Menkeu era SBY Punya Cara Mudah Petakan 120 Juta Penduduk Rentan Miskin Ilustrasi: Warga antre mengambil Bantuan Sosial (Bansos) tunai di Kantor Pos Kota Bogor, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/pras. (ARIF FIRMANSYAH/ARIF FIRMANSYAH)

MerahPutih.com - Tersedia insentif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi kelompok masyarakat rentan demi mengurangi tekanan akibat gejolak pandemi COVID-19. Ekonom Senior Chatib Basri mempunyai cara sederhana sebagai masukan kepada pemerintah agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Menurut Chatib, target penerima bantuan 160 juta penduduk sebetulnya sudah dapat mencakup total warga miskin di Indonesia. Bekas Menteri Keuangan itu menjelaskan kelompok rentan di Indonesia atau biasa disebut expiring middle class adalah sebanyak 120 juta orang.

Baca Juga:

Orang Kaya dan Miskin Semakin Timpang

“Saya setuju fokus harus kepada vulnerable group. Kalau saya bicara 160 juta penduduk Indonesia itu 40 juta rumah tangga dengan hitungan bapak, ibu, dan dua anak,” kata Chatib, dalam diskusi Indonesia Macroeconomic Updates 2022 di Jakarta, Senin (4/4).

Namun, Chatib mengungkapkan pekerja rumah pemerintah sebetulnya menjamin jatah insentif pandemi itu jatuh tepat sasaran kepada 120 juta penduduk rentan. Apalagi, lanjut dia, cukup sulit untuk menentukan dan mendapatkan data terkait masyarakat yang benar-benar rentan mengingat banyak bansos yang sempat tersalurkan tidak sesuai target.

Ekonom Chatib Basri. (ANTARA News/Satyagraha)

Chatib menyarankan ada cara yang dapat diaplikasikan pemerintah untuk bisa mengetahui masyarakat yang benar-benar rentan, yakni membiarkan masyarakat tersebut untuk menunjukkan benar-benar rentan. “Jangan menargetkan orang miskin, but let them show themselves,” ujar Chatib.

Cara ini, lanjut dia, dapat dipelajari dari pelaksanaan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Prakerja. Menurut dia, dahulu orang rela antre sekitar 5-6 jam hanya demi uang Rp150 ribu dari pemerintah.

“Jadi mereka yang beneran miskin akan ngantre, dari situ akan didapatkan by name by address. Saya yakin orang punya enggak akan mau ngantri 5-6 jam,” ungkap Chatib.

Baca Juga:

Chatib Basri Ditunjuk Sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Mandiri

Kata Chatib, pelajaran serupa juga bisa diambil dari penerapan Kartu Prakerja, ketika orang tetap mengikuti program ini meski tahu ilmu yang didapat sama dengan menonton di YouTube menandakan masyarakat tersebut memang rentan. “Kalau katakan lah programnya sama di YouTube tapi dia tetap ikut, berarti dia butuh uangnya,” ujanya.

Atas dasar itu, Chatib meyakini data Program Kartu Prakerja dan BLT akan membantu pemerintah menentukan kelompok menengah yang benar-benar rentan. “Bisa diidentifikasi nanti by name by address. Ini bisa membantu pertanyaan kelompok kelas menengah mana yang desprate yang enggak sekadar ikut-ikutan,” tutup Menkeu era Presiden SBY itu. (Asp)

Baca Juga:

Pemerintah Klaim Perlindungan Sosial Selamatkan 5 Juta Orang dari Kemiskinan Baru

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nasib Jaringan Telekomunikasi di NTT Pasca Gempa Larantuka
Indonesia
Nasib Jaringan Telekomunikasi di NTT Pasca Gempa Larantuka

Kami melakukan langkah pemulihan terhadap infrastruktur telekomunikasi yang mengalami kendala

Polisi Ungkap Kasus Investasi Bodong di Bogor
Indonesia
Polisi Ungkap Kasus Investasi Bodong di Bogor

Polres Bogor, Polda Jawa Barat berhasil menangkap pria berinisial IR (32) yang merupakan tersangka kasus investasi bodong di sekitar kediamannya.

PSI Usul Pemprov DKI Biayai Kuliah Penyandang Disabilitas sampai S2
Indonesia
PSI Usul Pemprov DKI Biayai Kuliah Penyandang Disabilitas sampai S2

"Penyandang disabilitas harus dijamin pendidikannya hingga S2 dan diberikan kuota khusus untuk mendapatkan pendidikan level Magister. Jangan cuma sampai 12 tahun saja," kata Anthony.

[HOAKS atau FAKTA]: Labu Kuning yang Dikukus Ternyata Mampu Sembuhkan COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Labu Kuning yang Dikukus Ternyata Mampu Sembuhkan COVID-19

Beredar sebuah informasi melalui media sosial Whatsapp grup yang mengatakan bahwa memakan labu kuning kukus dapat menyembuhkan orang dari penyakit akibat COVID-19.

Ingat, Ini Sektor Yang Pegawainya Masih Bisa Ngantor di Jakarta
Indonesia
Ingat, Ini Sektor Yang Pegawainya Masih Bisa Ngantor di Jakarta

Sudah lebih dari ratusan tempat usaha diberikan sanksi oleh jajaran Pemprov DKI karena diduga tidak menaati PPKM Darurat.

Jelang Mudik Lebaran, Airlangga Klaim Imunitas Warga Indonesia Capai 90 Persen
Indonesia
Jelang Mudik Lebaran, Airlangga Klaim Imunitas Warga Indonesia Capai 90 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, capaian program vaksinasi dosis satu adalah 94,81 persen dan dosis dua mencapai 77,55 persen.

Wagub Minta Warga Jakarta Tak Keluar Negeri saat Libur Nataru
Indonesia
Wagub Minta Warga Jakarta Tak Keluar Negeri saat Libur Nataru

omentum libur Natal dan Tahun Baru 2021-2022 harus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terkait ancaman kenaikan COVID-19.

Pusako Pertanyakan Korupsi di Masa Pandemi Tidak Jadi Pemberat Vonis Juliari
Indonesia
Pusako Pertanyakan Korupsi di Masa Pandemi Tidak Jadi Pemberat Vonis Juliari

"Jika ingin membuat koruptor jera, terutama penyelenggara negara, maka sanksi pidananya harus tegas 20 tahun atau seumur hidup," tegas Feri.

PN Depok Lockdown Buntut 17 Pegawai Terkonfirmasi COVID-19
Indonesia
PN Depok Lockdown Buntut 17 Pegawai Terkonfirmasi COVID-19

Saat ini 17 orang terpapar tersebut telah melakukan isolasi mandiri

PPKM Darurat, Warga yang Berpergian ke Luar Kota Wajib Bawa Bukti Kartu Vaksin
Indonesia
PPKM Darurat, Warga yang Berpergian ke Luar Kota Wajib Bawa Bukti Kartu Vaksin

"Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I)," demikian isi dokumen tersebut.