Mendagri Terbitkan Instruksi Perpanjangan PPKM Jawa-Bali Nomor 5/2022 Ilustrasi: Pembatasan mobilitas di Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa dan Bali.

Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM tersebut tertuang dalam Inmendagri Nomor 05 Tahun 2022 untuk PPKM Jawa-Bali. Inmendagri tersebut merupakan perpanjangan dari Inmendagri tentang PPKM yang telah tertuang pada Inmendagri Nomor 3 Tahun 2022.

Baca Juga:

Simak Jadwal Operasional TransJakarta Terbaru Selama PPKM Level 2

"Inmendagri ini berlaku pada tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022," kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA dalam keterangannya, Selasa (25/1).

Pada pengaturan PPKM Jawa-Bali, menunjukkan adanya peningkatan jumlah daerah yang berada pada level 1 dari 47 daerah menjadi 52 daerah. Sedangkan, daerah dengan level 2 mengalami penurunan dari 80 daerah menjadi 75 daerah, begitu juga dengan level 3 tetap 1 daerah.

Indikator yang digunakan dalam melakukan penilaian daerah masih sama dengan pengaturan PPKM sebelumnya yaitu menggunakan indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Kemudian, indikatornya juga ditambahkan dengan capaian total vaksinasi dosis 1 dan vaksinasi dosis 1 lanjut usia di atas 60 tahun dari target vaksinasi.

"Kemudian penyesuaian juga dilakukan terhadap wilayah aglomerasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Bandung Raya, Semarang Raya, Solo Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Surabaya Raya, Malang Raya serta Bali," katanya.

Dimana, penilaian wilayah aglomerasi dihitung sebagai satu kesatuan dan untuk penilaian Indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan serta pada daerah yang aktif melakukan perbaikan data.

"Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong kabupaten kota untuk melakukan perbaikan data terkait COVID-19," kata dia lagi.

Baca Juga:

PPKM Level 3, Satpol PP Solo Berlakukan Jam Malam

Adapun, pengaturan beberapa hal selama PPKM tidak mengalami perubahan, seperti PTM yang berpedoman pada SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19.

Kemudian, pemberlakuan bekerja di kantor (WFO) maksimal 25 persen untuk pegawai non esensial yang sudah divaksin di daerah level 3, 50 persen untuk level 2, dan 75 persen untuk level 1.

Untuk sektor esensial, maksimal staf adalah 50 persen WFO untuk level 3, 75 persen untuk level 2, dan 100 persen untuk level 1. Serta, kapasitas 100 persen untuk sektor esensial di level 3 sampai dengan 1, dan wajib mengoptimalkan aplikasi PeduliLindungi.

Safrizal mengingatkan sebagian kasus terjadi di Jabodetabek oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan akselerasi vaksinasi booster di kabupaten/kota dengan tingkat capaian vaksinasi yang sudah tinggi.

"Jawa-Bali merupakan episenter COVID-19 Omicron, maka vaksinasi dosis kedua untuk lansia harus terus dikejar, pemda serta jajaran forkominda diharapkan untuk terus mengejar vaksinasi dosis 2 untuk umum dan lansia mencapai 70 persen," kata dia.

Baca Juga:

PPKM saat Nataru, Asita Jateng Sebut Tidak Berpengaruh pada Pariwisata

Lebih lanjut, menurut dia begitu pula halnya dengan vaksinasi anak mengingat PTM sudah dilakukan 100 persen. Hal lainnya soal deteksi dapat ditingkatkan dengan tes epidemiologi versus tes screening, meningkatkan rasio kontak erat yang dilacak, dan surveilans genomik di daerah berpotensi lonjakan kasus.

"Serta penguatan surveilans di pintu masuk negara," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pencairan BST Tahap 7-8 di DKI Belum Jelas
Indonesia
Pencairan BST Tahap 7-8 di DKI Belum Jelas

Komisi A DPRD DKI menyebut jika Pemprov belum memiliki anggaran untuk kelanjutan bantuan sosial tunai (BST) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga pencairan BST tahap 7 dan 8 masih belum dipastikan.

Tarif Terintegrasi JakLingko Jangan Rugikan BUMD
Indonesia
Tarif Terintegrasi JakLingko Jangan Rugikan BUMD

Pemprov DKI Jakarta agar berhati-hati dalam menentukan tarif. Pemprov tidak boleh gegabah hanya karena dikejar masa jabatan Gubernur yang tinggal sebentar lagi.

Pemprov DKI Buka Tempat Wisata, Anak di Bawah 12 Tahun Belum Diizinkan Masuk
Indonesia
Pemprov DKI Buka Tempat Wisata, Anak di Bawah 12 Tahun Belum Diizinkan Masuk

anak di bawah umur 12 tahun masih belum diizinkan untuk masuk ke taman atau wisata.

Langkah Apindo Setelah Anies Resmi Naikkan UMP DKI 5,1 Persen
Indonesia
Langkah Apindo Setelah Anies Resmi Naikkan UMP DKI 5,1 Persen

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memantapkan langkahnya untuk menggugat Gubernur Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Warga Padati Tempat Wisata di Jakarta
Indonesia
Warga Padati Tempat Wisata di Jakarta

Hari libur lebaran dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat untuk pergi berwisata bersama keluarga. Taman margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi.

DPR Targetkan Pengesahan RUU TPKS Sebelum 15 April
Indonesia
DPR Targetkan Pengesahan RUU TPKS Sebelum 15 April

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan, RUU TPKS disahkan sebelum memasuki masa reses persidangan IV Tahun 2021-2022.

Asosiasi Petani Demo Minta Larangan Ekspor CPO Dicabut
Indonesia
Asosiasi Petani Demo Minta Larangan Ekspor CPO Dicabut

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar aksi Selasa (17/5). Demo yang digelar pada pukul 09.00-12.00 WIB itu dilakukan untuk menyikapi dampak larangan ekspor sawit.

Jaksa Ungkap Kode Suap Anak Buah Juliari: '1 Meter' dan '90 Centimeter'
Indonesia
Jaksa Ungkap Kode Suap Anak Buah Juliari: '1 Meter' dan '90 Centimeter'

Awalnya, Dino mengaku dijanjikan Matheus Joko untuk mendapatkan jatah 100 ribu paket

BKN Keberatan Terkait Laporan Ombudsman soal Malaadministrasi TWK KPK
Indonesia
BKN Keberatan Terkait Laporan Ombudsman soal Malaadministrasi TWK KPK

"BKN menyampaikan keberatan dalam kesimpulan yang menyatakan terjadi malaadministrasi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN," ucap Wakil Kepala BKN, Supranawa Yusuf

Polisi Ungkap Hasil Tes Narkoba Sopir TransJakarta
Indonesia
Polisi Ungkap Hasil Tes Narkoba Sopir TransJakarta

Polisi kini sedang menunggu persetujuan keluarga agar jasad korban bisa dilakukan autopsi