Menilik Motif Kesaksian Soal Arahan Menteri dalam Kasus Bansos Tim teknis mantan Menteri Sosial Juliari Batubara bernama Kukuh Aribowo menjadi saksi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (15/3). (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 terus bergulir di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Sejumlah keterangan saksi terus didalami guna menguak kasus agar terang benderang.

Sejumlah kesaksian disebut kerap masih berubah-ubah. Tim kuasa hukum terdakwa mantan Mensos Juliari Peter Batubara yang dikomandoi Maqdir Ismail menyebut, seolah ada yang mau cuci tangan dalam kasus ini

Maqdir mengatakan, soal pernyataan saksi Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) tentang adanya arahan dari menteri seolah sengaja membangun narasi menyesatkan. Sebab seolah-olah mantan menteri JPB adalah aktor utama dan bermain sendirian dalam kasus korupsi tersebut.

Baca Juga:

Kasus Bansos, Sekjen Kemensos Serahkan Sepeda Brompton ke KPK

"Kesan yang hendak ditampikan oleh AW dan MJS bahwa mereka melakukan tindakan menerima hadiah atau janji karena jalankan perintah menteri. Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada arahan menteri untuk menerima hadiah dan janji, tetapi arahan menteri agar keduanya menjalankan tugas mereka secara baik sesuai dengan aturan," jelas Maqdir, Kamis (18/3).

Malah Maqdir menilai, pernyataan kedua saksi kuat dugaan ingin lari dari tanggung jawab hukum yang menjeratnya.

"Pernyataan adanya pengarahan menteri, menurut hemat saya sengaja disampaikan sebagai alibi agar mereka tidak dihukum atau kalau dihukum mendapat hukuman yang ringan," imbuh Maqdir.

Maqdir melanjutkan, berkenaan soal arahan menteri ini, tidak selayaknya dipertanyakan atau disampaikan dalam perkara terdakwa Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Van Sidabukke (HVS). Karena perkara dengan AIM dan HVS adalah karena mereka memberikan hadiah atau janji kepada AW dan MJS.

Tersangka mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5-3-2021). ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww.
Tersangka mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5-3-2021). ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww.

Hal yang perlu diketahui, AW selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Begitu juga MJS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial Tahun 2020 (bulan April-Oktober 2020).

Secara keseluruhan HVS memberikan uang adalah sebasar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada AW dan MJS. Sedangan AIM memberikan uang komitmen fee seluruhnya sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada AW dan MJS.

"Hal patut disesalkan bahwa dalam dakwaan AIM dan HVS, selalu disebut bahwa JPB menerima hadiah dari AIM dan HVS, tetapi tidak pernah dinyatakan dalam uraian surat dakwaan mengenai cara dan tempat JPB menerima hadiah dan janji. Tentu hal ini yang kami perdalam nanti dalam perkara dari klien kami JPB," jelas Maqdir.

Baca Juga:

KPK Dalami Aliran Uang Suap ke Juliari Batubara Lewat Vendor Bansos

Pernyataan Maqdir juga dikuatkan staf ahli Juliari, Kukuh Ari Wibowo. Dalam sidang dengan terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja, yang digelar pada Senin (15/3) lalu, Kukuh menyebut menteri tidak pernah memberikan arahan untuk menargetkan dana sebesar Rp35 miliar dari vendor.

Dia juga menyatakan tidak ada commitment fee sebesar Rp10.000 per paket, atau adanya pembagian klaster vendor untuk bansos. Dalam keterangannya, Kukuh juga menegaskan bahwa menteri tidak memiliki usaha penjualan beras.

"Tidak pernah, Pak. Tidak pernah," kata Kukuh.

Saat dikonfrontasi dengan kesaksian Kukuh tersebut, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, menyatakan tetap dengan kesaksian mereka. (Pon)

Baca Juga:

Saksi: Tidak Ada Arahan Menteri Soal Target Fee Vendor Bansos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPD Optimistis Vaksin Nusantara Mampu Atasi Pandemi COVID-19
Indonesia
Ketua DPD Optimistis Vaksin Nusantara Mampu Atasi Pandemi COVID-19

Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, kembali menegaskan dukungan untuk Vaksin Nusantara. Ia optimistis vaksin ini bisa membantu mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia.

Perjuangan Penyintas COVID-19, Bantu Selamatkan Nyawa Sesama dengan Donor Plasma
Indonesia
Perjuangan Penyintas COVID-19, Bantu Selamatkan Nyawa Sesama dengan Donor Plasma

“Saya sangat bersyukur bisa sembuh dari COVID-19. Setelah sembuh, saya ingin berbuat sesuatu untuk melakukan donor plasma konvalesen," kata Amin, Sabtu (10/7).

Menpan RB Sebut ASN di PPKM Level 3 dan 4, 100 Persen WFH
Indonesia
Menpan RB Sebut ASN di PPKM Level 3 dan 4, 100 Persen WFH

Pemerintah telah menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 di sejumlah wilayah.

Kebijakan Mencegah Ledakan COVID-19 Saat Libur Nataru Disesuaikan dengan Perkembangan Kasus
Indonesia
Kebijakan Mencegah Ledakan COVID-19 Saat Libur Nataru Disesuaikan dengan Perkembangan Kasus

Masyarakat diminta untuk selalu mematuhi kebijakan pemerintah

CEO PT Jouska Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan dan TPPU
Indonesia
CEO PT Jouska Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan dan TPPU

Selanjutnya, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka serta melakukan pengiriman berkas perkara

DPR Tunggu Keputusan Resmi Jokowi Soal Revisi UU ITE
Indonesia
DPR Tunggu Keputusan Resmi Jokowi Soal Revisi UU ITE

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui draf implementasi revisi UU ITE

PKS: Menteri Saja Bingung Jelaskan PPKM Berlevel, Apalagi Rakyat
Indonesia
PKS: Menteri Saja Bingung Jelaskan PPKM Berlevel, Apalagi Rakyat

"Mungkin hanya di Indonesia sering berganti istilah, dari PSBB, kemudian wacana New Normal, kemudian berubah PPKM, ada PPKM Mikro, PPKM Darurat dan PPKM berlevel," kata Sukamta

COVID-19 Melonjak, Satgas Bandung Usul WFH Kembali 75 Persen
Indonesia
COVID-19 Melonjak, Satgas Bandung Usul WFH Kembali 75 Persen

Saat ini, jumlah kasus aktif mencapai 1.188 orang atau ada kenaikan 86 orang. Jika diakumulatif, sudah mulai rata-rata di atas 100 orang.

Nonton PON Papua Bisa Lewat Aplikasi
Indonesia
Nonton PON Papua Bisa Lewat Aplikasi

Meski PON Papua belum resmi dibuka, namun pertandingan sudah mulai disiarkan secara langsung lewat aplikasi tersebut

Omicron Menyebar, DPR: Jangan Sepelekan, Perbaiki Manajemen Pemantauan
Indonesia
Omicron Menyebar, DPR: Jangan Sepelekan, Perbaiki Manajemen Pemantauan

Pemerintah, lanjut Mulyanto, jangan mengulang kesalahan terdahulu yang menganggap remeh dampak penyebaran varian Delta COVID-19.