Kamis (10/2).

UMK Solo Cuma Naik 1 Persen, Gibran: Cukup Oke Dibandingkan Kota Lain
Indonesia
UMK Solo Cuma Naik 1 Persen, Gibran: Cukup Oke Dibandingkan Kota Lain

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, akhirnya memutuskan Upah Minimum Kota (UMK) Solo tahun 2022 naik Rp 21.000. Dengan demikian, UMK Solo naik 1 persen dari Rp 2.013.810 menjadi Rp 2.034.810.

Pemerintah Diminta tak Kaku soal Aturan Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi
Indonesia
Pemerintah Diminta tak Kaku soal Aturan Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi

"Pemerintah harus buat alternatif, jangan kaku, pemerintah harus punya solusi lain," ujar Rudi dalam keterangan pers kepada wartawan, Rabu (29/6).

Rizal Ramli Beberkan Solusi Atasi Masalah Utang RI
Indonesia
Rizal Ramli Beberkan Solusi Atasi Masalah Utang RI

Sejumlah analis menyebut subsidi bahan bakar minyak (BBM) hanya membakar APBN. Ekonom senior Rizal Ramli tak sepakat dengan pendapat tersebut. Menurutnya, ada hal lebih parah dalam membakar anggaran negara.