Buronan Indonesia
Mengapa Pemerintah Sulit Mengekstradisi Buronan dari Luar Negeri? Terdakwa dalam kasus Bank Bali, Djoko S. Tjandra di sidang Pengadilan negeri Jakarta Selatan, Senin (28/2/2000). (ANTARA FOTO/Str/Irham/aa.)

MerahPutih.com - Kasus Djoko Tjandra memperlihatkan bagaimana pemerintah Republik Indonesia kewalahan mengektradisi seorang buronan dari luar negeri. Bahkan, dengan enaknya, buronan kasus cessie bank Bali itu bebas masuk Tanah Air.

Dari kasus tersebut, pengamat politik Ujang Komaruddin menilai, sulitnya pemerintah membawa buronan dari luar negeri karena mereka melakukan tindak pidana korupsi tidak sendirian. Kemungkinan melibatkan banyak pejabat negara. Jadi sudah pasti akan sulit diungkap.

Baca Juga

Berburu Buron Kakap Indonesia

"Para pengusaha itu kan membobol uang negara tidak sendirian. Pasti ada backing. Pasti melibatkan banyak orang. Entah pejabat birokrasi, partai politik, atau penegak hukum," ujar Ujang kepada MerahPutih.com, Jumat (24/7)

Djoko Tjandra
Terdakwa kasus Bank Bali sekaligus Dirut PT Era Giat Prima, Djoko S Tjandra mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Rabu (23/2/2000). (ANTARA FOTO/Maha Eka Swasta/mp/aa).

Dosen Universitas Al-Azhar itu menuturkan, tidak heran dan aneh Djoko Tjandra bisa dengan bebas keluar masuk Indonesia. Dan bebas jalan-jalan di Tanah Air.

"Pemerintah bekerja tidak maksimal, cenderung ala kadarnya. Bahkan terkesan para pejabatnya berkolaborasi dengan para buronan. Mungkin saja waktu Djoko Tjandra korupsi dibantu oleh oknum pejabat di pemerintahan. Jadi, kasusnya cenderung ditutup-tutupi dan dibiarkan," sambungnya.

"Indikasinya kan di depan mata, kasus Djoko Tjadra saja yang jelas-jelas ada di depan mata, tidak ditangkap, malah dilindungi. Ini kan lucu, aneh, dan ajaib," tegasnya.

Berkeliarannya Djoko Tjandra di Indonesia juga sangat mengherankan. Pasalnya, buronan Kejaksaan Agung itu sudah mendapatkan red notice dari Interpol. Namun, ia dengan begitu mudah keluar masuk Indonesia.

Padahal, pemerintah Indonesia memiliki perjanjian ekstradisi buronan antarnegara. Maka menurutnya, hal itu mempermudah aparat penegak hukum untuk menangkap para buron.

"Namun yang terjadi kan sebaliknya, para buronan yang ada di negara yang memiliki perjanjian ekstradisi pun dibiarkan saja," pungkasnya.

Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti menilai, kasus lolosnya Djoko Tjandra bukanlah peristiwa luar biasa. Menurut Ray, setelah dua minggu instruktsi Menkopolhukam Mahfud MD untuk menangkap Djoko Tjandra, alih-alih tertangkap, malah kejadian lain terungkap.

"Seperti adanya surat jalan Djoko ke Pontianak. Perintah pak Mahfud MD sama sekali tidak ampuh di lapangan. Dalam situasi dan kultur seperti ini, maka hajat pak Mahfud MD untuk membentuk gugus tugas anti korupsi itu akan berujung anti klimaks," jelas Ray kepada MerahPutih.com di Jakarta, Jumat (17/7).

Ray menuturkan Menkopolhukam harus terlebih dahulu membentuk karakter dan kultur anti korupsi di lingkungan aparat penegak hukum. Tanpa dua hal ini, akan sia-sia membentuk lembaga apapun namanya yang berkaitan dengan gerakan anti korupsi.

Seturut dengan itu, Menkopolhukam harus mendorong adanya sanksi yang berat kepada para pelaku. Tentu saja tidak cukup dengan hanya sementara tanpa pekerjaan (non job), lebih dari itu sanksi pemecatan bahkan pidana harus juga disertakan.

Buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa (tengah) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis (9/7/2020)(ANTARA/Aditya Pradana Putra/nz/aa)
Buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa (tengah) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis (9/7/2020). (ANTARA/Aditya Pradana Putra/nz/aa)

"Sebab, pelakunya adalah aparat penegak hukum sendiri. Maka sanksinya bisa dua kali lebih berat dari warga biasa," jelas Direktur Lingkar Madani Indonesia ini.

Baca Juga

Uji Nyali Indonesia Buru Aset Para Buronan

Selain Djoko Tjandra, masih banyak buronan asal Indonesia yang masih berada di luar negeri. Di antaranya, Eddy Tansil yang kabur sejak 1996. Kemudian, Harun Masiku. Dan, satu buronan yang baru ditangkap yakni tersangka pembobolan kas PT Bank Negara Indonesia (Tbk) Maria Pauline Lumowa.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkap ada 53 pelaku tindak pidana korupsi yang kabur ke luar negeri dari jumlah tersebut, 40 orang yang masih buron, satu orang telah menyerahkan diri dan 12 orang sudah tertangkap.

Proses untuk membawa buronan ini tidak mudah, bahkan harus melalui mekanisme politik antar negara, bukan hanya melibatkan aparat penegak hukum. Tapi kemauan politik antar negara, terutama di negara yang tidak punya perjanjian ekstrasi terhadap para pelaku kejatan tertama korupsi seperti dengan Singapura yang jadi surga pelarian koruptor. (Dka)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pecah Rekor 8 Bulan, Kasus COVID-19 Solo Tambah 106 Orang Selama Sehari
Indonesia
Pecah Rekor 8 Bulan, Kasus COVID-19 Solo Tambah 106 Orang Selama Sehari

Penambahan kasus tersebut menjadikan angka komulatif COVID-19 Solo menjadi 1.661 orang

BMKG Prakirakan Lima Wilayah DKI Dilanda Hujan Disertai Petir
Indonesia
BMKG Prakirakan Lima Wilayah DKI Dilanda Hujan Disertai Petir

BMKG bahkan menyampaikan peringatan dini untuk warga Jakarta Selatan

Anies Akan Pimpin Rapat Usulan Lockdown DKI Jakarta
Indonesia
Anies Akan Pimpin Rapat Usulan Lockdown DKI Jakarta

Pemerintah pusat memiliki para pakar, para ahli yang akan terus membuat kajian

Jakarta Jadi Sorotan Gegara Penambahan Kasus COVID-19 Tak Terkendali
Indonesia
Jakarta Jadi Sorotan Gegara Penambahan Kasus COVID-19 Tak Terkendali

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan kondisi pandemi di Indonesia kembali mengkhawatirkan.

Mahfud Minta Waktu Pemungutan Suara di Tengah Pandemi Tak Usah Diperdebatkan Lagi
Indonesia
Mahfud Minta Waktu Pemungutan Suara di Tengah Pandemi Tak Usah Diperdebatkan Lagi

Siapa yang bisa memastikan kapan korona berakhir dan melandai

Eks Kepala BPPBJ Blessmiyanda Terbukti Bersalah Lakukan Pelecehan Seksual
Indonesia
Eks Kepala BPPBJ Blessmiyanda Terbukti Bersalah Lakukan Pelecehan Seksual

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta memutuskan mantan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Blessmiyanda terbukti bersalah dan mendapatkan sanksi hukuman disiplin tingkat berat terkait dugaan pelecehan seksual.

Beri Bantuan Warga Terdampak PPKM Darurat, Kapolri Imbau Tak Keluar Rumah
Indonesia
Beri Bantuan Warga Terdampak PPKM Darurat, Kapolri Imbau Tak Keluar Rumah

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan peninjauan ke Posko PPKM Mikro di kantor Kelurahan Turangga, Lengkong, Bandung, Jawa Barat, Jumat (16/7).

Masyarakat dan Transportasi Umum Diminta Sama-Sama Konsisten Jalankan Protokol Kesehatan
Indonesia
Masyarakat dan Transportasi Umum Diminta Sama-Sama Konsisten Jalankan Protokol Kesehatan

Terlebih saat berada di dalam Kereta Rel Listril (KRL) dan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta

KPK Cecar Senior Manajer Sarana Jaya Terkait Investasi Tanah Munjul
Indonesia
KPK Cecar Senior Manajer Sarana Jaya Terkait Investasi Tanah Munjul

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Senior Manajer Perumda Pembangunan Sarana Jaya Harbandiyono pada Kamis (29/7).

Salat Id di Rumah, Anies dan Anak Kompak Pakai Sorban Bendera Palestina
Indonesia
Salat Id di Rumah, Anies dan Anak Kompak Pakai Sorban Bendera Palestina

Anies Salat Id bersama keluarga besarnya di halaman belakang rumahnya dengan jumlah peserta sekitar 30 orang.