Menkeu: Beras Shirataki, Daging Wagyu Kena PPN, Beras dan Daging Biasa Tidak Beras Bulog. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan memastikan tidak berencana memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako murah dan tidak akan dibahas dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Tetapi membenarkan jika bahwa sembako akan menjadi objek pajak.

"Poinnya adalah kita tidak memungut PPN sembako (murah), kita tidak memungut dan apakah dalam RUU KUP nanti apakah akan ada. Untuk yang itu tidak dipungut itu aja, clear, very clear di situ,” ujar Menkeu Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komis XI DPR RI di Jakarta, Senin (15/6).

Baca Juga:

Ketum Muhammadiyah: PPN Pendidikan Bertentangan dengan Konstitusi

Menkeu Sri Mulyani menegaskan, pemerintah hanya akan menyasar produk-produk premium yang juga termasuk dalam kategori sembako. Menkeu mencontohkan dengan Beras Shirataki atau Basmati hingga Daging Wagyu dan Kobe.

"Jadi kalau dilihat harganya (beras) Rp10 ribu per kilogram sampai Rp50 ribu per kilogram atau Rp200 ribu per kilogram, ini kan berarti bisa mengklaim sama-sama sembako,” ujar Sri Mulyani.

Selain itu dia mencontohkan, ada daging sapi Wagyu, Kobe, yang perkilony Rp3 juta atau Rp5 juta. Tapi, ada yang daging biasa yang dikonsumsi masyarakat sekilonya Rp90 ribu.

"Jadi kan bumi langit jadi dalam hal ini,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani melanjutkan, fenomena munculnya produk-produk yang very high end, namun tetap termasuk dalam sembako itulah yang pemerintah coba untuk seimbangkan.

"Justru pajak itu mencoba untuk meng-adress isu keadilan karena diversifikasi dari masyarakat kita sudah begitu sangat beragam,” tutur Sri Mulyani.

Ia menekankan, suatu barang tidak akan dapat dipungut pajak jika tidak menjadi objek, karenanya sembako akan masuk dalam objek pajak. Namun, pemerintah akan menerapkan skema multitarif, sehingga sembako yang biasa dikonsumsi masyarakat luas tidak akan dipungut pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

"Bisa dipajaki dengan dibebaskan pajaknya, DTP, bisa tarifnya dinolkan itu versus yang tarifnya lebih tinggi, makanya itu kita sampaikan dalam PPN multi-tarif. Jadi objeknya benar, kalau tidak menjadi obyek pajak no matter what, gak bisa dipajakin,” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut ia menyampaikan detail mengenai pungutan PPN akan dibahas secara benar dan komprehensif bersama DPR nantinya.

“Kita nanti akan membahas seizin pimpinan DPR, bahwa RUU itu dibahasnya secara benar baik dan komprehensif. Di dalam RUU KUP nanti akan kita sampaikan,” kata Sri Mulyani dikutipAntara. (*)

Baca Juga:

Alasan Pemerintah Perluas Basis PPN Termasuk Pada Sembako dan Pendidikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dugaan Hoaks Sumbangan Rp 2 Triliun, Yenny Wahid Ajak Masyarakat 'Ojo Kagetan'
Indonesia
Ingat! Pelamar CPNS Hanya Bisa Milih Satu Jalur dan Satu Formasi
Indonesia
Ingat! Pelamar CPNS Hanya Bisa Milih Satu Jalur dan Satu Formasi

Khusus bagi instansi daerah pada seleksi kali ini akan merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru.

Siswa Kembali ke Sekolah, Orang Tua Diingatkan Prokes COVID-19
Indonesia
Siswa Kembali ke Sekolah, Orang Tua Diingatkan Prokes COVID-19

Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan, dengan diberikannya lampu hijau belajar mengajar di kelas, pihak sekolah dan orang wajib mengingatkan siswanya untuk menjalankan protokol kesehatan.

Sentul City Klaim Berdamai dengan Rocky Gerung
Indonesia
Sentul City Klaim Berdamai dengan Rocky Gerung

PT Sentul City Tbk menyatakan berdamai dengan Rocky Gerung.

Empat Hakim MK 'Bela' 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK
Indonesia
Empat Hakim MK 'Bela' 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK

"Yang mengharuskan untuk dapat dilakukan berbagai bentuk seleksi sehingga sebagiannya dapat dinyatakan “memenuhi syarat” dan sebagian lagi dapat dinyatakan “tidak memenuhi syarat”," kata Saldi Isra dalam sidang yang disiarkan di Chanel YouTube MK, Selasa (31/8).

Alasan Polisi Tak Berikan Izin Perawatan Maaher ke RS Ummi
Indonesia
Alasan Polisi Tak Berikan Izin Perawatan Maaher ke RS Ummi

Beda dengan RS Ummi dengan RS Polri ketika statusnya adalah sebagai tahanan

Bareskrim Tangkap 20 Pengedar Uang Palsu Jaringan Jakarta-Jateng
Indonesia
Bareskrim Tangkap 20 Pengedar Uang Palsu Jaringan Jakarta-Jateng

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan selama Agustus hingga September pihaknya mengamankan 20 tersangka.

1.749 Rumah Ibadah di Bandung Sudah Tersertifikasi
Indonesia
1.749 Rumah Ibadah di Bandung Sudah Tersertifikasi

Sesuai dengan amanat UUD terkait tugas pokok dan fungsi pemerintah yaitu harus memberi rasa aman dan nyaman kepada warganya.

Pengunjung Membludak, Anies Tegur Keras Manajemen Ancol
Indonesia
Pengunjung Membludak, Anies Tegur Keras Manajemen Ancol

Kapasitas Ancol mencapai 192.000 orang dan ketentuan Pemprov DKI selama masa liburan dengan jumlah kunjungan sebesar 30 persen.

Kesalahan Fatal Demokrat Pecat Para Senior
Indonesia
Kesalahan Fatal Demokrat Pecat Para Senior

Karena belakangan isu ini membawa sentimen kubu mantan Sekjen Partai Marzuki Alie serta petinggi PD Hencky Luntungan