Menko Airlangga Klaim Omnibus Law Untungkan Buruh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) menguntungkan para buruh.

Ia menjelaskan jika buruh kena PHK akan mendapat jaminan kehilangan pekerjaan di samping jaminan yang sudah ada, yakni kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Baca Juga

Omnibus Law Dinilai Berpotensi Picu PHK Massal Jutaan Tenaga Kerja

"Kami sudah bertemu dengan semua pemimpin buruh dan mereka setuju dengan program Omnibus Law. Pemerintah sangat memperhatikan aspirasi buruh dan karenanya suara mereka kami dengar" ujarnya di Jakarta, Selasa (18/2)

RUU Cipta Kerja yang terdiri atas 15 bab dan 174 pasal, demikian Airlangga, tidak membatalkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berbicara kepada wartawan usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (21/10/2019). ANTARA/Hanni Sofia/aa. (ANTARA/Hanni Sofia)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: ANTARA/Hanni Sofia/aa

Yang diubah hanya sejumlah pasal. Upah tidak diturunkan dan tetap menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah dalam menghitung kenaikan serta formula khusus untuk industri padat karya. Buruh yang terkena PHK memang tidak mendapatkan pesangon 27 kali gaji, melainkan 17 kali gaji.

Namun, demikian Airlangga, ada tambahan benefit, di antaranya, jaminan kehilangan pekerjaan. Para pekerja juga mendapatkan penghargaan lima kali upah yang disesuaikan dengan masa kerja. Manfaat yang diterima pekerja tidak berkurang, melainkan hanya diubah.

Ia mengatakan, para buruh tidak perlu khawatir atas tenaga kerja asing (TKA), karena TKA hanya untuk tenaga ahli yang memiliki kompetensi khusus, bukan kategori buruh. Tukang gali, tukang batu, tukang kayu, walaupun membutuhkan keahlian, tidak termasuk TKA yang dibolehkan.

Baca Juga

KSPI Anggap Omnibus Law 'Bunuh' Buruh Demi Untungkan Investor

Selama ini, banyak investasi asing mengalami kendala di Indonesia karena ketidakjelasan aturan TKA. Sebuah investasi terpaksa tertunda dan bahkan ditangguhkan karena tenaga ahli tidak bisa masuk ke Indonesia akibat berbagai persyaratan yang rumit.

"Ini yang akan diubah dalam RUU Cipta Kerja," kata dia.

Dalam RUU Cipta Kerja, pekerja kontrak diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap. Mereka mendapatkan upah, jaminan sosial, perlindungan K3, dan kompensasi pengakhiran hubungan kerja, sama dengan pekerja tetap.

Saat ini, Indonesia didera “hiperregulasi”. Ada 8.470 peraturan pusat, 14.758 peraturan menteri, 4.317 peraturan LPNK, dan 15.966 peraturan daerah.

"Total ada 43.511 peraturan. Presiden punya kewenangan dalam melakukan harmonisasi peraturan ini," kata Airlangga.

Namun, untuk mengubah sebuah UU, pemerintah harus ke DPR. Itulah sebabnya, pemerintah mengajukan RUU Perpajakan, RUU Cipta Kerja, dan RUU Ibu Kota Baru.

Transformasi struktural ekonomi Indonesia dibutuhkan untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi 5,7-6% dan membuka lapangan kerja bagi 7 juta penganggur terbuka, 2,2 juta angkatan kerja baru, 8,1 juta setengah penganggur, dan 28,4 juta pekerja paruh waktu.

Baca Juga

Terlalu Kritis, Kantor KASBI Dikepung Massa Pro-Omnibus Law

Daya saing Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan sesama negara ASEAN. Kondisi ini disebabkan oleh faktor korupsi, inefesiensi birokrasi, akses pendanaan, infrastruktur, kepastian kebijakan, kenaikan upah, dan sebagainya.

Di mata pengusaha Jepang, tingkat produktivitas Indonesia berada di peringkat ketujuh. Kalah dari Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, dan Malaysia.

"Perusahaan yang hendak relokasi dari RRT memilih Vietnam dan Thailand," ujar Airlangga. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Moeldoko Tegaskan Vaksinasi Berbayar Tak Gantikan Vaksin Rakyat
Indonesia
Moeldoko Tegaskan Vaksinasi Berbayar Tak Gantikan Vaksin Rakyat

Moeldoko memastikan pemerintah tetap dengan komitmennya memberikan vaksin COVID-19 gratis

Kejagung Naikkan Status Dugaan Korupsi LNG Pertamina ke Penyidikan
Indonesia
Kejagung Naikkan Status Dugaan Korupsi LNG Pertamina ke Penyidikan

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah menaikkan kasus dugaan indikasi fraud dan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan pengelolaan LNG Portofolio di PT Pertamina ke tahap penyidikan.

Antisipasi Kepadatan Arus Balik Libur Panjang, Jasa Marga Siapkan Rekayasa Lalin
Indonesia
Antisipasi Kepadatan Arus Balik Libur Panjang, Jasa Marga Siapkan Rekayasa Lalin

Beberapa rekayasa lalu lintas juga sudah disipkan sebagai mitigasi penanganan membludaknya kendaraan saat puncak arus balik

SBY Sebut Indonesia Punya Tiga Tantangan di Tahun 2021
Indonesia
SBY Sebut Indonesia Punya Tiga Tantangan di Tahun 2021

SBY menuturkan, terdapat tiga tantangan utama bangsa Indonesia pada 2021

Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp25,7 Miliar dari Eksportir Benur
Indonesia
Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp25,7 Miliar dari Eksportir Benur

Suap itu diterima oleh Edhy Prabowo dari para eksportir benur

Enam Ribu Orang Jalani Vaksinasi di Sejumlah Stasiun KRL
Indonesia
Enam Ribu Orang Jalani Vaksinasi di Sejumlah Stasiun KRL

“Hingga hari ini, tercatat hampir 6 ribu orang sudah divaksin,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/8).

[HOAKS atau FAKTA] Syekh Ali Jaber Meninggal Dunia Akibat Divaksin Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Syekh Ali Jaber Meninggal Dunia Akibat Divaksin Corona

Di bagian thumbnail video itu, terdapat foto Syekh Ali Jaber, ikon tanda panah yang mengarah ke foto kemasan uji klinis vaksin Sinovac

Golkar Sebut PSI Bohongi Rakyat dan Lecehkan DPRD DKI
Indonesia
Golkar Sebut PSI Bohongi Rakyat dan Lecehkan DPRD DKI

"Yang tidak wajar adalah yang dilakukan oleh PSI, menipu publik dan melecehkan Institusi DPRD," terang Baco

Sekjen Gerindra: Insyaallah Prabowo Maju Pilpres 2024
Indonesia
Sekjen Gerindra: Insyaallah Prabowo Maju Pilpres 2024

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Gerindra Sulawesi Selatan pada Sabtu (9/10).

Data Pandora Papers Muncul ke Publik, PKS: Membuka Perilaku Konglomerat dan Pejabat
Indonesia
Data Pandora Papers Muncul ke Publik, PKS: Membuka Perilaku Konglomerat dan Pejabat

Rasio pajak Indonesia tercatat lebih rendah dibanding dengan negara kawasan Asia Pasifik