Menkeu: Beras Shirataki, Daging Wagyu Kena PPN, Beras dan Daging Biasa Tidak Beras Bulog. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan memastikan tidak berencana memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako murah dan tidak akan dibahas dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Tetapi membenarkan jika bahwa sembako akan menjadi objek pajak.

"Poinnya adalah kita tidak memungut PPN sembako (murah), kita tidak memungut dan apakah dalam RUU KUP nanti apakah akan ada. Untuk yang itu tidak dipungut itu aja, clear, very clear di situ,” ujar Menkeu Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komis XI DPR RI di Jakarta, Senin (15/6).

Baca Juga:

Ketum Muhammadiyah: PPN Pendidikan Bertentangan dengan Konstitusi

Menkeu Sri Mulyani menegaskan, pemerintah hanya akan menyasar produk-produk premium yang juga termasuk dalam kategori sembako. Menkeu mencontohkan dengan Beras Shirataki atau Basmati hingga Daging Wagyu dan Kobe.

"Jadi kalau dilihat harganya (beras) Rp10 ribu per kilogram sampai Rp50 ribu per kilogram atau Rp200 ribu per kilogram, ini kan berarti bisa mengklaim sama-sama sembako,” ujar Sri Mulyani.

Selain itu dia mencontohkan, ada daging sapi Wagyu, Kobe, yang perkilony Rp3 juta atau Rp5 juta. Tapi, ada yang daging biasa yang dikonsumsi masyarakat sekilonya Rp90 ribu.

"Jadi kan bumi langit jadi dalam hal ini,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani melanjutkan, fenomena munculnya produk-produk yang very high end, namun tetap termasuk dalam sembako itulah yang pemerintah coba untuk seimbangkan.

"Justru pajak itu mencoba untuk meng-adress isu keadilan karena diversifikasi dari masyarakat kita sudah begitu sangat beragam,” tutur Sri Mulyani.

Ia menekankan, suatu barang tidak akan dapat dipungut pajak jika tidak menjadi objek, karenanya sembako akan masuk dalam objek pajak. Namun, pemerintah akan menerapkan skema multitarif, sehingga sembako yang biasa dikonsumsi masyarakat luas tidak akan dipungut pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

"Bisa dipajaki dengan dibebaskan pajaknya, DTP, bisa tarifnya dinolkan itu versus yang tarifnya lebih tinggi, makanya itu kita sampaikan dalam PPN multi-tarif. Jadi objeknya benar, kalau tidak menjadi obyek pajak no matter what, gak bisa dipajakin,” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut ia menyampaikan detail mengenai pungutan PPN akan dibahas secara benar dan komprehensif bersama DPR nantinya.

“Kita nanti akan membahas seizin pimpinan DPR, bahwa RUU itu dibahasnya secara benar baik dan komprehensif. Di dalam RUU KUP nanti akan kita sampaikan,” kata Sri Mulyani dikutipAntara. (*)

Baca Juga:

Alasan Pemerintah Perluas Basis PPN Termasuk Pada Sembako dan Pendidikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPD: Terima Kasih Eko Yuli, Selalu Bawa Pulang Medali di Empat Olimpiade
Indonesia
Ketua DPD: Terima Kasih Eko Yuli, Selalu Bawa Pulang Medali di Empat Olimpiade

Pemerintah untuk memberi dukungan penuh kepada atlet-atlet yang berhasil mengukir berprestasi di berbagai kejuaraan.

Mudik dan Halalbihalal  Picu Kenaikan Kasus COVID-19 Hingga 36 Persen Lebih
Indonesia
Mudik dan Halalbihalal Picu Kenaikan Kasus COVID-19 Hingga 36 Persen Lebih

Kasus positif COVID-19 mengalami kenaikan sebesar 36,1 persen pada periode 17 hingga 23 Mei 2021.

Menaker Ingatkan Tiga Hal Penting bagi Industri Kreatif untuk Bertahan
Indonesia
Menaker Ingatkan Tiga Hal Penting bagi Industri Kreatif untuk Bertahan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyakini industri kreatif di Indonesia mampu menghadapi tantangan pandemi COVID-19.

Satgas Nemangkawi Selidiki Percakapan Pentolan OPM dengan Aktivis Veronica Koman
Indonesia
Satgas Nemangkawi Selidiki Percakapan Pentolan OPM dengan Aktivis Veronica Koman

“Yang bersangkutan aktif komunikasi dengan Veronica Koman. Itu salah satu percakapan di hp yang disita,” kata Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombes M Iqbal Alqudusy

Di Depan Massa, Polisi Sebut Reuni 212 Tak Ada
Indonesia
Di Depan Massa, Polisi Sebut Reuni 212 Tak Ada

Raut wajah kecewa ditunjukkan massa Aksi 212 karena gagal masuk ke kawasan Medan Merdeka.

Zita Tantang Ketua DPRD DKI Tunjukkan Video Anies Bicara Penjegalan di Pilkada 2024
Indonesia
Zita Tantang Ketua DPRD DKI Tunjukkan Video Anies Bicara Penjegalan di Pilkada 2024

PAN menegaskan idak ada pembahasan soal agenda Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 mendatang, pada forum Workshop nasional PAN 2021.

Puan Minta Komisioner KPU Terpilih Siapkan Skema Terbaik Penghitungan Suara
Indonesia
Puan Minta Komisioner KPU Terpilih Siapkan Skema Terbaik Penghitungan Suara

Dalam mempersiapkan tahapan Pemilu, mantan Menko PMK tersebut mengingatkan anggota KPU-Bawaslu terpilih agar memperhatikan keamanan dan kesehatan masyarakat.

PPKM Diperpanjang, Bioskop Boleh Beroperasi Hingga Ganjil Genap di Tempat Wisata
Indonesia
PPKM Diperpanjang, Bioskop Boleh Beroperasi Hingga Ganjil Genap di Tempat Wisata

pemerintah menerapkan kebijakan ganjil genap pada daerah-daerah tempat wisata, seiring keputusan PPKM diperpanjang kembali

Anies Terbitkan Pergub Mitigasi Perubahan Iklim di Jakarta
Indonesia
Anies Terbitkan Pergub Mitigasi Perubahan Iklim di Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku serius dalam upaya antisipasi perubahan iklim di ibu kota.

Sopir Truk Maut Balikpapan Resmi Ditahan, Terancam Enam Tahun Penjara
Indonesia
Sopir Truk Maut Balikpapan Resmi Ditahan, Terancam Enam Tahun Penjara

Peristiwa kecelakaan beruntun melibatkan truk tronton bermuatan berat menabrak enam buah kendaraan roda empat dan 14 unit sepeda motor