Mengejar Duit Rp109 Triliun dari Obligor BLBI Ilustrasi Uang. (Foto: Antara).

Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No.6 Tahun 2021 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Satgas ini bakal menagih para pengemplang hutang atau 25 obligor BLBI dengan total Rp109 Triliun.

"Saya mendukung kebijakan Presiden, bahwa ini untuk menagih perjanjian yang sudah ditandatangani untuk penyerahan dana dan aset yang masih belum terselesaikan," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Jakarta, Selasa (13/4).

Langkah Presiden dengan membentuk Satgas, menunjukkan pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus BLBI yang sudah cukup lama tidak kunjung selesai. Satgas tersebut dapat menjalankan tugas dengan optimal untuk mengembalikan dana BLBI dari para obligor.

Baca Juga:

KPK Siap Bantu Satgas Penagih BLBI

Politisi Partai Golkar meminta Satgas penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI itu bersinergi dengan seluruh stakeholder agar dana dan aset negara dapat segera dikembalikan. Selain itu, para pelaku yang terlibat kasus BLBI dapat ditindak hukum.

"Pemerintah perlu melakukan pengawasan kuat dan evaluasi berkala terhadap kinerja dari Satgas tersebut sehingga penyelesaian kasus BLBI dapat diselesaikan sesuai target waktu yang sudah ditentukan," katanya.

Azis menilai, Satgas dan Pemerintah harus melakukan keterbukaan informasi mengenai perkembangan penyelesaian kasus BLBI. Langkah itu agar publik dapat memantau dan mengawasi proses penyelesaian kasus BLBI, pemerintah untuk berkomitmen menyelesaikan kasus BLBI tersebut dengan tuntas, tidak hanya sekedar retorika saja.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, kerugian negara dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mencapai Rp109 Triliun lebih. Namun demikian, pihaknya masih melakukan perhitungan terkait kerugian negara atas kasus BLBI.

Mahfud menegaskan, pemerintah tak bisa menolak putusan MA yang meniadakan hukum pidana dari kasus BLBI dan mempersilakan masyarakat yang keberatan dengan melaporkan adanya dugaan unsur pidana dalam kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"MA kan sekarang sudah membuat putusan yang itu tidak bisa tolak, itu urusan MA. Bahwa ada masyarakat masih mau mempersoalkan itu silakan lapor ke KPK. Tapi bagi pemerintah kebijakan BLBI tahun 1998 itu sudah selesai, sudah dianggap benar meskipun negara rugi," tuturnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan pemerintah telah memantau kasus tersebut sejak Mahkamah Agung memutuskan kasus BLBI pada Juli 2019. Dalam keputusan dijelaskan bahwa kasus tersebut tidak ada pidananya.

"Kita sudah mulai menginventarisir kalau ndak ada pidana mari kita mulai kerja sekarang untuk menagih perdatanya, sudah mulai. Nah lebih konkret lagi kemudian pada bulan Juli tahun 2020 upaya KPK untuk PK itu tidak diterima oleh MA, berarti sudah selesai enggak ada upaya hukum lain. Upaya PK-nya itu peninjauan kembali sudah dinyatakan tidak diterima resmi kan," ujarnya.

Pemerintah, sudah melakukan rapat-rapat sejak Juni 2020. Kemudian saat KPK mengumumkan SP3, pemerintah pun langsung membuat tim.

"Jadi masyarakat kan curiga wah itu membuat perdata menghilangkan pidana? Memang sudah hilang. Tapi kalau masih ada, bukannya hilang, memang sudah diputus tidak ada pidananya itu oleh Mahkamah Agung," katanya.

Sjamsul Nursyalim. (Foto: Antara)
Obligator BLBI Sjamsul Nursyalim. (Foto: Antara)

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti memandang perlu Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) memaparkan target kerja kepada publik.

"Publik perlu mengetahui timeline kerja tim satgas, lalu siapa targetnya: si A, B, C. Ini loh target kami untuk sekian triliun dan kapan, jadi dibuka ke publik agar publik dapat mengontrol," kata Bivitri di Jakarta, Minggi (11/4).

Bivitri mengatakan, tim harus transparan betul. Bila tidak, mungkin 2 sampai 3 tahun lagi masyarakat sipil atau publik marah karena tidak tahu apa saja yang sudah dilakukan dan duitnya ada yang kembali atau tidak.

Bivitri mengkritisi, untuk penagihan dana BLBI bukan persoalan membentuk tim karena fungsi penagihan dana negara sendiri sudah melekat di alat-alat negara lain, seperti Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara.

"Dalam pengelolaan negara, penagihan keuangan negara sudah melekat ke jabatan tertentu, tidak usah dibentuk tim lagi," katanya.

Ia menegaskan, kika Presiden ingin menunjukkan kepedulian, tinggal mengumkan sudah menunjuk menteri A, B, dan C untuk melakukan apa saja jadi tidak perlu menerbitkan keppres karena ada administrasi negara yang keluar, seperti uang sekretariat dan lainnya, jadi mubazir.

"Apalagi dalam tim tidak memasukkan KPK, jadi ada pesan politik KPK diabaikan di sini," kata Bivitri.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, lembaganya siap membantu Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melalui data terkait dengan kasus BLBI.

KPK tekah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada tanggal 31 Maret 2021 terhadap pemegang saham dan pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim dalam perkara dugaan korupsi terkait dengan pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang diduga merugikan kerugian negara hingga Rp4,58 triliun. (Pon)

Baca Juga:

ICW Desak KPK Limpahkan Berkas BLBI ke Jaksa Biar Digugat Perdata

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sebelum Tabrak Korban Hingga Meninggal, Aurelia Akui Minum Miras dan Lihat HP saat Nyetir
Indonesia
Sebelum Tabrak Korban Hingga Meninggal, Aurelia Akui Minum Miras dan Lihat HP saat Nyetir

Terdakwa Aurelia Margaretha (26) membenarkan menyetir dengan kecepatan tinggi saat kejadian.

Anies Keringkan Waduk-Waduk di Jakarta
Indonesia
Anies Keringkan Waduk-Waduk di Jakarta

Anies Baswedan membenarkan pihaknya tengah mengeringkan waduk-waduk yang ada di ibu kota dalam mengantisipasi banjir saat musim penghujan.

KPK Kumpulkan 7 Kepala Daerah di Solo Raya, Ingatkan soal Tindak Pidana Korupsi
Indonesia
KPK Kumpulkan 7 Kepala Daerah di Solo Raya, Ingatkan soal Tindak Pidana Korupsi

“KPK mendorong tata kelola di pemerintah daerah terutama di bidang perencanaan dan anggaran, bidang pengadaan barang dan jasa, manajemen dan pengawasan ASN serta lainnya agar lebih baik," ujar Alexander

[HOAKS atau FAKTA]: Kentutnya Mematikan, Pria Uganda ini "Diburu" Perusahaan Pestisida
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kentutnya Mematikan, Pria Uganda ini "Diburu" Perusahaan Pestisida

Artikel berisikan mengenai kisah pria asal Uganda bernama Joe Rwamirama.

Ribuan Lansia di Daerah Istimewa Yogyakarta Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
Ribuan Lansia di Daerah Istimewa Yogyakarta Terima Vaksin COVID-19

Setidaknya ada 26.790 lansia yang sudah terdata dan akan divaksinasi.

Cara Seniman Mural Surabaya Protes Tuntutan Terdakwa Penyiram Novel Baswedan
Indonesia
Cara Seniman Mural Surabaya Protes Tuntutan Terdakwa Penyiram Novel Baswedan

Xgo juga menjelaskan bahwa mural yang dibuat komunitasnya merupakan bentuk judul sarkas

15 Klaim Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja di UU Cipta Kerja
Indonesia
15 Klaim Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja di UU Cipta Kerja

"Benar-benar kami, pemerintah dan DPR, mematuhi apa yang sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi," ujar Menteri Tenagakerja Ida Fauziah dalam paparan di Kementerian Koordinator Perekonomian.

UTBK UNS Surakarta Diikuti 22.385 orang, 5 Disabilitas Ikut Mendaftar
Indonesia
UTBK UNS Surakarta Diikuti 22.385 orang, 5 Disabilitas Ikut Mendaftar

Untuk UTBK di UNS dilaksanakan di 14 lokasi ujian dengan total 43 ruang. Seluruh ruangan itu berkapasitas 830 peserta per sesi atau 1.660 peserta per hari atau dua sesi.

Sarana Jaya Janji Kembalikan Uang Rp200 Miliar Permintaan DPRD
Indonesia
Sarana Jaya Janji Kembalikan Uang Rp200 Miliar Permintaan DPRD

Komisi B DPRD DKI mendesak Plt Dirut Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono Arharrys untuk mengembalikan uang Rp200 miliar dari penganggaran pengadaan lahan Rumah RP 0 Rupiah di Muncul.

Kemendagri Belum Pernah Terima Informasi Djoko Tjandra Jadi WNA Papua Nugini
Indonesia
Kemendagri Belum Pernah Terima Informasi Djoko Tjandra Jadi WNA Papua Nugini

Menurutnya, dalam database kependudukan Djoko Tjandra tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).