Mendagri Tegaskan Kantor di Zona Merah WFH 75 Persen Mendagri Tito Karnavian (ANTARA/HO-Kemendagri)

MerahPutih.com - Kantor-kantor di daerah dengan status zona merah COVID-19 harus menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah sebesar 75 persen pada perpanjangan PPKM Mikro.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, PPKM Mikro kembali diperpanjang dan berlaku mulai 15 Juni hingga 28 Juni 2021.

Sehubungan dengan perpanjangan penerapan PPKM mikro tersebut, katanya, terdapat pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat yang harus mempertimbangkan perkembangan zonasi risiko wilayah di masing-masing daerah.

Baca Juga:

COVID-19 Melonjak, Satgas Bandung Usul WFH Kembali 75 Persen

Misalnya saja, kata dia, bagi daerah dengan zona merah diminta untuk menerapkan WFH sebesar 75 persen yang diatur secara bergiliran.

Kemudian, kapasitas tempat ibadah yang dibatasi 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan anjuran beribadah dari rumah.

Tito Karnavian mengingatkan masyarakat tidak lelah dan lengah dalam menerapkan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi).

“Ini mungkin yang perlu dibangkitkan kembali untuk 5M, kita tidak boleh lelah, kita harus kuat, terutama pemerintah untuk menjadi motor agar masyarakat tetap bangkit, untuk tidak lelah, dan lengah,” kata Mendagri dalam keterangan pers diterima di Jakarta, Selasa (15/6).

Ilustrasi word from home/WHF. (Foto: Pixabay.com/umeridrisi)
Ilustrasi word from home/WHF. (Foto: Pixabay.com/umeridrisi)

Berdasarkan analisa dan evaluasi yang dilakukan, katanya, pemerintah melihat adanya kecenderungan kejenuhan dalam penerapan 5M di tengah masyarakat.

Padahal 5M merupakan senjata utama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 disamping upaya vaksinasi untuk menciptakan kekebalan kelompok.

Naiknya tren penularan kasus aktif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir, ujar dia, disinyalir akibat masyarakat abai dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker.

Baca Juga:

Perpanjang PPKM Mikro, Pemerintah Kembali Berlakukan WFH

Karena itu, Mendagri meminta kepala daerah gencar mengaktifkan kembali kampanye penggunaan masker dan penegakan hukum dalam pelaksanaan protokol kesehatan.

“Bapak Presiden sudah menyampaikan agar masalah masker ini terus digencarkan, jangan kendor karena terlihat memang agak kendor dibanding awal-awal kita aktif membagikan masker dan kampanye masker,” ujarnya.

Kebijakan perpanjangan PPKM Mikro merupakan upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, masyarakat diminta tak lelah dan lengah untuk menjaga diri dan keluarga dari penyebaran virus dengan menerapkan protokol kesehatan dan 5M. (*)

Baca Juga:

Sampai Pertengahan Juni, Singapura Bakal Berlakukan Kembali WFH

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di Masa Pandemi, Indonesia Tak Harus Memilih Selesaikan Persoalan Kesehatan atau Ekonomi
Indonesia
Di Masa Pandemi, Indonesia Tak Harus Memilih Selesaikan Persoalan Kesehatan atau Ekonomi

Tentu dalam suatu ruang komunikasi promosi kesehatan penanganan kasus COVID-19

Cara Pengurus Masjid Istiqlal Distribusikan Daging Kurban ke Mustahik di Tengah Pandemi
Indonesia
Cara Pengurus Masjid Istiqlal Distribusikan Daging Kurban ke Mustahik di Tengah Pandemi

Hingga kini, baru terdapat 20 ekor sapi dan 11 ekor kambing

Pemprov DKI Klaim Antusias Warga Meningkat Ikuti Vaksin Usia 18+
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Antusias Warga Meningkat Ikuti Vaksin Usia 18+

Pemprov DKI Jakarta mengklaim, jika masyarakat sangat bersemangat mengikuti program vaksinasi COVID-19 untuk 18 tahun ke atas dengan berbondong-bondong ke sentra vaksin

Soal Hasil Tes Swab, Rizieq Shihab dan MER-C Diminta Terbuka
Indonesia
Soal Hasil Tes Swab, Rizieq Shihab dan MER-C Diminta Terbuka

Trubus melanjutkan, MER-C sebagai lembaga kesehatan yang disebut melakukan tes swab terhadap Rizieq juga perlu menginformasikan hasil tes ke publik.

ICW Minta Budi Gunawan Dicopot, Pengamat: Salah Alamat
Indonesia
ICW Minta Budi Gunawan Dicopot, Pengamat: Salah Alamat

BIN bukan Lembaga penegak hukum sehingga tidak tepat ICW menuntut pertanggungjawaban BIN dalam kasus buronan korupsi tersebut.

Bertambah 38.391, Kasus COVID-19 di Indonesia Capai 2.417.788 Orang
Indonesia
Bertambah 38.391, Kasus COVID-19 di Indonesia Capai 2.417.788 Orang

Sehingga akumulasi kasus positif COVID-19 saat ini mencapai 2.417.788 orang

Mahfud MD Tegaskan Resesi dan Krisis Merupakan Dua Hal Berbeda
Indonesia
Menkumham Rampungkan 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Indonesia
Menkumham Rampungkan 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja ini diklaim merupakan terobosan dan cara pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi.

Restrukturisasi dan Sita Aset Jadi Andalan Selamatkan Jiwasraya dan Asabri
Indonesia
Restrukturisasi dan Sita Aset Jadi Andalan Selamatkan Jiwasraya dan Asabri

"Jiwasraya yang dirampok besar-besaran, kami restrukturisasi dan sekarang berhasil merestrukturisasi 94-98 persen," ujar Arya.

Polisi Dalami Komunitas Sesama Jenis Cari Korelasi dengan Pesta Gay di Apartemen Jaksel
Indonesia