Menkes Terawan Terbitkan Surat Edaran Baru COVID-19, Ini Isinya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers seusai meninjau RSPI Sulianti Saroso, Jakarta, Senin (2/3). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama

MerahPutih.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.01/MENKES/382/2020 tentang Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di Bandara Udara dan Pelabuhan Dalam Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman Terhadap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Diterbitkannya Surat Edaran tersebut sebagai panduan bagi petugas yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri di bandar udara dan Pelabuhan, pengawasan oleh dinas kesehatan daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta panduan bagi lintas sektor terkait maupun masyarakat dalam rangka menuju masyarakat produktif dan aman dari penularan COVID-19.

Baca Juga

Setelah Disentil Jokowi, Kemenkes Serap 4,6 Persen Anggaran Dari Rp87 Triliun

''Dengan menerapkan protokol ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi COVID-19 dalam perjalanan dalam negeri di bandar udara dan pelabuhan, yang mana berisiko tinggi terjadi penularan COVID-19 akibat berkumpulnya sejumlah atau banyak orang dalam satu lokasi,'' kata Terawan dalam keterangannya, Jumat (3/7).

Dalam pelaksanaanya, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan oleh seluruh jajaran unit/organisasi masing-masing di wilayah bandar udara dan Pelabuhan di antaranya :

1.Seluruh penumpang dan awak alat angkut moda transportasi udara dan laut baik pribadi maupun umum dalam melakukan perjalanan dalam negeri harus dalam keadaan sehat dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian COVID-19 antara lain menggunakan masker, sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak satu sama lain (physical distancing), menggunakan pelindung mata/wajah, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

2.Para penumpang dan awak alat angkut yang melaksanakan perjalanan dalam negeri harus memiliki :

a. Surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negative yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari atau surat keterangan hasil pemerikasaan rapid test antigen/antibody nonreaktif yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat keterangan diterbitkan; dan

b. Kartu kewaspadaan sehat atau Health Alert Card (HAC)

 Para pedangan di kawasan Sawah Besar mengikuti swab test. (Foto: MP/Kanugrahan)
Para pedangan di kawasan Sawah Besar mengikuti swab test. (Foto: MP/Kanugrahan)

3. Surat keterangan pemeriksaan RT-PCR atau surat keterangan pemeriksaan rapid test penumpang dan awak alat angkut yang melakukan perjalanan dalam negeri diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta yang ditetapkan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

4. Jika dinas Kesehatan kabupaten/kota belum menetapkan pelayanan Kesehatan yang bisa menerbitkan surat keterangan pemeriksaan RT-PCR dan surat keterangan pemeriksaan rapid test, maka kedua test tersebut dapat dilakukan di :

a. Rumah sakit rujukan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) tertentu atau laboratorium pemeriksa COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

b. Rumah sakit atau klinik yang bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang melaksanakan pelayanan penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV); atau

c. rumah sakit/laboratorium lain milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

5. Kartu kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card (HAC) diperoleh dengan mengunduh aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC) melalui Google Play/ App Store atau dengan mengakses melalui inahac.kemkes.go.id, dan diisi pada saat keberangkatan baik secara elektronik maupun nonelektronik.

6. Pada saat pembelian tiket pesawat dan/atau kapal, penumpang yang akan melakukan perjalanan dalam negeri wajib menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/antibodi nonreaktif kepada pihak maskapai/operator pelayaran/agen perjalanan secara elektronik maupun non elektronik, dan telah mengunduh aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC) serta telah mengisinya.

7. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan di bandar udara atau pelabuhan keberangkatan melakukan kegiatan:

a. Pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang dan awak alat angkut;

b. Validasi surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/antibodi nonreaktif milik penumpang dan awak alat angkut, dengan cara membubuhkan paraf dan stempel di sudut kanan atas; dan

c. Memastikan kartu kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card (HAC) secara elektronik maupun non elektronik telah diisi oleh penumpang atau awak alat angkut.

8. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan di bandar udara atau pelabuhan kedatangan melakukan kegiatan:

a. Pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang dan awak alat angkut; dan

b. Verifikasi kartu kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card (HAC) elektronik maupun non elektronik yang dibawa oleh penumpang.

9. Dinas kesehatan daerah provinsi/kabupaten/kota dapat mengakses informasi kedatangan pelaku perjalanan dalam negeri yang melalui bandara atau pelabuhan ke wilayahnya melalui aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC).

''Dengan dilaksanakannya Protokol Pengawasan ini dengan ketat dan disiplin, kita dapat mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman dari penularan COVID-19," tutup Menkes. (Knu)

Baca Juga:

Pasar Gondangdia Ditutup Gara-Gara Satu Pedagang Positif COVID-19

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ratusan Pegawai Pabrik di Cikarang Tertular Corona, Pemerintah Singgung Minimnya Protokol Kesehatan
Indonesia
Ratusan Pegawai Pabrik di Cikarang Tertular Corona, Pemerintah Singgung Minimnya Protokol Kesehatan

Pemerintah meminta Kabupaten Bekasi untuk melakukan pendampingan kepada pihak perusahaan dalam melakukan evaluasi.

Bank Asal Korea Ambil Alih Bukopin, Bosowa Gugat OJK
Indonesia
Bank Asal Korea Ambil Alih Bukopin, Bosowa Gugat OJK

Gugatan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dengan nomor perkara 480/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, tertanggal 24 Agustus 2020.

Kemenhub Atur Perjalanan Orang dengan Transportasi Udara, Ini Ketentuannya
Indonesia
Kemenhub Atur Perjalanan Orang dengan Transportasi Udara, Ini Ketentuannya

Aturan tersebut merupakan perubahan dari SE Nomor 22 Tahun 2020

Survei Pilpres 2024 Dinilai Sengaja Dikeluarkan untuk Ganggu Iklim Politik
Indonesia
Survei Pilpres 2024 Dinilai Sengaja Dikeluarkan untuk Ganggu Iklim Politik

Stanislaus menyebut, lembaga tersebut kemungkinan mempunyai tujuan tertentu selain untuk mengetahui calon potensial pada Pilpres 2024.

Hari Ini, Polisi Gelar Operasi Patuh Lalu Lintas
Indonesia
Hari Ini, Polisi Gelar Operasi Patuh Lalu Lintas

Ribuan personel yang tergabung dalam beberapa satuan kerja siap menindak para pengguna jalan raya yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Kembali Pecah Rekor, Penambahan Kasus Corona DKI Sebanyak 473 Orang
Indonesia
Kembali Pecah Rekor, Penambahan Kasus Corona DKI Sebanyak 473 Orang

"Sampai dengan hari ini kami laporkan, 1.702 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 4.993 orang melakukan isolasi mandiri (termasuk data Wisma Atlet)," kata Ani

 Firli Temui Pimpinan DPR Meski Cak Imin dan Azis Syamsuddin Sedang Berperkara di KPK
Indonesia
Firli Temui Pimpinan DPR Meski Cak Imin dan Azis Syamsuddin Sedang Berperkara di KPK

“Agendanya pertama, sebagai orang Indonesia kami memperkenalkan diri kepada lima ?pimpinan MPR secara resmi,” kata Firli kepada wartawan seusai pertemuan dengan pimpinan DPR.

Bentuk Komite, Pemerintah Klaim Sinergikan Ekonomi dan Penanganan COVID-19
Indonesia
Bentuk Komite, Pemerintah Klaim Sinergikan Ekonomi dan Penanganan COVID-19

Jokowi meminta antara kebijakan kesehatan dengan kebijakan perekonomian harus seimbang.

Ingat! Luhut Bilang Mudik tidak Dilarang, Tapi...
Indonesia
Ingat! Luhut Bilang Mudik tidak Dilarang, Tapi...

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan bila masih ada masyarakat yang mudik

MPR Berharap Amerika Kirimkan Vaksin COVID-19 ke Indonesia
Indonesia
MPR Berharap Amerika Kirimkan Vaksin COVID-19 ke Indonesia

sama halnya dengan Indonesia, walaupun sudah mulai melakukan vaksinasi terhadap rakyatnya, Amerika Serikat juga masih "berperang" menghadapi lonjakan penyebaran COVID-19.