Mendagri Usul Dana Otsus Papua Jadi 2,5 Persen dari DAU Warga Papua. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Dana Otonomi Khusus (Otsus) diklaim sangat bermanfaat bagi pembangunan Papua sehingga perpanjangan dan peningkatan anggaran Dana Otsus Papua diharapkan dapat segera dibahas.

Kementerian Dalam Negeri berharap Dana Otsus Papua yang akan berakhir pada tahun ini, harus segera diperpanjang untuk 20 tahun ke depan yang direncanakan meningkat dari dua persen menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Baca Juga:

Ini 7 Sektor Strategis Pembangunan Papua 2021-2022

"Demi kepentingan berkelanjutan pembangunan di Papua karena Dana Otsus berperan sekali, lebih dari 60 persen untuk Papua itu dari Dana otsus,” kata Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Panitia Khusus Dana Otsus Papua bersama DPR RI di Jakarta, Kamis.

Rencana peningkatan anggaran untuk Dana Otsus Papua ini masuk dalam RUU tentang perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Rencana peningkatan Dana Otsus Papua menjadi 2,25 persen ini tidak seluruhnya berbentuk block grant atau bantuan pemerintah pusat yang tidak disertai syarat tertentu.

"Berbagai pihak di Papua ingin agar satu persen menjadi block grant dan 1,25 persen specific grant yang di-earmark," ujar Mendagri.

Ia mengatakan, permintaan Dana Otsus berbentuk earmark specific grant yang nantinya dalam penyediaan jasa publik akan ditentukan oleh pemerintah pusat ini bertujuan agar pembangunan kesejahteraan Papua bisa lebih optimal.

Mendagri menegaskan, perpanjangan dan peningkatan anggaran Dana Otsus ini harus tepat waktu mengingat perannya yang sangat penting sehingga jika tidak tepat waktu maka akan mempengaruhi siklus anggaran.

"Ada siklus anggaran yang menjadi pertimbangan karena kalau seandainya pembahasannya tidak tepat waktu ini akan berdampak pada siklus anggaran," ujarnya.

Ia menjelaskan, jika belum ada keputusan perpanjangan dan peningkatan Dana Otsus Papua maka postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua akan berkurang. Hal tersebut tentu akan sangat mempengaruhi proses perkembangan pembangunan di Papua baik dari segi pendidikan hingga kesehatan dan afirmasi bagi orang Papua asli.

Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara)
Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara)

“Jika itu tidak dianggarkan Dana Otsusnya dua persen atau 2,25 persen akan berakibat pada postur APBD yang jauh sekali berkurang,” ujarnya.

Tito menyarankan, agar pembahasan RUU tentang perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dapat dilakukan melalui pembentukan panitia kerja (Panja).

"Kami sarankan dibentuk Panja sehingga lebih fokus dan lebih teknis serta mereka betul-betul dedicated untuk itu. Kami akan memonitor hal-hal krusial dan menjembatani,"ujarnya.

Saat ini, alokasi Dana Otsus Papua dan Papua Barat dalam APBN 2021 mencapai Rp7,8 triliun atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp7,6 triliun. (*)

Baca Juga:

Wapres Perintahkan Pembangunan Papua Sesuai Karekter Wilayah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ahli Bahasa tidak Hadir, Sidang Jumhur Hidayat Ditunda
Indonesia
Ahli Bahasa tidak Hadir, Sidang Jumhur Hidayat Ditunda

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, Kamis, menunda sidang kasus penyebaran berita bohong dengan terdakwa Jumhur Hidayat karena jaksa penuntut umum (JPU) belum dapat menghadirkan ahli bahasa sebagaimana telah dijadwalkan dalam persidangan sebelumnya, Senin (5/4).

Kemenkes Berikan Tips Jalani Vaksinasi saat Berpuasa
Indonesia
Kemenkes Berikan Tips Jalani Vaksinasi saat Berpuasa

Juru Bicara Vaksinasi COVKD-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi meminta masyarakat harus meniatkan untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19.

Ini Kerusakan Sementara Akibat Gempa 6,2 yang Guncang Majene Sulbar
Indonesia
Ini Kerusakan Sementara Akibat Gempa 6,2 yang Guncang Majene Sulbar

Gempa memicu tanah longsor di tiga titik di sepanjang poros jalan Majene-Mamuju sehingga menyebabkan akses terputus.

Simak Nih! Cara Daftar dan Syarat Penerima KIP Kuliah
Indonesia
Simak Nih! Cara Daftar dan Syarat Penerima KIP Kuliah

KIP Kuliah dapat digunakan untuk program reguler

Pemprov DKI Bahas Alokasi APBD 2021 untuk Pendanaan PPKM Darurat
Indonesia
Pemprov DKI Bahas Alokasi APBD 2021 untuk Pendanaan PPKM Darurat

Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD saat ini tengah membahas alokasi anggaran dalam APBD DKI untuk penanganan COVID-19 di masa darurat virus corona.

Vaksinasi Usia 18+ di Solo, Dinkes Tunggu SE Gibran
Indonesia
Vaksinasi Usia 18+ di Solo, Dinkes Tunggu SE Gibran

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah terus memperluas sasaran vaksinasi corona. Kali ini yang menjadi sasaran adalah remaja hingga anak muda mulai usia 18 tahun ke atas.

Kejagung Periksa Komisaris PT Prima Jaringan Terkait Korupsi PT Asabri
Indonesia
Kejagung Periksa Komisaris PT Prima Jaringan Terkait Korupsi PT Asabri

Penyidik Jampidsus Kejagung terus berupaya menuntaskan perkara dugaan korupsi PT Asabri

2.185 Pekerja KAI Daop 3 Cirebon Disuntik Vaksin Tahap Kedua
Indonesia
2.185 Pekerja KAI Daop 3 Cirebon Disuntik Vaksin Tahap Kedua

Pelaksanaan vaksinasi untuk tahap kedua, dilaksanakan pada tanggal 18 Maret sampai 30 Maret 2021.

Mabes Polri Cari Sosok Pengganti Komjen Paulus Waterpauw
Indonesia
Mabes Polri Cari Sosok Pengganti Komjen Paulus Waterpauw

Perputaran jabatan di lingkup petinggi Polri bakal terjadi setelah dimutasinya Kabaintelkam Komjen Paulus Waterpauw ke luar instansi korps Bhayangkara itu.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Tewaskan 48 Orang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Tewaskan 48 Orang

“Innalilahi Wainnailahi Rojiun, 48 Orang Meninggal Usai Divaksin Corona”