Menkeu Akui Belanja Pusat dan Daerah Tidak Sinkron Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan mencatat banyak terjadi kesalahan penggunaan anggaran belanja yang tidak sinkron antara kementerian/lembaga (K/L) dengan pemerintah daerah. Kondisi ini membuat, kinerja tidak bisa optimal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkankan, kondisi tersebut perlu sinkronisasi. Bahkan, kondisi ini, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan banyak K/L menghasilkan barang yang diserahkan kepada masyarakat atau Pemda tetapi akhirnya pemda menolak.

Bahkan, alasan pemda tidak mau menerima karena barang atau infrastruktur tersebut, karena program pemerintah pusat sehingga mereka beranggapan tidak memiliki kewajiban untuk memelihara serta mereka tidak meminta infrastruktur tersebut sejak awal.

Baca Juga:

Bawaslu Yogyakarta Awasi Ketat Protokol New Normal Pada Pilkada 2020

“Jadi ini sering muncul kementerian membangun suatu infrastruktur saat sudah jadi mau diserahkan kepada pemda ternyata pemda bilang tidak butuh infrastruktur itu. Itu kan program pusat,” katanya.

BPK, lanjut ia, turut menemukan permasalahan lain terkait belanja-belanja kepada masyarakat dan pemda yang tidak sesuai karena tidak adanya sinkronisasi antara pusat dan daerah.

“Belanja-belanja kepada masyarakat dan pemda yang ternyata tidak sesuai entah apakah dalam hal ini tidak terlalu sinkron dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemda,” katanya seperti dilansir kantor berita Antara.

Dengan kondisi tersebt, kata Sri Mulyani perlu adanya reformasi sistem penganggaran agar mampu memperjelas hubungan antara program, kegiatan, output, dan outcome.

Baca Juga:

Mahfud Perintahkan Aparat Hukum Tidak Gantung Kasus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Aceh Kembali Minta Merdeka
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Aceh Kembali Minta Merdeka

massa mengikuti acara milad ke-44 hanya ingin menyampaikan aspirasinya. Massa juga berikrar jika bendera bulan bintang bukanlah bendera separtis.

Jokowi Resmikan 2 Ruas Tol JORR
Indonesia
Jokowi Resmikan 2 Ruas Tol JORR

Ruas Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran memiliki panjang 14,19 km, sedangkan ruas Tol Serpong–Cinere Seksi I Serpong-Pamulang sepanjang 10,1 kilometer.

Tanggung Jawab Negara, Warga Sebut Sudah Seharusnya Vaksin COVID-19 Gratis
Indonesia
Tanggung Jawab Negara, Warga Sebut Sudah Seharusnya Vaksin COVID-19 Gratis

Masyarakat gembira akhirnya vaksin COVID-19 digratiskan oleh Presiden Jokowi.

Anak Buah Surya Paloh Sebut Narasi Pemerintah soal Vaksin COVID-19 Tidak Jelas
Indonesia
Anak Buah Surya Paloh Sebut Narasi Pemerintah soal Vaksin COVID-19 Tidak Jelas

Dia menilai terjadi miss koordinasi antara lembaga negara yang menangani COVID-19.

Anak Amien Rais Akhirnya Minta Maaf
Indonesia
Anak Amien Rais Akhirnya Minta Maaf

Politikus PAN Mumtaz mengaku sedang kelelahan sehingga mudah terpancing emosi. Namun, menurutnya, tindakan itu tidak dapat dibenarkan.

Kapolri Baru Dihadapkan Sejumlah Masalah Serius
Indonesia
Kapolri Baru Dihadapkan Sejumlah Masalah Serius

Presiden Joko Widodo tidak lama lagi akan memilih siapa yang akan menjadi Kapolri baru pengganti Jenderal Idham Azis.

PDIP Bentuk Tim Penegak Disiplin untuk Pilkada Serentak, Ini Tugasnya
Indonesia
PDIP Bentuk Tim Penegak Disiplin untuk Pilkada Serentak, Ini Tugasnya

Demi menegakkan disiplin protokol kesehatan para calon kepala daerah (cakada) dan kader di Pilkada Serentak 2020, DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyiapkan Tim Penegak Disiplin Partai.

 Demokrasi Indonesia Alami Resesi
Indonesia
Demokrasi Indonesia Alami Resesi

kemunduran demokrasi di Indonesia dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang secara perlahan-lahan terjadi sampai akhirnya nilai-nilai dan praktik demokrasi memudar dan tidak lagi ditemukan dalam sistem pemerintahan dan tata kelola politik.

Hotma Sitompul Belum Serahkan 'Fee Lawyer' Dari Tersangka Suap Bansos ke KPK
Indonesia
Hotma Sitompul Belum Serahkan 'Fee Lawyer' Dari Tersangka Suap Bansos ke KPK

Advokat Hotma Sitompul belum menyerahkan 'fee lawyer' yang diberikan tersangka kasus suap bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Adi Wahyono ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

[HOAKS atau FAKTA]: Beli Pulsa, Kuota dan Sembako Kena Pajak
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Beli Pulsa, Kuota dan Sembako Kena Pajak

Akun Facebook Wily Sinaga mengunggah foto (31/01/21) berisi narasi “Beli pulsa kena pajak, Beli kuota kena pajak, Beli sembako kena pajak, Apes… apes.”.