Menilik Pasal Berlapis yang Menjerat Rizieq, Menantu dan Dirut RS Ummi Bogor Rizieq Shihab. (Foto: Antara).

Merahputih.com - Tiga tersangka kasus penghalangam Satgas COIVID-19, Rizieq Shihab, menantunya Hanif Alatas dan Direktur Rumah Sakit Ummi Bogor, Andi Tatat dikenakan pasal berlapis.

Mereka dikenakan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit.

"Hasil dalam lidik sidik konstruksi pasal ditambahkan Pasal 216 KUHP, Pasal 14 dan 15 UU 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana," kata Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi kepada wartawan, Senin (11/1).

Baca Juga

Penjelasan Polisi Terkait Kondisi Kesehatan Rizieq Shihab

Pasal 14 Ayat 1 berbunyi barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta.

Kemudian, Pasal 14 ayat 2 bunyinya barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp500 ribu.

Sedangkan untuk Pasal 216 KUHP Ayat (1) berbunyi barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000.

Baca Juga

Kubu Rizieq Siapkan Raja Dangdut Jadi Saksi Ahli

Kemudian, Pasal 14 Ayat 1 UU 1 Tahun 1956 berbunyi barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.

Sedangkan Ayat 2-nya berbunyi barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Lalu, untuk Pasal 15-nya berbunyi barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun.

Atas hal ini, Ketiganya terancam hukuman maksimal sepuluh tahun penjara. "Yang pasti penyidik sudah memiliki minimal dua alat bukti dalam menetapkan ketiganya menjadi tersangka," kata Andi Rian.

Rizieq
Rizieq Shihab. Foto: ANTARA

Sebelumnya diberitakan Rumah Sakit Ummi Bogor dilaporkan ke Polresta Bogor Kota oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor pada Jumat, 27 November 2020. Rumah Sakit Ummi diduga menghalangi dalam penanganan wabah penyakit menular.

Dalam surat laporan polisi Nomor: LP/650/XI/2020/JBR/Polresta Bogor Kota, Satgas COVID-19 Kota Bogor melaporkan Direktur Utama RS Ummi dan kawan-kawan dengan pelapor Agustian Syah.

Agustian menjelaskan alasan melaporkan Direktur Utama RS Ummi karena diduga melakukan tindak pidana menghalangi atau menghambat dalam penanganan atau penanggulangan wabah pengakit menular.

Tim Satgas COVID-19 Kota Bogor datang ke RS Ummi untuk melakukan swab test pada salah satu pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut, patut diduga Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab.

Baca Juga

Polisi Siap Tangkap Pendukung Rizieq

Menurut Agus, dalam laporannya, salah satu pasien tersebut diduga terpapar COVID-19 dari klaster Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sesuai dengan kewenangan Satgas Kota Bogor.

Akan tetapi Direktur Utama RS Ummi tidak memberikan penjelasan secara utuh protokol proses penanganan pasien tersebut. Akibatnya Satgas Kota Bogor tidak bisa melaksanakan tugas sesuai prosedur penanganan COVID-19. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Berani Buktikan Baku Tembak dengan Pengawal FPI Bukan Rekayasa
Indonesia
Polisi Berani Buktikan Baku Tembak dengan Pengawal FPI Bukan Rekayasa

Polda Metro Jaya mengklaim penyerangan oleh pengawal Rizieq Shihab ke polisi di Tol Jakarta-Cikampek tidak direkayasa.

Penanganan COVID-19 Sektor Hulu Masih Perlu Perbaikan
Indonesia
Penanganan COVID-19 Sektor Hulu Masih Perlu Perbaikan

para pemangku kepentingan segera melakukan perbaikan dan upaya-upaya pengendalian di sektor hulu secara masif dan terukur.

Tiga Wilayah DKI Jakarta Diperkirakan Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang
Indonesia
Tiga Wilayah DKI Jakarta Diperkirakan Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

Pada malam hari, seluruh wilayah di DKI Jakarta diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang

Ratusan Terduga Teroris Ditangkap Selama 2021
Indonesia
Ratusan Terduga Teroris Ditangkap Selama 2021

Penangkapan ini dilakukan pasca-serangan teror Gereja Katedral Makassar.

Dalam 24 Jam, 8.686 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, 8.686 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19

Kasus harian COVID-19 di Indonesia dalam 24 jam sampai Kamis (25/2) dilaporkan bertambah 8.493.

KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Bansos Walkot Palembang
Indonesia
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Bansos Walkot Palembang

"Bantuan ini diberikan langsung Wali Kota Palembang saat menjelang Pilkada," sambungnya.

[HOAKS atau FAKTA]: Negara Akan Ambil Tanah Warga yang Tidak Urus AJB Selama 5 Tahun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Negara Akan Ambil Tanah Warga yang Tidak Urus AJB Selama 5 Tahun

Yulia juga meminta masyarakat untuk tidak termakan informasi hoaks mengenai AJB tersebut

Jadi Negara Berpendapatan Tinggi, Pendapatan Per Kapita Harus Naik 4,88 Persen
Indonesia
Jadi Negara Berpendapatan Tinggi, Pendapatan Per Kapita Harus Naik 4,88 Persen

Agar dapat menjadi negara berpendapatan atas, Indonesia harus memiliki pendapatan per kapita senilai USD 23.199.

Ogah Telusuri Harta Jenderal Andika, DPR Dinilai Abaikan Prinsip Demokrasi
Indonesia
Ogah Telusuri Harta Jenderal Andika, DPR Dinilai Abaikan Prinsip Demokrasi

"Adanya keengganan para anggota DPR tersebut merupakan bentuk pengabaian atas dua prinsip dasar dalam demokrasi itu," kata Wasisto kepada MerahPutih.com, Senin (8/11).