Menkes Bakal Lobi WHO untuk Hentikan Status Pandemi COVID-19 di Indonesia Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (Foto: Ist)

MerahPutih.com - Indonesia merasa sudah berhasil menangani pandemi COVID-19. Hal tersebut terbukti dari melandainya kasus wabah virus corona harian di tanah air.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana akan melobi Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) agar Indonesia bisa berhenti dari status pandemi COVID-19.

Niatan itu juga bakal dilakukan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin karena ada permintaan atau dorongan dari masyarakat untuk menyetop status COVID-19.

Baca Juga:

Angka Kemiskinan Jakarta Turun Semenjak Pandemi pada September 2022

Indonesia perlahan-lahan mulai berani menyatakan sudah aman dari virus corona. Langkah tersebut dapat tercermin dari keputusan Presiden Jokowi yang menghentikan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Pak hentiin pandemi, pandemi ini mohon maaf bukan haknya Budi Sadikin atau Airlangga Hartarto. Karena pandemi ini terjadinya global gak bisa Indonesia berhenti pandemi, diketawain 192 negara. Kan pandeminya dunia," ujar Budi Gunadi melalui YouTube Perekonomian RI, Kamis (26/1).

Maka dari itu, ucap Menkes, pihaknya akan bersilahturahmi ke kantor WHO untuk meminta agar Indonesia bisa terbebas dari status COVID-19.

"Jadi kita mesti melobi WHO. Saya akan datang mulai bulan Maret, nanti Pak Menko (Airlangga Hartarto), untuk bilang 'ini kan Indonesia sudah beres ada negara-negara yang lebih butuh (bantuan) dibanding Indonesia. Yuk pelan-pelan kita tarik," ucapnya.

Baca Juga:

Status Pandemi Tetap Ada meski PPKM Dihentikan

Rencana awal, kata Menteri Budi, pihaknya melobi WHO untuk mencabut status COVID-19 Indonesia pada 17 Agustus 2023, tepat pada hari Kemerdekaan. Namun, niatan itu batal, karena dapat peringatan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Tadi saya mau bujuknya kalau bisa tariknya tanggal 17 Agustus, ini Pak Tedros (Dirjen WHO), kenapa? Karena itu hari kemerdekaan Republik Indonesia, belum tentu berhasil, tapi seenggaknya sudah bagus," paparnya.

"Tapi Ibu Sri sudah melotot ke saya lama amat, nanti uangnya kebanyakan, kalau bisa lebih cepat ditarik lebih bagus. Tapi dengan itu pandemi dihentikan beberapa kewajiban pemerintah yang ada di undang-undang (UU) akan selesai," ungkapnya melanjutkan (Asp)

Baca Juga:

Pandemi COVID-19 Bikin Penelitian Vaksin Lebih Maju

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Disambut Ratusan Kader PDIP di Rumah, FX Hadi Rudyatmo Terharu
Indonesia
Disambut Ratusan Kader PDIP di Rumah, FX Hadi Rudyatmo Terharu

Rudy pun juga terlihat berkaca-kaca atas sambutan yang tidak ia perkirakan ini

Arsul Sebut PPP DKI Paling Vokal Ingin Usung Anies Capres
Indonesia
Arsul Sebut PPP DKI Paling Vokal Ingin Usung Anies Capres

Dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden (capres) 2024 mengalir dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Banyaknya dukungan ke Anies berasal dari pengurus wilayah PPP terutama di DKI Jakarta.

Hasil Rekaman CCTV, Putri Candrawathi Diduga Ketahui Rencana Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
Hasil Rekaman CCTV, Putri Candrawathi Diduga Ketahui Rencana Pembunuhan Brigadir J

“Inilah yang menjadi bagian daripada barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di (rumah pribadi) Saguling sampai dengan di (rumah dinas) Duren Tiga,” ujar Andi di Mabes Polri, Jumat (19/8).

Jawaban Kejagung Ditanya Kapan Mendag Diperiksa Kasus Minyak Goreng
Indonesia
Jawaban Kejagung Ditanya Kapan Mendag Diperiksa Kasus Minyak Goreng

"Spesifik apakah menteri diperiksa atau tidak? Saya belum bisa menjawab karena ini proses masih berjalan. Ketika penyidikan berjalan, tentunya ada tahapan-tahapan prioritas," ucap Febrie

[HOAKS atau FAKTA]: Orang Tua Bharada E Menemui Presiden Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Orang Tua Bharada E Menemui Presiden Jokowi

Pemberitaan kasus Sambo merupakan peristiwa yang sangat hangat dibicarakan oleh masyarakat, beragam berita seputar kasus ini pun masih ramai ditemui di sosial media.

Komisi VI DPR Tantang Mendag Zulhas Buktikan tidak Ada Mafia Minyak Goreng
Indonesia
Komisi VI DPR Tantang Mendag Zulhas Buktikan tidak Ada Mafia Minyak Goreng

Amin menantang Mendag Zulhas untuk membuktikan ucapannya tersebut.

Saksi Nyatakan Anak Usaha Duta Palma Kantongi HGU
Indonesia
Saksi Nyatakan Anak Usaha Duta Palma Kantongi HGU

Ardesianto menyatakan anak usaha dari PT Duta Palma Group, yakni Banyu Bening Utama sudah mengantongi izin hak guna usaha (HGU).

Tim KPK Datangi Balai Kota DKI
Indonesia
Tim KPK Datangi Balai Kota DKI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Balai Kota DKI Jakarta, pada Kamis (15/12).

Dalam 6 Jam Gunung Merapi Mengalami 20 Kali Gempa Guguran
Indonesia
Dalam 6 Jam Gunung Merapi Mengalami 20 Kali Gempa Guguran

Berdasarkan hasil analisis morfologi pada periode 27 Mei - 2 Juni 2022, tidak teramati perubahan ketinggian, baik kubah barat daya maupun kubah tengah.

Belanja Brand Lokal di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Dunia
Indonesia
Belanja Brand Lokal di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Dunia

Belanja jenama lokal bikin pertumbuhan ekonomi sebanyak 1,8 persen dan menciptakan 2 juta lapangan kerja.