Mendagri Tito Didesak Umumkan Lebih Awal Pj Gubernur DKI Michael Victor Sianipar (foto : Antara)

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian belum mengumumkan nama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Padahal, masa jabatan Anies Baswedan tinggal menghitung hari.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar menuturkan, tidak ada sejarahnya dalam pergantian jabatan gubernur di Jakarta warganya masih buta siapa sosok yang akan memimpin berikutnya.

Baca Juga

Survei Indomatrik: Mayoritas Masyarakat DKI Minta Pj Gubernur Lanjutkan Kebijakan Pro Rakyat Anies

Ia pun meminta, Menteri Tito bisa mengumumkan Pj Gubernur lebih awal dan tidak menunggu di ujung batas waktu karena konsekuensinya terhadap Jakarta sangat lah besar.

"Padahal sudah hampir akhir masa jabatan gubernur incumbent, masa jabatan Pak Anies tinggal 10 hari. Sampai sekarang pun publik tidak tahu yang akan mengambil tongkat kepemimpinan berikutnya siapa," kata Michael.

Michael menyampaikan, pihaknya menghormati proses di Kemendagri dan yakin bahwa Presiden Jokowi selaku pemegang hak prerogatif untuk menunjuk Pj Gubernur akan mengangkat sosok yang paling kapabel untuk memimpin Jakarta yang masih berstatus ibu kota sampai dengan 2024 nanti.

Namun, Michael menyayangkan bahwa sampai sekarang pun belum ada kejelasan siapa sosok Pj Gubernur tersebut, sementara proses transisi kepemimpinan Jakarta sangat penting untuk bisa segera dilakukan.

PSI pun sudah menyatakan dukungan penuh dan harapan besar agar Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono dapat dipercaya Jokowi memimpin Jakarta sampai 2024.

"Kami minta dengan sangat agar Kemendagri memberi kepastian sehingga Pemprov DKI dan DPRD DKI bisa segera mulai mempersiapkan transisi kepemimpinan tersebut. Ini kan bukan suatu hal yang bisa tiba-tiba saja. Kalau terlalu tiba-tiba, menurut hemat kami itu menyalahi asas pemerintahan yang baik atau good governance," urai Michael.

Baca Juga

Jokowi Diminta Umumkan Lebih Awal Pj Gubernur Pengganti Anies

Ia juga berharap agar adanya kesinambungan pemerintah agar program pembangunan Jakarta tidak terganggu oleh transisi kepemimpinan. Penunjukan Pj ini adalah momentum unik untuk membuat pembangunan Jakarta di atas kepentingan dan perselisihan politis.

Kata dia, dengan segera adanya kejelasan sosok Pj Gubernur, maka seluruh proses perencanaan pembangunan dan mengejar tutup tahun APBD 2022 ini pun dapat dilaksanakan dengan baik. Michael meyakini diumumkannya Pj Gubernur akan memberikan kepastian yang dibutuhkan dalam mengelola kota megapolitan seperti Jakarta.

"Masyarakat, dunia usaha, dan birokrasi DKI Jakarta butuh kepastian. Arah kebijakan Jakarta ke depan akan seperti apa dan postur APBD akan seperti apa serta berisikan prioritas apa saja. Hal ini penting dan bisa kita jawab kalau Pj Gubernur punya waktu lebih untuk mempersiapkan pemerintahannya sebelum masuk. Setiap hari berharga, apalagi menjelang pembahasan APBD," pungkasnya.

DPRD DKI telah mengusulkan tiga nama sebagai penjabat gubernur Jakarta untuk menggantikan Anies Baswedan. Ketiga nama itu adalah Sekretaris Daerah DKI, Marullah Matali, Kepala Sekretariat Kepresidenan, Heru Budi Hartono dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar. (Asp)

Baca Juga

Pengusulan Sejumlah Nama Pj Gubernur DKI Hindari Masalah di Kemudian Hari

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Begini Keadaan Putri Chandrawati Saat Dipenjara di Kejaksaan Agung
Indonesia
Begini Keadaan Putri Chandrawati Saat Dipenjara di Kejaksaan Agung

Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, Putri Candrawathi saat ini menjadi tahanan Kejaksaan Agung (Kejagung). Istri Ferdy Sambo ini ditahan di rumah tahanan (rutan) Salemba cabang Kejagung.

Sejumlah Wilayah di Indonesia Berpotensi Hujan Lebat Hari Ini
Indonesia
Sejumlah Wilayah di Indonesia Berpotensi Hujan Lebat Hari Ini

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hujan lebat yakni lebih dari 50 milimeter pada hari ini yaitu Senin (13/3).

Mendag Sebut Harga Beras Stabil dan Normal
Indonesia
Mendag Sebut Harga Beras Stabil dan Normal

Mendag menyebut harga beras elatif stabil atau tidak terjadi kenaikan karena pendistribusian berjalan lancar.

NasDem Kritik Ganjar yang Sibuk Safari Politik saat Banjir Rob Landa Demak
Indonesia
NasDem Kritik Ganjar yang Sibuk Safari Politik saat Banjir Rob Landa Demak

NasDem meminta Ganjar Pranowo tidak meninggalkan amanah sebagai pemimpin di Jawa Tengah sebelum lengser.

Biaya Hidup Makin Mahal, Anies Beri 1,1 Juta Warga Paket Sembako Murah
Indonesia
Biaya Hidup Makin Mahal, Anies Beri 1,1 Juta Warga Paket Sembako Murah

Ada sebanyak 1,1 juta warga Jakarta menerima pangan murah bersubsidi program Pemerintah DKI Jakarta. Program pangan murah bersubsidi ini dibagikan melalui 312 lokasi di seluruh Jakarta.

Presiden Jokowi Terima Penghargaan dari Federasi Wushu Internasional
Indonesia
Presiden Jokowi Terima Penghargaan dari Federasi Wushu Internasional

Penyerahan penghargaan ini dilakukan pada acara pembukaan Kejuaraan Dunia Wushu Junior ke-8 di Nusantara Hall ICE BSD, Tangerang, Banten, Senin (5/12).

Jokowi Sebut 2023 Ada Kemungkinan Ekspor Indonesia Turun
Indonesia
Jokowi Sebut 2023 Ada Kemungkinan Ekspor Indonesia Turun

"Sekali kita harus tetap hati-hati dan waspada yang berkaitan dengan krisis keuangan, dan kemungkinan ekspor yang menurun," kata Jokowi.

Pemerintah Jamin Harga Bahan Pokok Stabil Meski BBM Naik
Indonesia
Pemerintah Jamin Harga Bahan Pokok Stabil Meski BBM Naik

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan memastikan harga barang kebutuhan pokok tetap stabil di masyarakat usai pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Copot Kapolri Gegara Tak Sigap Tangani Ferdy Sambo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Copot Kapolri Gegara Tak Sigap Tangani Ferdy Sambo

Beredar sebuah video dengan narasi pencopotan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) oleh Presiden Jokowi.

Geledah Gedung MA, KPK Temukan Bukti Korupsi Hakim Agung
Indonesia
Geledah Gedung MA, KPK Temukan Bukti Korupsi Hakim Agung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), Jumat (23/9).