Mendes Sebut 40 Persen Dana Desa Dialokasikan untuk Program BLT Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

MerahPutih.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengalokasikan Dana Desa sebesar 40 persen untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Hal itu bertujuan untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrem di desa.

“Seluruh Kades dan aparat desa harus mendukung. Ini bentuk totalitas pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem di desa,” kata Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (17/12).

Baca Juga

Mendes Harap Program TEKAD Berikan Kontribusi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa

Berdasarkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun anggaran 2022, sebesar 40 persen dana desa tahun 2022 diperuntukkan untuk BLT, 30 persen dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani, 8 persen untuk dukungan pendanaan penanganan COVID-19, dan sisanya untuk program sektor prioritas lainnta.

Menurut Gus Halim –sapaan akrab Abdul Halim Iskandar- penyaluran BLT dari Dana Desa penting dilakukan, mengingat terjadinya peningkatan jumlah warga miskin ekstrem akibat pandemi COVID-19.

Sehingga, 40 persen dana desa harus digunakan untuk BLT Desa. Sementara, 60 persen selebihnya dapat digunakan untuk biaya pembangunan desa sesuai hasil musyawarah desa.

baca Juga

Dianggap Kurang Bersih, Mendes Abdul Halim Iskandar Layak Di-reshuffle

Gus Halim itu menegaskan, pola tersebut bertujuan agar dana desa dirasakan oleh seluruh masyarakat desa, khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah dan bawah. Ia memastikan bahwa BLT dana desa tidak akan merugikan proses pembangunan di desa.

"60 persen (dana desa) masih sangat fleksibel untuk pembangunan desa sesuai hasil musyawarah desa. Jadi tidak ada yang merugikan pembangunan desa," katanya.

Selama tahun 2021 ini, kata Gus Halim, Kementerian desa telah menggelontorkan sedikitnya Rp 16 triliun. Tercatat sebanyak 5.621. 644 keluarga penerima manfaat BLT itu.

“Sebanyak 38 persen penerima adalah Perempuan Kepala Keluarga,” pungkasnya. (*)

Baca Juga

Polda Jabar Cek Laporan Demokrat Terhadap Wamendes

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DLH DKI Bersiap Terapkan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Belum Uji Emisi
Indonesia
DLH DKI Bersiap Terapkan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Belum Uji Emisi

Pemerintah DKI bersiap memberikan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan yang tidak lulus atau belum uji emisi.

Diterjang Angin, Lampion Shio Macan di Kantor Gibran Ambruk
Indonesia
Diterjang Angin, Lampion Shio Macan di Kantor Gibran Ambruk

Lampion shio macan yang dipasang di kantor Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di halaman Balai Kota Solo ambruk diterjang angin, Selasa (1/2).

Komisi III Sebut Firli Berantas Korupsi Tanpa Gaduh
Indonesia
Komisi III Sebut Firli Berantas Korupsi Tanpa Gaduh

Sahroni menilai apabila pencegahan dan "asset recovery" bisa difokuskan, maka kerja pemberantasan korupsi akan minim kegaduhan

Libur Lebaran, 16 Juta Orang Diprediksi Masuk ke Yogyakarta
Indonesia
Libur Lebaran, 16 Juta Orang Diprediksi Masuk ke Yogyakarta

Ada sekitar 16 juta orang dan 4 juta unit kendaraan masuk ke Kota Yogyakarta atau Daerah Istimewa Yogyakarta selama masa libur Lebaran.

Alasan Pemerintah Akhirnya Izinkan PTM saat PPKM
Indonesia
Alasan Pemerintah Akhirnya Izinkan PTM saat PPKM

Ada syarat-syarat pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas yang harus diterapkan oleh beberapa sekolah yang telah menjalankannya.

Menkes: Omicron Indonesia Capai 152 Kasus, 6 Merupakan Transmisi Lokal
Indonesia
Menkes: Omicron Indonesia Capai 152 Kasus, 6 Merupakan Transmisi Lokal

Negara yang sudah mendeteksi varian Omicron bertambah dari 115 negara menjadi 132 negara dalam sepekan terakhir.

Fraksi Demokrat Minta Pembahasan RUU IKN Ditunda
Indonesia
Fraksi Demokrat Minta Pembahasan RUU IKN Ditunda

DPR telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) pada rapat paripurna, Selasa (7/12).

ICW Duga Ada Kepentingan Kelompok Bisnis Terkait Penurunan Harga Tes PCR
Indonesia
ICW Duga Ada Kepentingan Kelompok Bisnis Terkait Penurunan Harga Tes PCR

Kebijakan tersebut diduga hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu yang memiliki bisnis alat kesehatan.

MAKI: KPK Wajib Hadirkan Bos Bank Panin Mu'min Ali di Sidang Kasus Suap Pajak
Indonesia
MAKI: KPK Wajib Hadirkan Bos Bank Panin Mu'min Ali di Sidang Kasus Suap Pajak

Dugaan suap itu diberikan untuk mengurangi nilai wajib pajak sebesar Rp 926.263.445.392

Kapolri Berkomitmen Benahi Internal Polri
Indonesia
Kapolri Berkomitmen Benahi Internal Polri

"Tentunya kami akan terus pegang teguh amanah yang telah diberikan terkait dengan perubahan-perubahan di bidang organisasi, perubahan-perubahan di bidang operasional dan pelayanan publik," ucap Kapolri Listyo, Kamis.