Menkes Diminta Laporkan Praktik Jual Beli Rekomendasi Dokter ke KPK Ali Fikri. (Antara/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan temuannya, terkait dugaan praktik jual beli rekomendasi dokter.

"Setiap laporan masyarakat ke KPK kami pastikan ditindaklanjuti oleh bagian pengaduan dan pelaporan masyarakat KPK," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (31/1).

Baca Juga:

KPK Perpanjang Masa Penahanan Lukas Enembe

Ali mengatakan, pada tahap awal laporan bakal diverifikasi dan ditelaah, tujuannya untuk memastikan soal kelengkapan laporan.

Proses verifikasi dan telaah, kata Ali, juga bertujuan untuk memperkaya informasi di tahap awal.

"Yang berikutnya tim pengaduan juga akan memperkaya informasi tersebut sehagai bagian dari verifikasi dan telaahannya," ujarnya.

Baca Juga:

KPK Dorong Kemenag dan BPKH Efisienkan Pengelolaan Dana Haji

Sebelumnya Menkes Budi Gunadi mengungkap praktik penerbitan rekomendasi izin praktik dokter di Indonesia.

Salah satunya terkait adanya uang setoran yang harus disampaikan ke grup tertentu.

Pemberian setoran ini dialami sejumlah dokter spesialis. Mereka kebanyakan tidak nyaman tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena ada ancaman rekomendasi itu tak akan dikeluarkan dengan alasan apapun. (Pon)

Baca Juga:

DPR Minta KPK Turun Tangan Bongkar Tambang Batu Bara Ilegal di Kaltim

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kuota Upacara Hari Kemerdekaan di Grahadi Jawa Timur Sudah Terpenuhi
Indonesia
Kuota Upacara Hari Kemerdekaan di Grahadi Jawa Timur Sudah Terpenuhi

Nantinya, undangan bagi pendaftar yang tinggal di luar kawasan Gerbang Kertasusila akan dikirim ke alamat masing-masing.

KPU Resmi Ajukan Banding Putusan Penundaan Pemilu
Indonesia
KPU Resmi Ajukan Banding Putusan Penundaan Pemilu

Pengajuan banding itu dilakukan oleh KPU RI yang diwakili Kepala Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Andi Krisna dengan menyerahkan memori banding ke PN Jakpus.

Mediasi Partai Besutan Amien Rais dengan KPU Temui Jalan Buntu
Indonesia
Mediasi Partai Besutan Amien Rais dengan KPU Temui Jalan Buntu

Mediasi Partai Besutan Amien Rais dengan KPU Temui Jalan Buntu

Prabowo dan Surya Paloh Saling Menghormati Keputusan Masing-Masing
Indonesia
Prabowo dan Surya Paloh Saling Menghormati Keputusan Masing-Masing

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melakukan pertemuan dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Minggu (5/3).

888 Penerbangan Batal Gara-Gara Temuan Kasus Baru COVID-19
Dunia
888 Penerbangan Batal Gara-Gara Temuan Kasus Baru COVID-19

Jadwal penerbangan yang dibatalkan pihak Bandara Baiyun berlaku hingga Senin (31/10) pukul 12.00 waktu setempat (11.00 WIB)

Gerindra Komentari Kebersamaan Jokowi dan Anies di Sirkuit Formula E
Indonesia
Gerindra Komentari Kebersamaan Jokowi dan Anies di Sirkuit Formula E

Momen langka terjadi pada Senin (25/4), kemarin. Untuk pertama kalinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meninjau langsung progres pembangunan sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara.

Tanggapan KSP Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2022 Sebesar 5,44 Persen
Indonesia
Tanggapan KSP Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2022 Sebesar 5,44 Persen

BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2022 sebesar 5,44 persen secara tahunan (year on year).

Delegasi hingga Jurnalis Asing Peliput KTT G20 Dipastikan Bebas Visa
Indonesia
Delegasi hingga Jurnalis Asing Peliput KTT G20 Dipastikan Bebas Visa

Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas bebas visa kunjungan kepada semua delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan para jurnalis asing yang meliput kegiatan tersebut di Bali pada 15-16 November 2022 mendatang.

Wagub Jabar Usulkan Suami Poligami Untuk Cegah HIV/AIDS
Indonesia
Wagub Jabar Usulkan Suami Poligami Untuk Cegah HIV/AIDS

Sejauh ini, pencegahan HIV/AIDS yang diakui internasional dan ilmiah adalah konsep ABCD.

Pengamat Sarankan Minimal Tiga Pasang Capres untuk Cegah Politik Identitas
Indonesia
Pengamat Sarankan Minimal Tiga Pasang Capres untuk Cegah Politik Identitas

"Saya merasakan kerusakan pada dua periode pemilihan presiden sebelumnya sehingga minimal harus ada tiga sampai empat poros untuk mencegah politik identitas, polarisasi dan keterbelahan. Itu kan niat baik," kata Pangi