Menkes Terawan Mentahkan Permohonan PSBB Dua Kabupaten Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers seusai meninjau RSPI Sulianti Saroso, Jakarta, Senin (2/3). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama

MerahPutih.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menolak permohonan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara dan Kabupaten Fak Fak Papua.

Bupati Bolaang Mongondow telah mengajukan PSBB kepada Menkes Terawan pada 10 April. Namun setelah dilakukan kajian epidemiologi dan aspek lainnya oleh tim teknis, Terawan menyatakan belum dapat menetapkan PSBB di kabupaten tersebut.

Baca Juga

KCI Tegaskan Operasional KRL Masih Ikuti Aturan PSBB

Terawan telah mengirimkan surat balasan kepada Bupati Bolaang Mongondow yang menyatakan di kabupaten itu belum dapat ditetapkan PSBB pada 14 April.

"Atas pertimbangan kajian epidemiologi dan aspek-aspek lainnya oleh tim teknis, kami belum bisa menetapkan PSBB di sana," kata Terawan, dalam keterangannya, Kamis (16/4).

Terawan juga belum menyetujui penerapan PSBB di Fakfak. Permintaan PSBB oleh Bupati Fakfak dilayangkan kepada Menkes Terawan pada 9 April.

Menkes
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Foto: ANTARA

Kemudian surat balasan dikirim oleh Kemenkes pada 14 April yang isinya Menkes Terawan menyatakan bahwa di kabupaten itu belum dapat ditetapkan PSBB.

"Setelah dilakukan kajian epidemiologi, kami belum bisa menetapkan PSBB di sana karena belum memenuhi kriteria," ujar Terawan.

Baca Juga

Dampak PSBB, Pemudik ke Yogyakarta Menurun

Keputusan belum bisa diterapkannya PSBB tersebut bukan hanya didasarkan pada kajian epidemiologis dan aspek lainnya oleh tim teknis, tapi juga memperhatikan pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Untuk diketahui, penolakan permohonan PSBB itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam peraturan tersebut diatur, untuk dapat ditetapkan PSBB, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah

b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Selain kriteria di atas, penetapan PSBB ditetapkan atas pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya.

Baca Juga

Agar Efektif, Pembagian Bansos saat PSBB Harus Diawasi

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan juga harus memperhatikan pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam menetapkan PSBB.

Terawan berharap Pemerintah setempat tetap melakukan upaya penanggulangan COVID-19 dengan berpedoman pada protokol dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Datangi Ketua Pengadilan Tinggi, Kapolda Metro Pastikan Penegakan Hukum makin Tegas
Indonesia
Datangi Ketua Pengadilan Tinggi, Kapolda Metro Pastikan Penegakan Hukum makin Tegas

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menemui Ketua Pengadilan Tinggi DKI. untuk memperkuat sinergi penegakan hukum di Jakarta.

Viral Mobil Dinas RI2 Ma'ruf Amin Isi Bensin Eceran, Ini Klarifikasi Setwapres
Indonesia
Viral Mobil Dinas RI2 Ma'ruf Amin Isi Bensin Eceran, Ini Klarifikasi Setwapres

Pengisian BBM dengan jeriken bukan karena kendaraan VVIP berjenis sedan itu kehabisan bahan bakar

Bawaslu Janji Tidak Istimewakan Gibran
Indonesia
Bawaslu Janji Tidak Istimewakan Gibran

Terdapat empat dimensi utama yang dijadikan alat ukur terkait penyelenggaraan Pemilu yang demokratis

Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup saat Malam Tahun Baru
Indonesia
Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup saat Malam Tahun Baru

Pada malam pergantian tahun di ibu kota, akan ada penutupan di ruas jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.

Pengumuman Kelulusan SMA Secara Online, Puluhan Pelajar Diamankan Gegara Konvoi
Indonesia
Pengumuman Kelulusan SMA Secara Online, Puluhan Pelajar Diamankan Gegara Konvoi

Jumlah pelajar yang diamankan kemungkinan bertambah karena di kecamatan lain juga ada laporan serupa.

Pemerintah Soroti Tenggang Rasa di Lingkungan Rumah selama Pandemi COVID-19
Indonesia
Pemerintah Soroti Tenggang Rasa di Lingkungan Rumah selama Pandemi COVID-19

Pemerintah berharap pandemi ini dapat segera berakhir dengan cara gotong royong serta disiplin mengikuti imbauan pemerintah.

Bukan Diundur, Subsidi Pekerja Gaji di Bawah Rp5 Juta Ditransfer Akhir Agustus
Indonesia
Bukan Diundur, Subsidi Pekerja Gaji di Bawah Rp5 Juta Ditransfer Akhir Agustus

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menargetkan subsidi upah bagi buruh dapat ditransfer pada akhir Agustus 2020.

 Hentikan 36 Penyelidikan, KPK Klaim Kasus Newmont dan Century Jalan Terus
Indonesia
Hentikan 36 Penyelidikan, KPK Klaim Kasus Newmont dan Century Jalan Terus

Jadi supaya jelas dan clear. Bukan di NTB, bukan RJL,bukan Century, Sumber Waras, bukan. Kami pastikan itu supaya jelas dan clear. Tapi perkara lain," kata Ali Fikri

Corona Masuk Indonesia, PAN Minta Pemerintah Tenangkan Masyarakat
Indonesia
Corona Masuk Indonesia, PAN Minta Pemerintah Tenangkan Masyarakat

Sistem tersebut nantinya akan memastikan bahwa semua kondisi masyarakat terkendali

FPI Minta Jokowi dan Para Menterinya Dikarantina di Pulau Terpencil
Indonesia
FPI Minta Jokowi dan Para Menterinya Dikarantina di Pulau Terpencil

FPI mengapresiasi langkah antisipasi dan upaya pencegahan penyebaran virus corona yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan