Menkeu: Beras Shirataki, Daging Wagyu Kena PPN, Beras dan Daging Biasa Tidak Beras Bulog. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan memastikan tidak berencana memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako murah dan tidak akan dibahas dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Tetapi membenarkan jika bahwa sembako akan menjadi objek pajak.

"Poinnya adalah kita tidak memungut PPN sembako (murah), kita tidak memungut dan apakah dalam RUU KUP nanti apakah akan ada. Untuk yang itu tidak dipungut itu aja, clear, very clear di situ,” ujar Menkeu Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komis XI DPR RI di Jakarta, Senin (15/6).

Baca Juga:

Ketum Muhammadiyah: PPN Pendidikan Bertentangan dengan Konstitusi

Menkeu Sri Mulyani menegaskan, pemerintah hanya akan menyasar produk-produk premium yang juga termasuk dalam kategori sembako. Menkeu mencontohkan dengan Beras Shirataki atau Basmati hingga Daging Wagyu dan Kobe.

"Jadi kalau dilihat harganya (beras) Rp10 ribu per kilogram sampai Rp50 ribu per kilogram atau Rp200 ribu per kilogram, ini kan berarti bisa mengklaim sama-sama sembako,” ujar Sri Mulyani.

Selain itu dia mencontohkan, ada daging sapi Wagyu, Kobe, yang perkilony Rp3 juta atau Rp5 juta. Tapi, ada yang daging biasa yang dikonsumsi masyarakat sekilonya Rp90 ribu.

"Jadi kan bumi langit jadi dalam hal ini,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani melanjutkan, fenomena munculnya produk-produk yang very high end, namun tetap termasuk dalam sembako itulah yang pemerintah coba untuk seimbangkan.

"Justru pajak itu mencoba untuk meng-adress isu keadilan karena diversifikasi dari masyarakat kita sudah begitu sangat beragam,” tutur Sri Mulyani.

Ia menekankan, suatu barang tidak akan dapat dipungut pajak jika tidak menjadi objek, karenanya sembako akan masuk dalam objek pajak. Namun, pemerintah akan menerapkan skema multitarif, sehingga sembako yang biasa dikonsumsi masyarakat luas tidak akan dipungut pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

"Bisa dipajaki dengan dibebaskan pajaknya, DTP, bisa tarifnya dinolkan itu versus yang tarifnya lebih tinggi, makanya itu kita sampaikan dalam PPN multi-tarif. Jadi objeknya benar, kalau tidak menjadi obyek pajak no matter what, gak bisa dipajakin,” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut ia menyampaikan detail mengenai pungutan PPN akan dibahas secara benar dan komprehensif bersama DPR nantinya.

“Kita nanti akan membahas seizin pimpinan DPR, bahwa RUU itu dibahasnya secara benar baik dan komprehensif. Di dalam RUU KUP nanti akan kita sampaikan,” kata Sri Mulyani dikutipAntara. (*)

Baca Juga:

Alasan Pemerintah Perluas Basis PPN Termasuk Pada Sembako dan Pendidikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Caleg Gerindra Miftah Sabri Turut Diperiksa KPK Terkait Kasus Edhy Prabowo
Indonesia
Eks Caleg Gerindra Miftah Sabri Turut Diperiksa KPK Terkait Kasus Edhy Prabowo

Eks caleg Gerindra Miftah Nur Sabri turut diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini.

Lanjutan Sidang Rizieq: Polda Metro Merencanakan, Mabes Polri Siap Turun Tangan
Indonesia
Lanjutan Sidang Rizieq: Polda Metro Merencanakan, Mabes Polri Siap Turun Tangan

Polda Metro Jaya telah membuat satu rencana untuk mengantisipasi segala kemungkinan

Polresta Surakarta Bongkar Prostitusi Online Anak di Bawah Umur
Indonesia
Polresta Surakarta Bongkar Prostitusi Online Anak di Bawah Umur

Polresta Surakarta, Jawa Tengah telah membongkar praktek prostitusi online anak di bawah umur dengan memanfaatkan media sosial (medsos) Facebook.

Korupsi Lahan DKI, KPK Ultimatum Rudy Hartono Iskandar
Indonesia
Korupsi Lahan DKI, KPK Ultimatum Rudy Hartono Iskandar

KPK mengultimatum pengusaha Rudy Hartono Iskandar dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene untuk koperatif dengan memenuhi panggilan penyidik.

128 Sepeda Sewa Milik DKI Hangus Dibakar Massa Aksi UU Cipta Kerja
Indonesia
128 Sepeda Sewa Milik DKI Hangus Dibakar Massa Aksi UU Cipta Kerja

Sebanyak 128 sepeda sewa atau bike sharing yang dipajang di kawasan Jakarta hangus terbakar pasca aksi demonstrasi menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Pemerintah Diminta Lanjutkan Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Papua
Indonesia
Pemerintah Diminta Lanjutkan Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Papua

Pembangunan rumah layak huni merupakan satu paket dengan program padat karya dan juga proyek infrastruktur lain

COVID-19 Varian Baru Masuk Indonesia, DPR Duga Ada Kelemahan Pengawasan
Indonesia
COVID-19 Varian Baru Masuk Indonesia, DPR Duga Ada Kelemahan Pengawasan

Pemda harus mengklasifikasikan kondisi pandemi COVID-19 di daerah masing-masing

Ditangkap di Tulungagung, Terduga Teroris Langsung Diperiksa di Polda Jatim
Indonesia
Ditangkap di Tulungagung, Terduga Teroris Langsung Diperiksa di Polda Jatim

Kapolres Tulungagung, AKBP Handono Subiakto mengatakan, saat ini ia tengah menjalani pemeriksaan di Polda Jatim.

Anies Pilihan Anak Muda di Pilpres, Wagub DKI: Terlalu Prematur
Indonesia
Anies Pilihan Anak Muda di Pilpres, Wagub DKI: Terlalu Prematur

Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang mengunggulkan Anies Baswedan sebagai presiden pilihan anak muda terlalu dini.

Bangun Tugu Sepeda Seharga Rp800Juta, Pemprov DKI Dapat Dana dari Pihak Ketiga
Indonesia
Bangun Tugu Sepeda Seharga Rp800Juta, Pemprov DKI Dapat Dana dari Pihak Ketiga

Pembangunan tugu sepeda menunjujan keberpihakan Pemerintah DKI terhadap pesepeda