Menkes Budi Sadikin Minta KPK Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19 Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (8/1). (Foto: MP/Humas KPK)

MerahPutih.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pengadaan vaksin COVID-19.

"Sehingga kami bisa secara transparan, bertukar pikiran dan meminta bantuan KPK untuk mengawasi, melihat risiko-risiko apa saja yang mungkin ada dan kalau bisa kita hindari sejak awal," kata Budi dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/1)

Baca Juga

KPK Geledah Kantor Wali Kota Batu

Dalam kesempatan itu, Budi juga menyinggung sejumlah isu yang akan menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan, yakni soal pembelian vaksin COVID-19, yang bersifat khusus.

Menurut Budi, pembelian vaksin tak melalui proses pengadaan yang biasa, karena jumlah vaksin yang terbatas. Hal itu perlu diluruskan, sehingga tidak menjadi “gorengan isu” oknum-oknum tertentu.

Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (8/1). (Foto: MP/Istimewa)
Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (8/1). (Foto: MP/Istimewa)

Budi mengatakan, ada sekitar 5,5 miliar manusia di dunia yang membutuhkan vaksin, sementara fasilitas produksi vaksin hanya sebanyak 6 miliar.

"Akibatnya proses pengadaan yang biasa, seperti tender, bidding, open document, seperti itu kan susah untuk dilakukan. Dan negosiasi mengenai harganya juga akan sulit dilakukan karena memang sifatnya yang terbatas di seluruh dunia," ungkapnya.

Isu kedua, lanjut Budi, soal pembelian vaksin yang dilakukan melalui dua mekanisme, yakni business to business dan multirateral melalui badan internasional yang terafiliasi dengan WHO.

Budi menjelaskan, pembelian vaksin bisa dilakukan melalui dua mekanisme demi mencapai kecukupan vaksin di tanah air, yakni sebanyak 426 juta dosis. Padahal, kata Budi, vaksin yang dibeli melalui dua mekanisme itu merupakan barang yang sama.

"Kami infokan dari depan ini ada barang yang sama kami beli dengan mekanisme berbeda, harganya juga bisa berbeda. Itu kami bicarakan juga ke KPK prosesnya seperti apa, nanti pengadaannya seperti apa," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Erick Thohir dan Budi Gunadi Sambangi KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Bersikukuh Tes CPNS Lanjut Terus Saat Pandemi COVID-19, DPR Manut
Indonesia
Pemerintah Bersikukuh Tes CPNS Lanjut Terus Saat Pandemi COVID-19, DPR Manut

Tes SKB CPNS akan dilaksanakan pada akhir Agustus hingga awal Oktober

IDI Peringatkan Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Lakukan Vaksinasi COVID-19
Indonesia
IDI Peringatkan Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Lakukan Vaksinasi COVID-19

"Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa," jelas Zubairi

Usai Bertemu AHY. Anies: Demokrat Baru Saja Melewati Ujian yang Tidak Sederhana
Indonesia
Usai Bertemu AHY. Anies: Demokrat Baru Saja Melewati Ujian yang Tidak Sederhana

Kami terimakasih atas kesempatan untuk menerima dan bersilaturahmi untuk sore hari ini

Ngaku Pewaris Tahta, Pria Ini Segel Keraton Kasepuhan Cirebon
Indonesia
Ngaku Pewaris Tahta, Pria Ini Segel Keraton Kasepuhan Cirebon

Dalam video tersebut tertulis "pewaris TAHTA Asli Melakukan Sidak keraton Kasepuhan Kota Cirebon"

Geger Rencana Beli dan Utang Luar Negeri Buat Alat Pertahanan Rp1.700 Triliun
Indonesia
Geger Rencana Beli dan Utang Luar Negeri Buat Alat Pertahanan Rp1.700 Triliun

Dalam aturan yang bocor, Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa renbut Alpalhankam Kemhan/TNI seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 sejumlah 124.995.000.000 dolar AS.

Jokowi Ungkap Rencana Besar Pemerintah di Tahun 2021
Indonesia
Jokowi Ungkap Rencana Besar Pemerintah di Tahun 2021

Ia menyebut pelajaran mahal selama pandemi COVID-19 membuat Indonesia lebih siap memasuki 2021.

Beri Penghargaan untuk Duo 'Nyinyir', Jokowi Dinilai Hormati Lawan Politik
Indonesia
Beri Penghargaan untuk Duo 'Nyinyir', Jokowi Dinilai Hormati Lawan Politik

Pemberian penghargaan Bintang Mahaputra Nararya kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah masih menimbulkan polemik.

Pasien Sembuh COVID-19 di RS Wisma Atlet Tembus 51 Ribu Orang
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 di RS Wisma Atlet Tembus 51 Ribu Orang

598 pasien dirujuk ke rumah sakit lainnya

KPK Sita Dokumen Kasus Bansos dari Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus
Indonesia
KPK Sita Dokumen Kasus Bansos dari Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik terkait kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Perluasan CFD Dinilai Perbanyak Klaster Penyebaran Corona
Indonesia
Perluasan CFD Dinilai Perbanyak Klaster Penyebaran Corona

CFD minggu lalu membuat kerumunan besar di satu lokasi.