Menghina Presiden Terancam Penjara 3,5 Tahun Ilustrasi RKUHP. Foto: ICW

MerahPutih.com - Pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR RI dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/7).

Dalam draf RKUHP yang diserahkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Sharif Omar Hiariej itu, mengatur larangan penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Baca Juga:

Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dari Pemerintah

"Setiap orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun," bunyi Pasal 217 dalam draf RKUHP, dikutip, Rabu.

Kemudian, RKUHP juga menjelaskan aturan terkait penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 218.

"Setiap orang yang di Muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV," tulis Pasal 218 ayat 1.

"Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri," bunyi Pasal 218 ayat 2.

Baca Juga:

PSI Minta DPR Tak Buru-buru Sahkan RKUHP

Sedangkan dalam Pasal 219 berbunyi, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Seluruh tindak pidana dalam Pasal 218 dan 219 hanya bisa diusut dan dituntut berdasarkan aduan.

"Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan," bunyi Pasal 220 ayat 1.

"Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden," bunyi Pasal 220 ayat 2. (Pon)

Baca Juga:

DPR Targetkan Pengesahan RKUHP Awal Juli 2022

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lukas Enembe Puji Konsistensi Jokowi Soal Penylenggaraan PON Papua XX
Indonesia
Lukas Enembe Puji Konsistensi Jokowi Soal Penylenggaraan PON Papua XX

Sebab, event empat tahunan ini akan menjadi harga diri seluruh Papua

KPK Periksa Eks Direktur Pemasaran PT Jasindo
Indonesia
KPK Periksa Eks Direktur Pemasaran PT Jasindo

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Pemasaran Korporasi PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) Eko Wari Santoso hari ini.

 Puan Ingatkan Pemerintah Jokowi Angka Kematian COVID-19 Masih Tinggi
Indonesia
Puan Ingatkan Pemerintah Jokowi Angka Kematian COVID-19 Masih Tinggi

Angka kematian pasien masih berada di atas seribu orang per hari.

Saat Libur Lebaran, Pemprov DKI Kerahkan 2.500 Petugas Bersihkan Jakarta
Indonesia
Saat Libur Lebaran, Pemprov DKI Kerahkan 2.500 Petugas Bersihkan Jakarta

Sebanyak 2.500 petugas kebersihan disiagakan saat malam takbiran hingga hari Idul Fitri 1443 Hijriah. Ribuan petugas ini akan disiapkan untuk memastikan Ibu Kota tetap bersih selama libur hari raya.

DKI Buka Opsi Setop Sekolah Tatap Muka, Sikapi Kasus Hepatitis Misterius
Indonesia
DKI Buka Opsi Setop Sekolah Tatap Muka, Sikapi Kasus Hepatitis Misterius

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya masih mempertimbangkan apakah sekolah kembali pada belajar online menyikapi penyakit hepatitis akut misterius.

Pemprov DKI Diminta Tindak Tegas 10 Sekolah yang Diduga Lakukan Diskriminasi
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Tindak Tegas 10 Sekolah yang Diduga Lakukan Diskriminasi

Fraksi PDIP DKI Jakarta memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) menyusul banyaknya siswi sekolah negeri di Jakarta yang dipaksa untuk memakai jilban saat belajar mengajar di sekolah.

Di Bawah Komando Jenderal Andika, TNI Diharap Jadi Garda Terdepan Pertahanan Negara
Indonesia
Di Bawah Komando Jenderal Andika, TNI Diharap Jadi Garda Terdepan Pertahanan Negara

Untuk itu, Jenderal Andika Perkasa harus kerja maksimal memimpin TNI dalam waktu setahun ke depan

Candi dan Wisata Lereng Merapi Jadi Favorit saat Libur Nataru di Yogyakarta
Indonesia
Candi dan Wisata Lereng Merapi Jadi Favorit saat Libur Nataru di Yogyakarta

Sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diserbu oleh ribuan pelancong selama liburan Natal dan Tahun Baru 2022.

Cuaca Jakarta Diprakirakan Cerah Berawan Sepanjang Minggu
Indonesia
Cuaca Jakarta Diprakirakan Cerah Berawan Sepanjang Minggu

Masyarakat Jakarta bisa melakukan kegiatan di luar rumah dengan kondisi cuaca cerah sepanjang hari.

PON Papua Tetap Digelar, Pemerintah Diperingatkan agar Tak Kecolongan
Indonesia
PON Papua Tetap Digelar, Pemerintah Diperingatkan agar Tak Kecolongan

Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX di Papua tetap diselenggarakan di tengah kasus COVID-19 yang kian meningkat.