Mendagri Tegaskan Kantor di Zona Merah WFH 75 Persen Mendagri Tito Karnavian (ANTARA/HO-Kemendagri)

MerahPutih.com - Kantor-kantor di daerah dengan status zona merah COVID-19 harus menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah sebesar 75 persen pada perpanjangan PPKM Mikro.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, PPKM Mikro kembali diperpanjang dan berlaku mulai 15 Juni hingga 28 Juni 2021.

Sehubungan dengan perpanjangan penerapan PPKM mikro tersebut, katanya, terdapat pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat yang harus mempertimbangkan perkembangan zonasi risiko wilayah di masing-masing daerah.

Baca Juga:

COVID-19 Melonjak, Satgas Bandung Usul WFH Kembali 75 Persen

Misalnya saja, kata dia, bagi daerah dengan zona merah diminta untuk menerapkan WFH sebesar 75 persen yang diatur secara bergiliran.

Kemudian, kapasitas tempat ibadah yang dibatasi 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan anjuran beribadah dari rumah.

Tito Karnavian mengingatkan masyarakat tidak lelah dan lengah dalam menerapkan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi).

“Ini mungkin yang perlu dibangkitkan kembali untuk 5M, kita tidak boleh lelah, kita harus kuat, terutama pemerintah untuk menjadi motor agar masyarakat tetap bangkit, untuk tidak lelah, dan lengah,” kata Mendagri dalam keterangan pers diterima di Jakarta, Selasa (15/6).

Ilustrasi word from home/WHF. (Foto: Pixabay.com/umeridrisi)
Ilustrasi word from home/WHF. (Foto: Pixabay.com/umeridrisi)

Berdasarkan analisa dan evaluasi yang dilakukan, katanya, pemerintah melihat adanya kecenderungan kejenuhan dalam penerapan 5M di tengah masyarakat.

Padahal 5M merupakan senjata utama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 disamping upaya vaksinasi untuk menciptakan kekebalan kelompok.

Naiknya tren penularan kasus aktif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir, ujar dia, disinyalir akibat masyarakat abai dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker.

Baca Juga:

Perpanjang PPKM Mikro, Pemerintah Kembali Berlakukan WFH

Karena itu, Mendagri meminta kepala daerah gencar mengaktifkan kembali kampanye penggunaan masker dan penegakan hukum dalam pelaksanaan protokol kesehatan.

“Bapak Presiden sudah menyampaikan agar masalah masker ini terus digencarkan, jangan kendor karena terlihat memang agak kendor dibanding awal-awal kita aktif membagikan masker dan kampanye masker,” ujarnya.

Kebijakan perpanjangan PPKM Mikro merupakan upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, masyarakat diminta tak lelah dan lengah untuk menjaga diri dan keluarga dari penyebaran virus dengan menerapkan protokol kesehatan dan 5M. (*)

Baca Juga:

Sampai Pertengahan Juni, Singapura Bakal Berlakukan Kembali WFH

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG Perkirakan Daerah-Daerah Ini Alami Hujan Lebat dan Angin Kencang
Indonesia
BMKG Perkirakan Daerah-Daerah Ini Alami Hujan Lebat dan Angin Kencang

Bibit Siklon Tropis 90S terpantau di Samudra Hindia selatan Banten

Imbas Kecelakaan Beruntun, TransJakarta Evaluasi Mitra Operator Bus
Indonesia
Imbas Kecelakaan Beruntun, TransJakarta Evaluasi Mitra Operator Bus

Pihak Transjakarta akan memperketat lagi kegiatan evaluasi dan pembinaan kepada operator.

Pemprov Jabar Cari Sosok PNS Inspiratif dan Inovatif Buat Diberi Penghargaan
Indonesia
Pemprov Jabar Cari Sosok PNS Inspiratif dan Inovatif Buat Diberi Penghargaan

Seleksi dilakukan dengan dua cara, dengan mendaftarkan atau mengusulkan diri sendiri melalui masing-masing individu atau didaftarkan.

Wagub DKI Minta Remaja Nongkrong di Kawasan Sudirman-Thamrin untuk Jaga Kebersihan
Indonesia
Wagub DKI Minta Remaja Nongkrong di Kawasan Sudirman-Thamrin untuk Jaga Kebersihan

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, Jakarta pada dasarnya menerima semua masyarakat dari manapun, tapi perlu juga diingat untuk selalu menjaga kebersihan dan ketertiban.

APBN Masih Fleksibel Keluarkan Berbagai Subsidi
Indonesia
APBN Masih Fleksibel Keluarkan Berbagai Subsidi

masih ada potensi pemberian bantuan sosial lainnya yang bergantung pada volatilitas gejolak global karena APBN tahun ini masih memiliki ruang untuk lebih fleksibel.

[HOAKS atau FAKTA]: TKI dan TKW Dapat Bantuan Uang Rp 150 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: TKI dan TKW Dapat Bantuan Uang Rp 150 Juta

Beredar di media sosial Facebook sebuah informasi mengenai bantuan kesehatan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri sebesar Rp 150 juta per orang

Kebakaran Landa RS Bandung Kiwari
Indonesia
Kebakaran Landa RS Bandung Kiwari

Dari informasi kebakaran terjadi di lantai 5. Belum diketahui korban dalam kejadian ini.

Bappilu PDIP Sebut Hasil Survei Dipengaruhi Konten di Media Sosial
Indonesia
Bappilu PDIP Sebut Hasil Survei Dipengaruhi Konten di Media Sosial

"Kita pilih presiden cuma bikin konten, susah nanti. Ini masalah Republik besar sekali, orang itu butuh pemimpin yang kapasitasnya kuat, kompetensi, dan integritas," tegas Bambang.

[HOAKS atau FAKTA]: Kriteria Baru dari WHO, 65 Tahun ke Bawah Masuk Kategori Usia Muda
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kriteria Baru dari WHO, 65 Tahun ke Bawah Masuk Kategori Usia Muda

Beredar sebuah informasi di media sosial yang mengklaim Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan kriteria kelompok usia terbaru.

RUU TPKS, Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual
Indonesia
RUU TPKS, Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk mengganti nama Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).