Menkeu Terbitkan PMK Atur PPN 11 Persen Buat Rokok, Fintech Sampai Kripto Layanan Pajak. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah lalu menerapkan tarif PPN 11 persen yang dimulai 1 April 2022.

Paling tidak, ada 14 PMK terkait dengan PPN sebagai aturan turunan UU HPP diterbitkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang berisi ketentuan pajak terutama PPN dalam UU HPP

Baca Juga:

Alasan Pemerintah Naikkan PPN Jadi 11 Persen

Berikut 14 PMK yang mengatur soal barang serta besaran PPN yang ditetapkan Menkeu;

  1. PMK Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/ atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.
  2. PMK Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas PMK 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.
  3. PMK Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
  4. PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri.
  5. PMK Nomor 62/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu.
  6. PMK Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau.
  7. PMK Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.
  8. PMK Nomor 65/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas.
  9. PMK Nomor 66/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
  10. PMK Nomor 67/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi.
  11. PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
  12. PMK Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
  13. PMK Nomor 70/PMK.03/2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
  14. PMK Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Sebelumnya, Bank Dunia memperkirakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,7 persen sampai 1,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka menengah.

Dengan demikian, penerimaan tersebut akan menjembatani kesenjangan pajak di Tanah Air sekitar 12 persen sampai 20 persen.

"Ini cukup signifikan, meskipun masih akan ada kesenjangan pajak yang signifikan sekitar lima persen dari PDB, yang akan membutuhkan reformasi pajak tambahan," tulis Bank Dunia dalam Laporan Update Perekonomian Asia Timur dan Pasifik April 2022

Bank Dunia menjelaskan beberapa studi telah menggambarkan hubungan antara kedalaman sektor keuangan dan pemungutan pajak, termasuk bukti tingkat perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki keterbatasan finansial cenderung lebih terlibat dalam penggelapan dan penghindaran pajak.

Oleh karena itu, reformasi liberalisasi investasi dan reformasi sektor keuangan dapat memiliki efek berganda pada pengumpulan pajak jika dilengkapi dengan reformasi pajak.

Selain meningkatkan penerimaan pajak, Bank Dunia berharap UU HPP secara struktural dapat meningkatkan ruang fiskal untuk melakukan belanja negara yang lebih mendukung pertumbuhan dan kemiskinan. (Asp)

Baca Juga:

PPN Resmi Naik Jadi 11 Persen, KSP Bilang untuk Kurangi Ketimpangan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiga Lokasi Karantina di DKI Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19
Indonesia
Survei Kepercayaan Publik Tempatkan KPK di Bawah Polri
Indonesia
Survei Kepercayaan Publik Tempatkan KPK di Bawah Polri

Lembaga Charta Politika Indonesia merilis survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga tinggi negara.

PPKM Diperpanjang di Tengah Kasus COVID-19 Turun Drastis
Indonesia
PPKM Diperpanjang di Tengah Kasus COVID-19 Turun Drastis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perpanjangan PPKM Level 3 dan 4 di Jawa-Bali hingga 6 September 2021.

PKS Sebut Bahas Amandemen UUD 1945 di Tengah Pandemi Dinilai tidak Etis
Indonesia
PKS Sebut Bahas Amandemen UUD 1945 di Tengah Pandemi Dinilai tidak Etis

Wacana membahas rencana Amandemen Konstitusi UUD 1945 tidaklah tepat. Sebab, kondisi saat ini rakyat sedang menghadapi duka dan kesusahan.

Pertemuan Menlu G20 di Bali Bahas Isu Stabilitas, Perdamaian, dan Pembangunan Dunia
Indonesia
Pertemuan Menlu G20 di Bali Bahas Isu Stabilitas, Perdamaian, dan Pembangunan Dunia

AS mengajak negara-negara G20 untuk menekan Rusia agar mendukung upaya PBB membuka kembali jalur laut yang terblokir karena konflik Ukraina.

Airlangga Presiden Bergema di Puncak HUT Golkar
Indonesia
Airlangga Presiden Bergema di Puncak HUT Golkar

Momen itu terjadi ketika Airlangga memaparkan capaian Partai Golkar pada Pilkada 2020 lalu, yakni meraih kemenangan 62 persen. Kemudian para kader kompak meneriakkan Airlangga Presiden, Presiden, Presiden.

Kejari Jayawijaya Minta Jokowi-Ma'ruf Telusuri Pejabat 'ABS'
Indonesia
Kejari Jayawijaya Minta Jokowi-Ma'ruf Telusuri Pejabat 'ABS'

Presiden Jokowi merupakan pemimpin berkarakter yang langsung mencarikan solusi

KPK Rotasi 76 Pegawai Agar Tak Alami Kejenuhan
Indonesia
KPK Rotasi 76 Pegawai Agar Tak Alami Kejenuhan

Atas pertimbangan yang masa jabatannya di posisi saat ini, itu lebih dari sepuluh tahun

6 Fokus Jokowi Hadapi Ketidakpastian Tahun 2022
Indonesia
6 Fokus Jokowi Hadapi Ketidakpastian Tahun 2022

APBN tahun 2022 disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 3 persen, nilai tukar Rp 14.350 per dolar Amerika.

450 Jemaah Haji Kloter Pertama Debarkasi Surabaya Jalani Skrining Kesehatan
Indonesia
450 Jemaah Haji Kloter Pertama Debarkasi Surabaya Jalani Skrining Kesehatan

Selepas dari bandara, jemaah haji diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, untuk menjalani skrining kesehatan dan tes COVID-19.