Mendagri Tito Sebut Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Amanat UU Mendagri Tito Karnavian (ANTARA/HO/Kemendagri)

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tetap akan digelar pada tahun 2024.

Menurutnya, hal itu sesuai Undang-Undang (UU) 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Baca Juga

Sreg Pilkada 2024, PDIP Sebut Bukan Upaya Jegal Anies

"Kami dari Kemendagri berpendapat, pilkada tetap dilaksanakan tahun 2024,” kata Tito, Selasa (16/3).

Ia mengatakan, Pilkada 2024 merupakan amanat UU yang harus dijalankan. Dan, perbaikan dapat dilakukan pasca pelaksanaan, bukan sebelum pilkada dilaksanakan.

“Kita harus konsisten. UU ini kita ikuti, kita jalankan untuk pilkada tetap dilaksanakan pada tahun 2024. Kita bisa revisi setelah kita laksanakan, bukan sebelum kita laksanakan,” tegasnya.

Mendagri Tito Karnavian tegaskan lockdown iut kewenangan pemerintah pusat (Foto: antaranews)
Mendagri Tito Karnavian (Foto: antaranews)

Berdasarkan UU 10/2016 dalam Pasal 201 ayat 8 disebutkan, Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

“Pilkada merupakan amanat UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2016, di mana nanti pilkada akan dilaksanakan secara serentak di bulan November Tahun 2024,” ujar Tito yang juga mantan Kapolri ini.

Tito menilai, tata kelola dan manajemen dalam pelaksanaan pesta demokrasi menjadi kunci pelaksanaan pilkada yang sukses.

Berkaca pada Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID-19, pelaksanaan pilkada terbilang sukses. Yakni dengan mencatatkan partisipasi masyarakat dan tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang tinggi.

Belajar dari Pilkada 2020, ia melihat bahwa kuncinya adalah tata kelola. Tata kelola yang baik, manajemen yang baik, kerja sama dari semua stakeholder itu menjadi kunci.

Sehingga, jika akan melaksanakan pemilu di tahun 2024, kuncinya adalah kesiapan, simulasi, tata kelola, dan kemudian kerja sama, kerja sama semua stakeholder terkait.

"Dengan begitu akan dapat dilaksanakan pemilu yang lebih lancar, aman, tertib, dan relatif rendah konflik,” kata Tito. (Knu)

Baca Juga

DKPP Sidangkan 118 Perkara Terkait Tahapan Pilkada

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasatpol PP Kota Makassar Positif COVID-19
Indonesia
Kasatpol PP Kota Makassar Positif COVID-19

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Makassar Imam Hud bersama istrinya terpapar virus corona.

Bantu Mahasiswa Baru Belajar Jarak Jauh, Mahasiswa Unair Bikin Aplikasi
Indonesia
Bantu Mahasiswa Baru Belajar Jarak Jauh, Mahasiswa Unair Bikin Aplikasi

Analitica adalah aplikasi edukasi yang juga untuk SBMTPN, Mandiri, Kedinasan, dan CPNS.

Anak Buah Anies Jelaskan Polemik Pembelian Makam COVID-19 Rp185 Miliar
Indonesia
Anak Buah Anies Jelaskan Polemik Pembelian Makam COVID-19 Rp185 Miliar

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Suzi Marsitawati angkat suara perihal polemik pembelian lahan pemakaman khusus COVID-19 yang mencapai Rp185 miliar.

Persiapan Gibran dan Bajo Sebelum Tes Kesehatan
Indonesia
Persiapan Gibran dan Bajo Sebelum Tes Kesehatan

Kedua pasangan bakal calon tersebut mulai mempersipkan diri dengan menjaga kesehatan dan minum vitamin.

Pengembang Perumahan Ciganjur Mangkir, DPRD DKI: Ini Nantangi Kami
Indonesia
Pengembang Perumahan Ciganjur Mangkir, DPRD DKI: Ini Nantangi Kami

Komisi D DPRD DKI Jakarta geram dengan pengembang perumahan Melati Residence, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pasca-insiden longsor yang menewaskan seorang warga.

29 Korban Kecelakaan Sriwijaya Air Teridentifikasi
Indonesia
29 Korban Kecelakaan Sriwijaya Air Teridentifikasi

"Update teridentifikasi kami telah melakukan identifikasi sebanyak 29 korban, dan 15 di antaranya sudah diserahkan ke keluarga," tutur Hery di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (18/1).

Arab Saudi Hanya Bolehkan Haji Bagi Warganya, PBNU Minta Umat Islam Indonesia Memahami
Indonesia
Arab Saudi Hanya Bolehkan Haji Bagi Warganya, PBNU Minta Umat Islam Indonesia Memahami

Biasanya setiap tahun, sekitar 2,5 juta warga muslim dunia mengunjungi kota suci Mekkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji.

 Tanggapan Kemenlu Soal Nasib Miris 30 Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi
Indonesia
Tanggapan Kemenlu Soal Nasib Miris 30 Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi

"Saya juga baru diinfokan dan Kemlu sudah memintakan KBRI di Riyadh untuk mencari informasi yang lebih lengkap," kata Jubir Kemenlu Teuku Faizasyah

Pengelola Tebalik Kopi Langgar Protokol Kesehatan, Anies: Anda Tutup Sekarang!
Indonesia
Pengelola Tebalik Kopi Langgar Protokol Kesehatan, Anies: Anda Tutup Sekarang!

"Kenapa dilanggar? Ini bukan (soal) melanggar peraturan, ini soal nyawa. Anda tutup sekarang dan jangan diulangi," paparnya.