Menhub Klaim New Normal Miliki Keuntungan Ekonomi dan Kesehatan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ANTARA/ Juwita Trisna Rahayu)

Merahputih.com - Menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru (new normal), Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan sistem transportasi yang berkonsep higienis dan humanis.

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru atau new normal, yang diutamakan adalah aspek kesehatan namun juga tetap memperhatikan aspek ekonomi.

Baca Juga

Riwayat Kegiatan Menhub Budi Karya dan Menteri-menteri yang Ada di Dekatnya

"Untuk itu kita harus membangun transportasi yang lebih higienis, humanis, dan tentunya less contact, yang memberikan solusi dan manfaat bagi rakyat banyak,” ujar Budi dalam keteranganya, Sabtu (6/6).

Budi menjelaskan, transportasi publik yang dahulu menjadi moda dan sarana berkumpul dan berkegiatan, saat ini harus berubah dengan mengutamakan aspek kesehatan dalam rangka mencegah penularan COVID-19.

Untuk itu, para pengguna dan penyelenggara/operator transportasi perlu beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam bentuk prosedur atau protokol baru yang berbasis pada kesehatan dan kebersihan (higienis) serta physical distancing/jaga jarak.

“Misalnya memakai masker dalam bertransportasi dan menjaga jarak nantinya akan menjadi hal yang biasa. Ini akan menjadi budaya baru dalam bertransportasi. Namun untuk menjadi budaya baru pastinya memerlukan pemikiran yang mendasar dan sangat mendalam dari kita semua,” tutur Budi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. ANTARA/ Juwita Trisna Rahayu.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. ANTARA/ Juwita Trisna Rahayu.

Adaptasi kebiasaan baru memiliki setidaknya dua keuntungan yaitu pertama, protokol kesehatan akan menjaga Indonesia dari ancaman pandemi (berkelanjutan), dan kedua, mendukung keberlangsungan negara dari berbagai sisi dan mencegah berbagai masalah baru, seperti krisis fiskal, ketahanan pangan, dan gangguan sistem pendidikan.

“Namun tantangan dalam melakukan adaptasi kebiasaan baru di sektor transportasi pasti ada. Dalam penerapan protokol kesehatan dan physical distancing pastinya akan berimplikasi pada meningkatnya cost operasional transportasi, karena okupansi tidak 100 persen. Ini yang harus segera kita cari solusinya,” ungkap Budi.

Ia mengungkapkan, di satu sisi operator transportasi harus mengeluarkan dana lebih untuk mengakomodir protokol kesehatan, namun di sisi lain pendapatan mereka berkurang akibat okupansi (keterisian penumpang) yang tidak bisa 100 persen.

“Kenaikan tarifpun tidak serta merta bisa dilakukan karena akan membebankan masyarakat, sehingga perlu adanya solusi apakah Pemerintah akan menambah subsidi atau mengupayakan kebijakan lainnya,” ujar Budi.

Baca Juga:

Pemprov DKI Segera Salurkan Bansos Tahap ke-II, Penerima Jadi 2 Juta Orang

Ia mengungkapkan, perlu kolaborasi dan saling dukung dari para pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, perguruan tinggi, maupun organisasi masyarakat.

“Tantangan itu harus kita hadapi bersama sesuai prinsip ”berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing” sesuai dalam tradisi kegotongroyongan kita,” ujar Budi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Disnakertrans DKI Bentuk Tim Awasi Perusahaan Langgar PSBB Total
Indonesia
Disnakertrans DKI Bentuk Tim Awasi Perusahaan Langgar PSBB Total

Disnakertrans DKI Jakarta membentuk tim yang bertujuan untuk mengawasi seluruh perusahaan di ibu kota saat PSBB total.

Satpol PP Larang Ondel-Ondel Keliling Kampung, Terkesan Mengemis
Indonesia
Satpol PP Larang Ondel-Ondel Keliling Kampung, Terkesan Mengemis

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta melarang sekelompok orang yang memanfaatkan ondel-ondel dijadikan sebagai ajang cari uang dengan berkeliling di jalan.

Stok Pangan Mencukupi, Pemerintah Tak Pantas Impor Beras
Indonesia
Stok Pangan Mencukupi, Pemerintah Tak Pantas Impor Beras

Bila diakumulasikan, jumlah stok beras yang ada saat ini masih 6 juta ton

Tarif Swab COVID-19, RSUD Depok Ikut Aturan Pemerintah
Indonesia
Tarif Swab COVID-19, RSUD Depok Ikut Aturan Pemerintah

Animo masyarakat untuk melakukan pemeriksaan COVID-19 secara mandiri masih tergolong rendah

Tiga Tahun Terakhir, 45 Korban Penyiksaan Minta Perlindungan ke LPSK
Indonesia
Tiga Tahun Terakhir, 45 Korban Penyiksaan Minta Perlindungan ke LPSK

Pelakunya oknum TNI, Polri dan petugas pemasyarakatan.

Tiga Tempat Isolasi OTG Tampung 397 Pasien Termasuk Warga Luar Jakarta
Indonesia
Tiga Tempat Isolasi OTG Tampung 397 Pasien Termasuk Warga Luar Jakarta

Dirinya menegaskan, tempat isolasi kendali yang ditambahkan Pemprov DKI di untuk semua masyarakat. Tidak mengikat hanya warga ber-KTP DKI saja. Tapi, warga di luar Jakarta diperbolehkan karantina di sana

 Gugus Tugas Bekerja Sama dengan Kalbe Farma Siap Layani 4.000 Tes PCR Gratis
Indonesia
Gugus Tugas Bekerja Sama dengan Kalbe Farma Siap Layani 4.000 Tes PCR Gratis

"Tes ini akan kami layani secara cuma-cuma untuk rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya," ujar Djohan.

2 Bulan Jelang Tutup Tahun, Satgas PEN Bakal Salurkan Rp100 Triliun
Indonesia
2 Bulan Jelang Tutup Tahun, Satgas PEN Bakal Salurkan Rp100 Triliun

Dalam program pemulihan ekonomi tahun depan, program bantuan sosial yang dikedepankan.

DPR Soroti Kinerja Menkes Terawan
Indonesia
DPR Soroti Kinerja Menkes Terawan

Saleh menyebut, hal itu juga menjadi perhatian komisi IX DPR

Grup STM Se-Jabodetabek Serukan Kerusuhan saat Setahun Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Grup STM Se-Jabodetabek Serukan Kerusuhan saat Setahun Jokowi-Ma'ruf

Polisi menyatakan bahwa grup Facebook STM se-Jabodetabek menyerukan kerusuhan di demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja.