Menkeu Terbitkan PMK Atur PPN 11 Persen Buat Rokok, Fintech Sampai Kripto Layanan Pajak. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah lalu menerapkan tarif PPN 11 persen yang dimulai 1 April 2022.

Paling tidak, ada 14 PMK terkait dengan PPN sebagai aturan turunan UU HPP diterbitkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang berisi ketentuan pajak terutama PPN dalam UU HPP

Baca Juga:

Alasan Pemerintah Naikkan PPN Jadi 11 Persen

Berikut 14 PMK yang mengatur soal barang serta besaran PPN yang ditetapkan Menkeu;

  1. PMK Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/ atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.
  2. PMK Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas PMK 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.
  3. PMK Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
  4. PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri.
  5. PMK Nomor 62/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu.
  6. PMK Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau.
  7. PMK Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.
  8. PMK Nomor 65/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas.
  9. PMK Nomor 66/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
  10. PMK Nomor 67/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi.
  11. PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
  12. PMK Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
  13. PMK Nomor 70/PMK.03/2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
  14. PMK Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Sebelumnya, Bank Dunia memperkirakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,7 persen sampai 1,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka menengah.

Dengan demikian, penerimaan tersebut akan menjembatani kesenjangan pajak di Tanah Air sekitar 12 persen sampai 20 persen.

"Ini cukup signifikan, meskipun masih akan ada kesenjangan pajak yang signifikan sekitar lima persen dari PDB, yang akan membutuhkan reformasi pajak tambahan," tulis Bank Dunia dalam Laporan Update Perekonomian Asia Timur dan Pasifik April 2022

Bank Dunia menjelaskan beberapa studi telah menggambarkan hubungan antara kedalaman sektor keuangan dan pemungutan pajak, termasuk bukti tingkat perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki keterbatasan finansial cenderung lebih terlibat dalam penggelapan dan penghindaran pajak.

Oleh karena itu, reformasi liberalisasi investasi dan reformasi sektor keuangan dapat memiliki efek berganda pada pengumpulan pajak jika dilengkapi dengan reformasi pajak.

Selain meningkatkan penerimaan pajak, Bank Dunia berharap UU HPP secara struktural dapat meningkatkan ruang fiskal untuk melakukan belanja negara yang lebih mendukung pertumbuhan dan kemiskinan. (Asp)

Baca Juga:

PPN Resmi Naik Jadi 11 Persen, KSP Bilang untuk Kurangi Ketimpangan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
SETARA Kecam Penganiayaan terhadap Ade Armando
Indonesia
SETARA Kecam Penganiayaan terhadap Ade Armando

Ketua SETARA Institute Hendardi mendesak kepolisian segera menindak para pelaku.

PSI Komentari Beredarnya Kaos 'Anies Presiden' di Acara Mudik Gratis
Indonesia
PSI Komentari Beredarnya Kaos 'Anies Presiden' di Acara Mudik Gratis

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyayangkan beredarnya kaos "Anies Baswedan Untuk Presiden" yang dipakai sejumlah peserta mudik gratis yang diadakan Pemprov DKI di terminal Pulo Gebang, Jakarta Timir, pada Rabu (27/4) kemarin.

AS Ancam Boikot G20, DPD: Absen Berarti tak Hormati Indonesia
Indonesia
AS Ancam Boikot G20, DPD: Absen Berarti tak Hormati Indonesia

"Bahwa sedang terdapat resistensi politik beberapa negara terhadap Rusia dan mengancam untuk absen dalam forum G20, itu tentu bisa dimaknai sebagai sikap yang tidak menghormati Indonesia sebagai Presidensi G20," sambung dia.

3 Warga Sipil Meninggal Ditembak Kelompok Bersenjata di Nduga Papua
Indonesia
3 Warga Sipil Meninggal Ditembak Kelompok Bersenjata di Nduga Papua

Tiga warga sipil, Sabtu (16/7), dilaporkan meninggal setelah kelompok bersenjata di Papua menembaki warga sipil di Nogolaid, Kabupaten Nduga, Papua.

 Duit Hasil Ekspor Bakal Lebih Lama Ngendap di Dalam Negeri
Indonesia
Duit Hasil Ekspor Bakal Lebih Lama Ngendap di Dalam Negeri

Selain menambah sektor usaha yang wajib memarkir DHE, pemerintah juga akan meninjau lebih jauh terkait besaran jumlah yang harus masuk dalam cadangan devisa.

Luhut Ketemu Elon Musk Bulan Depan Minta Kejelasan Investasi di Indonesia
Indonesia
Luhut Ketemu Elon Musk Bulan Depan Minta Kejelasan Investasi di Indonesia

Mantan Menko Polhukam itu ingin menagih kelanjutan investasi Tesla di Indonesia. Menurutnya, Tesla sebenarnya sudah masuk ke Indonesia. Namun, investasinya belum masuk.

Kapolri Dijadwalkan Resmikan Mapolda Papua di Jayapura
Indonesia
Kapolri Dijadwalkan Resmikan Mapolda Papua di Jayapura

Pembangunan Mako Polda Papua itu dilakukan di atas tanah seluas 4,2 hektare dari lahan yang disiapkan seluas 150 hektare.

Penumpang Mabuk Serang Pramugara, Turkish Airlines Terlambat Tiba di Bandara Soetta
Indonesia
Penumpang Mabuk Serang Pramugara, Turkish Airlines Terlambat Tiba di Bandara Soetta

Pesawat Turkish Airlines TK 56 sempat terlambat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten.

Puan Harap Menteri Manut Jokowi Terkait Bicara Penundaan Pemilu
Indonesia
Puan Harap Menteri Manut Jokowi Terkait Bicara Penundaan Pemilu

“Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini,” kata Puan

Induk Facebook Mau PHK Massal Ribuan Karyawannya
Indonesia
Induk Facebook Mau PHK Massal Ribuan Karyawannya

Meta, induk dari facebook dilaporkan akan melakukan PHK massal sejumlah karyawannya.