Mendagri Usul Dana Otsus Papua Jadi 2,5 Persen dari DAU Warga Papua. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Dana Otonomi Khusus (Otsus) diklaim sangat bermanfaat bagi pembangunan Papua sehingga perpanjangan dan peningkatan anggaran Dana Otsus Papua diharapkan dapat segera dibahas.

Kementerian Dalam Negeri berharap Dana Otsus Papua yang akan berakhir pada tahun ini, harus segera diperpanjang untuk 20 tahun ke depan yang direncanakan meningkat dari dua persen menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Baca Juga:

Ini 7 Sektor Strategis Pembangunan Papua 2021-2022

"Demi kepentingan berkelanjutan pembangunan di Papua karena Dana Otsus berperan sekali, lebih dari 60 persen untuk Papua itu dari Dana otsus,” kata Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Panitia Khusus Dana Otsus Papua bersama DPR RI di Jakarta, Kamis.

Rencana peningkatan anggaran untuk Dana Otsus Papua ini masuk dalam RUU tentang perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Rencana peningkatan Dana Otsus Papua menjadi 2,25 persen ini tidak seluruhnya berbentuk block grant atau bantuan pemerintah pusat yang tidak disertai syarat tertentu.

"Berbagai pihak di Papua ingin agar satu persen menjadi block grant dan 1,25 persen specific grant yang di-earmark," ujar Mendagri.

Ia mengatakan, permintaan Dana Otsus berbentuk earmark specific grant yang nantinya dalam penyediaan jasa publik akan ditentukan oleh pemerintah pusat ini bertujuan agar pembangunan kesejahteraan Papua bisa lebih optimal.

Mendagri menegaskan, perpanjangan dan peningkatan anggaran Dana Otsus ini harus tepat waktu mengingat perannya yang sangat penting sehingga jika tidak tepat waktu maka akan mempengaruhi siklus anggaran.

"Ada siklus anggaran yang menjadi pertimbangan karena kalau seandainya pembahasannya tidak tepat waktu ini akan berdampak pada siklus anggaran," ujarnya.

Ia menjelaskan, jika belum ada keputusan perpanjangan dan peningkatan Dana Otsus Papua maka postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua akan berkurang. Hal tersebut tentu akan sangat mempengaruhi proses perkembangan pembangunan di Papua baik dari segi pendidikan hingga kesehatan dan afirmasi bagi orang Papua asli.

Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara)
Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara)

“Jika itu tidak dianggarkan Dana Otsusnya dua persen atau 2,25 persen akan berakibat pada postur APBD yang jauh sekali berkurang,” ujarnya.

Tito menyarankan, agar pembahasan RUU tentang perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dapat dilakukan melalui pembentukan panitia kerja (Panja).

"Kami sarankan dibentuk Panja sehingga lebih fokus dan lebih teknis serta mereka betul-betul dedicated untuk itu. Kami akan memonitor hal-hal krusial dan menjembatani,"ujarnya.

Saat ini, alokasi Dana Otsus Papua dan Papua Barat dalam APBN 2021 mencapai Rp7,8 triliun atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp7,6 triliun. (*)

Baca Juga:

Wapres Perintahkan Pembangunan Papua Sesuai Karekter Wilayah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketersediaan Oksigen di RSHS Masih Terkendali
Indonesia
Ketersediaan Oksigen di RSHS Masih Terkendali

Karena kebutuhan oksigen masing-masing pasien itu beda

Yasonna Sebut UU Ciptaker untuk Sinkronkan Obesitas Regulasi
Indonesia
Yasonna Sebut UU Ciptaker untuk Sinkronkan Obesitas Regulasi

Yasonna menyebut UU Cipta Kerja bertujuan menyederhanakan administrasi pemerintah dan mensinkronkan obesitas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan pekerjaan.

Dokter Habib Sebut Rizieq Shihab Reaktif COVID-19
Indonesia
Dokter Habib Sebut Rizieq Shihab Reaktif COVID-19

Setelah hasil tes cepat antigen diketahui, ia kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Rizieq Shihab

Soal Informasi TWK, KPK Minta ICW Tak Asal Tuduh
Indonesia
Soal Informasi TWK, KPK Minta ICW Tak Asal Tuduh

Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa telah menerima hasil TWK para pegawai dari BKN pada 27 April

PCNU Cirebon Tolak Potongan Hukuman Mati Penyelundup Narkoba
Indonesia
PCNU Cirebon Tolak Potongan Hukuman Mati Penyelundup Narkoba

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon dorong Kejaksaan lakukan kasasi agar peyelundup narkoba tetap di hukum mati.

BPS Nilai Daya Beli Kembali Membaik
Indonesia
BPS Nilai Daya Beli Kembali Membaik

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2020 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2020 terhadap Desember 2019) sebesar 1,68 persen.

Pengungsi Merapi Keluhkan Kekurangan Air Bersih dan Ruangan Panas
Indonesia
Pengungsi Merapi Keluhkan Kekurangan Air Bersih dan Ruangan Panas

Salah seorang pengungsi lansia Arjo Dinomo (67) mengatakan, air di barak pengungsian terkadang tidak menyala.

Dirjen Otda Sebut Kunjungan ke Timika Tak Terkait Papua Tengah
Indonesia
Dirjen Otda Sebut Kunjungan ke Timika Tak Terkait Papua Tengah

Rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sampai saat ini belum dilakukan lantaran masih akan dilakukan revisi terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Yasonna Tunjuk Kepala BPHN Jadi Plt Dirjen Imigrasi
Indonesia
Yasonna Tunjuk Kepala BPHN Jadi Plt Dirjen Imigrasi

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menunjuk Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Widodo Ekatjahjana sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi. Penunjukan ini dilakukan lantaran Dirjen Imigrasi, Jhoni Ginting memasuki masa pensiun.

Gibran Dapati Guru Dua Sekolah di Solo Tolak Vaksinasi Corona
Indonesia
Gibran Dapati Guru Dua Sekolah di Solo Tolak Vaksinasi Corona

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapati guru di dua sekolah menolak disuntik vaksin corona.