Mendagri Tito Bongkar Sosok yang Tak Pantas Dipilih di Pilkada Serentak 2020 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Foto: Humas Kemendagri

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 merupakan momentum untuk memilih pemimpin yang mampu mengatasi pandemi COVID-19 dan dampak sosial ekonominya.

Mantan Kapolri itu menilai, calon kepala daerah yang tidak melakukan tindakan apa-apa untuk menangani pandemi di daerah, tak layak untuk dipilih.

Baca Juga

Pilkada Serentak 2020 Ujian Kepemimpinan dan Keberpihakan AHY

"Ini kesempatan rakyat untuk memilih mereka yang benar-benar punya gagasan, benar-benar yang berbuat untuk atasi COVID-19 dan dampaknya," ujar Tito, dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemendagri, Jumat (31/7).

"Yang tidak berbuat (untuk) daerahnya karena COVID-19, ya jangan dipilih kalau saya begitu, jangan dipilih. Pusat sudah all out, daerah juga (semestinya) all out," tegasnya

Mendagri Tito Karnavian tegaskan lockdown iut kewenangan pemerintah pusat (Foto: antaranews)
Mendagri Tito Karnavian (Foto: antaranews)

Tito menuturkan, jika calon kepala daerah tidak mampu mengendalikan pandemi, tidak punya gagasan dan tidak punya konsep, maka hal itu akan membebani rakyat. Menurut Tito, pandemi COVID-19 belum berakhir dan penularan penyakit ini pun masih terjadi di mana-mana.

"Yang punya konsep, punya keseriusan, punya kesungguhan itu yang terbaik, maka pilihlah. Rakyat itu di negara demokrasi faktanya dia hanya menunjukkan power-nya pada saat election atau pemilihan," jelas Tito.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menyebut, untuk menanggulangi pandemi bukan hanya pekerjaan pemerintah pusat saja. Ia menjelaskan, penanggulangan wabah merupakan kerja bersama antara pusat dengan daerah.

Pasalnya, jika pusat saja yang bekerja, maka mesin pemerintahan yang bergerak baru 50 persen. Sementara, di era otonomi sebagian kewenangan sudah berada di tangan pemerintah daerah.

Baca Juga

Kemendagri Terus Dorong Realisasi Pencairan NPHD Pilkada 2020

"Mungkin setelah pilkada ini tidak akan ada lagi momentum sebaik ini. Untuk memacu mesin daerah, 270 daerah bergerak semua untuk mengendalikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan," tambah Tito.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Adapun, hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 9 Desember mendatang. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tolak Gugatan Administratif Kompol Rossa
Indonesia
KPK Tolak Gugatan Administratif Kompol Rossa

Firli Cs menganggap, gugatan Rossa tidak tepat.

 Kasus Positif COVID-19 Terus Bertambah, Pemkot Solo Perpanjang Status KLB
Indonesia
Kasus Positif COVID-19 Terus Bertambah, Pemkot Solo Perpanjang Status KLB

"Protokol kesehatan tetap kita berlakukan ketat di semua lembaga dan perkantoran. Jika tidak mematuhi aturan kita tindak tegas," kata dia.

Survei LIPI: Masyarakat Pesimistis COVID-19 Akan Berakhir 2020
Indonesia
Survei LIPI: Masyarakat Pesimistis COVID-19 Akan Berakhir 2020

Survei dilakukan di 32 provinsi di Indonesia

Pinangki dan Djoko Tjandra Dijerat Pasal TPPU, Kejagung Gandeng PPATK
Indonesia
Pinangki dan Djoko Tjandra Dijerat Pasal TPPU, Kejagung Gandeng PPATK

Selain itu, jaksa penyidik pun telah menggeledah beberapa lokasi

Balik Kandang M Luthfi Mendag Era SBY
Indonesia
Balik Kandang M Luthfi Mendag Era SBY

Pada tahun 2005, ia diangkat oleh Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia termuda sebelum jadi Mendag.

Pemerintah Ungkap Penyebab Lonjakan Kasus Positif COVID-19 di Indonesia
Indonesia
Pemerintah Ungkap Penyebab Lonjakan Kasus Positif COVID-19 di Indonesia

masyarakat banyak yang tidak melakukan langkah pencegahan yang paling dasar, yaitu mencuci tangan dengan sabun.

Tidak Punya Anggaran, Pemprov DKI Pastikan tak Ada Pesta Tahun Baru
Indonesia
Tidak Punya Anggaran, Pemprov DKI Pastikan tak Ada Pesta Tahun Baru

"Tidak ada. Kita memang tidak menganggarkan. Kegiatan akhir tahun tidak kita anggarkan," jelasnya.

Berkaca dari Kasus Bintaro, LPSK Ajak Korban Perkosaan Berani Melapor
Indonesia
Berkaca dari Kasus Bintaro, LPSK Ajak Korban Perkosaan Berani Melapor

LPSK berharap kasus ini diteruskan hingga ranah pengadilan dan pelaku dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

7 Pedagang Pasar Benhil Reaktif COVID-19
Indonesia
7 Pedagang Pasar Benhil Reaktif COVID-19

Sebanyak 57 pedagang mengikuti swab test dan 62 pedagang melaksanakan rapid test.

Perintah Mahfud MD: Tangkap Hidup-hidup Djoko 'Joker' Tjandra
Indonesia
Perintah Mahfud MD: Tangkap Hidup-hidup Djoko 'Joker' Tjandra

"Tidak ada alasan bagi orang yang DPO meskipun dia mau minta PK lalu dibiarkan berkeliaran," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini