Mendagri Ultimatum Kepala Daerah Relokasi Anggaran untuk COVID-19 dalam Sepekan Mendagri Tito Karnavian (Foto: Antara/Boyke Ledy Watra)

MerahPutih.com - Kemendagri meminta pemerintah daerah segera melakukan perubahan alokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.

Arahan mengenai refocusing ini telah ditegaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang diterbitkan pada 2 April 2020.

Baca Juga:

PSI Minta Pemprov DKI Transparan Soal Anggaran di Tengah Corona

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, refocusing itu harus sudah dilakukan paling lambat tujuh hari sejak diterbitkannya Instruksi Mendagri.

“Mendagri instruksikan selambat-lambatnya tujuh hari ke depan setelah instruksi ini diterbitkan diminta seluruh daerah segera melakukan recofusing dan realokasi sehingga kita pastikan daerah responsif terhadap masalah penanganan COVID-19 ini,” kata Bahtiar melalui keterangannya kepada wartawan, Jumat (3/4).

Menurut Bahtiar, jika refocusing dan realokasi tidak segera dilakukan, besar kemungkinan Kementerian Keuangan akan melakukan rasionalisasi dana transfer anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang berdampak pada pengurangan APBD itu sendiri.

"Selain itu, secara berjenjang Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) akan melaksanakan pemeriksaan, dan termasuk Itjen Kemendagri memastikan pemda telah melakukan recofusing dan menyiapkan dukungan APBD yang memadai untuk penanganan COVID-19 ” ucap Bahtiar.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar (Foto: Antara/Boyke Ledy Watra)
Kapuspen Kemendagri Bahtiar (Foto: Antara/Boyke Ledy Watra)

Bahtiar mengatakan, banyak pemda yang belum melaksanakan realokasi anggaran ini.

Padahal, sebelum Instruksi Mendagri diterbitkan, arahan mengenai realokasi sudah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Selain itu juga, berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona vorus disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah, pemda diminta untuk melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran.

Realokasi anggaran ditujukan pada sejumlah hal, seperti penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, hingga penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net.

Baca Juga:

Pakar Mikroba UGM Pastikan Jenazah Pasien Corona Tak Sebarkan Penyakit

Sementara, KPK mendorong Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat nasional maupun daerah untuk memastikan pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan corona dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan lelang misalnya, tetap berpegang pada konsep harga terbaik atau value for money, jangan sampai ada korupsi dan penyelewengan.

"Mengingat saat ini salah satu kegiatan penting adalah pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam penanganan COVID-19, seperti pengadaan alat pelindung diri (APD), maka KPK dalam upaya pencegahan korupsi, monitoring dan koordinasi membantu Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat nasional dan daerah terkait dengan pencegahan korupsi," kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Penjelasan Firli merespons arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar KPK turut mengawasi proses percepatan penanganan COVID-19

KPK membentuk tim khusus untuk mengawal dan bekerja bersama Satgas di tingkat pusat dan daerah serta dengan stakeholders terkait lainnya.

KPK jug menerbitkan Surat Edaran (SE) No 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (Knu)

Baca Juga:

Gugus Tugas COVID-19 Apresiasi Kades dan Lurah Isolasi Mandiri Warga


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH