Mendes PDTT Minta Kapolri Kawal Dana Desa Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/5). Mugi/Humas Kemendes PDTT

MerahPutih.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya untuk mengawal dana desa.

Permintaan itu disampaikan Gus Menteri saat bertemu orang nomor satu di Kepolisian Republik Indonesia di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/5).

Baca Juga

Kemendes akan Cek Oknum di Balik Skandal Surat Stafsus Andi Taufan

“Gus Menteri meminta Kapolri beserta jajarannya untuk tetap memberikan dukungan dan pengawalan terhadap Kemendes PDTT, utamanya dana desa," ucap Plt. Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Rosyidah Rachmawati dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (25/5).

Dalam pertemuan itu, Gus Menteri didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid, Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Ekatmawati.

Rosyidah yang juga turut serta dalam pertemuan itu juga menyampaikan, Gus Menteri menjelaskan prioritas penggunaan dana desa 2021 yang diarahkan untuk pencapaian SDGS Desa. “Gus Menteri juga menyampaikan terkait dengan badan hukum BUMDes yang sekarang secara aspek legal, badan hukumnya sudah diakui sebagai badan hukum dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja,” jelasnya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/5). Mugi/Humas Kemendes PDTT

Selain akan mendukung program-program Kemendes PDTT sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dan desa, lanjut Rosyidah, Polri juga akan meluncurkan program Restorasi Justice.

Dalam program ini, Polri akan melakukan pendampingan ke masyarakat. Program Restorasi Justice lebih mengutamakan pencegahan daripada penanganan kasus sehingga bagaimana suatu kasus tidak terjadi di jalur hukum.

Program Restorasi Justice lebih mengedepankan keadilan kedua belah pihak yang bermasalah daripada dibawa ke jalur hukum. Misalnya, jika ada pencurian ayam di desa maka akan diupayakan selesai secara adat, tanpa harus berlanjut ke jalur hukum

“Gus Menteri menyambut baik program Restorasi Justice Polri dan akan menyosialisasikannya di desa-desa, karena program ini sesuai dengan SDGs Desa goals ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif,” pungkasnya. (*)

Baca Juga

Kemendes PDT Atur Skema PKTD untuk Perkuat Ekonomi Masyarakat Desa Hadapi COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hilirisasi Mineral Bikin Investasi Masuk Bisa Capai 900 Triliun
Indonesia
Hilirisasi Mineral Bikin Investasi Masuk Bisa Capai 900 Triliun

target investasi sebesar Rp900 triliun tahun ini, akan sangat bisa dicapai karena pemerintah telah menjalankan sejumlah program transformasi ekonomi, salah satunya hilirisasi.

Selama Libur Paskah Lalu Lintas Tol Cipali Naik 23 Persen
Indonesia
Selama Libur Paskah Lalu Lintas Tol Cipali Naik 23 Persen

Kakorlantas menyebut arus balik masih akan terjadi hingga Senin (5/4) dini hari nanti. Oleh karena itu, guna memperlancar arus lalu lintas, pihaknya memberlakukan "contraflow" di KM 65 sampai KM 47 menuju Jakarta.

Wamenkes Sebut Vaksinasi Tak Bikin Seseorang Kebal Virus
Indonesia
Wamenkes Sebut Vaksinasi Tak Bikin Seseorang Kebal Virus

Dante mengingatkan bagi mereka yang sudah divaksin agat jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan berupa 3M

DPD Partai Demokrat se-Indonesia Sepakat AHY Pecat Kader Pengkhianat
Indonesia
DPD Partai Demokrat se-Indonesia Sepakat AHY Pecat Kader Pengkhianat

Seluruh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat se-Indonesia sepakat dengan keputusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono untuk memecat kader yang berkhianat terhadap partai berlambang Mercy tersebut.

Kata Wakil Ketua Pansus RUU IKN Terkait OTT Bupati Penajam Paser Utara
Indonesia
Kata Wakil Ketua Pansus RUU IKN Terkait OTT Bupati Penajam Paser Utara

"Untuk penyiapan ibu kota negara (IKN) kan tidak terganggu dengan kepala daerah yang OTT," kata Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1).

[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Izinkan Pesta Nikah Artis, Larang Hajatan Warga
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Izinkan Pesta Nikah Artis, Larang Hajatan Warga

Pihak WO (Wedding Organizer) acara pernikahan Atta Aurel ini telah menyatakan bahwa mereka telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

[Hoaks atau Fakta]: BEM UI Segera Gelar Aksi Besar-besaran
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: BEM UI Segera Gelar Aksi Besar-besaran

Disebutkan bahwa telah beredar undangan aksi yang akan digelar pada tanggal 5 Juli 2021 yang merupakan buntut dari publikasi “The King of Lip Service”.

Legislator Surabaya Banyak Terpapar COVID-19, Termasuk Ketua DPRD
Indonesia
Legislator Surabaya Banyak Terpapar COVID-19, Termasuk Ketua DPRD

Seluruh anggota DPRD Surabaya diwajibkan menjalani tes swab setelah beberapa orang terpapar COVID-19.

Datangi Kejagung, Panglima TNI Dukung Pengusutan Proyek Satelit Kemenhan
Indonesia
Datangi Kejagung, Panglima TNI Dukung Pengusutan Proyek Satelit Kemenhan

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyambangi kantor Kejaksaan Agung.

Saat Khofifah Melantik Gus Ipul, Mantan 3 Kali Rival di Pilgub Jatim
Indonesia
Saat Khofifah Melantik Gus Ipul, Mantan 3 Kali Rival di Pilgub Jatim

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik 17 kepala daerah terpilih yang dibagi menjadi 3 sesi pada hari ini, Jumat (25/2).